Medan, 3/10 (Antara) – Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dinilai menjadi “penonton budiman” dalam krisis listrik di provinsi itu tanpa melakukan kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah yang telah terjadi sejak tahun 2005.

“Gubernur dan Pemprov Sumut sepertinya telah menjadi ‘penonton yang baik’,” kata Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi dalam siaran pers yang diterima di Medan, Kamis.

Menurut Farid, krisis listrik yang terjadi di Sumut semakin menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat karena telah memasuki fase terburuk meski sering terjadi sejak tahun 2005.

Indikasi itu dapat dilihat dari rencana pemadaman listrik yang akan berlanjut hingga akhir tahun 2013 meski kebijakan tersebut telah diberlakukan sekitar tiga bulan lalu.

Namun anehnya, Pemprov Sumut belum pernah mengeluarkan kebijakan, apalagi manuver yang efektif untuk mengatasi krisis listrik tersebut melalui koordinasi antarinstansi.

“Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho tidak menunjukkan sikap sebagai kreataor dan inisiator yang mumpuni, melainkan sekadar basa-basi,” katanya.

Memang, kata Farid, Pemprov Sumut telah “menjewer” petinggi PLN di Sumut dengan memberikan kritikan tajam dan mengadukan masalah krisis listrik itu kepada pemerintah pusat.

Namun sebagai perwakilan pemerintah pusat, kebijakan itu dinilai belum efektif karena bukan langkah solutif untuk mengatasi krisis energi listrik yang kondisinya sangat parah tersebut.

“Apakah itu langkah tepat sebagai kebijakan darurat dalam situasi krisis? Dalam perspektif solusi krisis, ‘jeweran’ kepada petinggi PLN dan mengadu kepada Presiden itu kurang gregetnya,” kata Farid.

Pernyataan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terhadap kondisi krisis listrik tersebut juga dinilai kurang “greget” karena tidak menghasilkan solusi yang efektif.

“Bahkan terasa cuma memenuhi tuntutan publikasi media massa,” kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu.

Seharusnya, kata dia, sebagai perwakilan pemerintah pusat dan pemimpin tertinggi di tingkat provinsi, gubernur harus memiliki langkah berani dan konkret dengan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat itu.

Selain pemangku kepentingan kelistrikan, Gubernur juga harus duduk bersama dengan DPRD Sumut, serta anggota DPR RI dan DPD RI asal Sumut, termasuk tokoh asal provinsi itu yang memiliki akses kepada pemerintah pusat.

“Mengapa tidak didekati tokoh-tokoh seperti Sudi Silalahi, TB Silalahi, Agung Laksono, Luhut Panjaitan, dan lainnya yang memiliki pengaruh,” katanya.

“Sumut sedang dalam krisis, bahkan sejak tahun 2005 lalu, mestinya penanganannya juga pendekatan krisis. Kebijakan anggaran, aturan hukum, dan kordinasi antarinstansi mestilah dalam situasi krisis,” ujar Farid. ***1***

http://www.antarasumut.com/lapk-gubernur-penonton-budiman-dalam-krisis-listrik/

VIVAnews - Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyurati Presiden terkait krisis listrik di provinsi yang dipimpinnya. Menjawab itu, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan balik menuding gubernur yang lama sebagai penyebabnya.

Dahlan yang pernah menjabat Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu menyatakan, telah memprediksi kekurangan pasokan listrik tersebut terjadi. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya izin pembangunan pembangkit listrik.

Dahlan bercerita, tiga tahun yang lalu, ketika masih jadi bos PLN, ada rencana membangun pembangkit listrik Asahan 3. PLN telah menyiapkan segalanya, mulai dari dana USD250 juta hingga desain pembangkit. Namun, pembangunan pembangkit berkapasitas 180 MW ini terganjal izin Gubernur Sumatera Utara saat itu, yaitu Syamsul Arifin.

"Semuanya sudah siap, tapi izinnya tidak dikeluarkan. Gubernurnya tidak mengizinkan. Saya sudah bilang akan terjadi krisis listrik. Saya bilang, 'Pak, nanti akan terjadi krisis listrik.' (Izinnya) tidak dikasih," kata Dahlan di Jakarta, Kamis 3 Oktober 2013.

Dahlan sampai berseteru dengan gubernur tersebut. "Saya sampai perang terbuka dengan gubernur. Ini bukan untuk saya, tapi untuk rakyat Sumut (Sumatera Utara)," kata dia.

Syamsul sendiri tak menjabat sampai akhir masa jabatan karena masuk penjara tersangkut kasus korupsi. Gatot yang saat itu Wakil Gubernur pun menjadi pelaksana tugas nyaris sampai akhir periode. Di pemilihan periode berikutnya, Gatot pun terpilih jadi Gubernur.

Mengenai masalah listrik ini, Wakil Presiden, Boediono, juga turut angkat bicara. Boediono meminta Dahlan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara.

"Saya minta kedua menteri segera merumuskan langkah bersama untuk menyelesaikan krisis ini," kata dia dalam Rapat Koordinasi Kelistrikan di Kantor Wakil Presiden, Rabu 11 September 2013.

Tak hanya menyelesaikan krisis jangka pendek, Wapres juga meminta kedua menteri merumuskan payung kebijakan yang lebih bersifat jangka menengah panjang untuk mencegah krisis terulang kembali di Sumatera Utara. Dalam rapat koordinasi itu juga membahas berbagai masalah pembangunan pembangkit listrik agar tidak mengalami hambatan dan dapat selesai tepat waktu.

Penyebab Krisis Listrik

Menteri BUMN Dahlan Iskan membenarkan bahwa belakangan ini pasokan listrik di Sumatera Utara berkurang sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan industri maupun konsumen. "Kelangkaan listrik ini terjadi karena ada beberapa pembangkit, seperti Sibolga, yang masih menjalani perawatan," katanya.

Dahlan menambahkan, perawatan pembangkit ini menimbulkan defisit pasokan listrik di Sumatera Utara sebesar 324 MW. Masalahnya, kata dia, perbaikan ini dijadwalkan baru selesai dalam tempo tiga bulan, atau pada Desember mendatang.

"Maka sebagai langkah urgen mengatasi kekurangan listrik selama masa perbaikan ini, saya sudah meminta PLN menyewa generator pembangkit listrik. Secara bertahap PLN akan menyewa beberapa pembangkit yang beroperasi bertahap mulai minggu ke dua bulan September hingga nanti mencapai total kapasitas sebesar 430 MW," kata mantan bos perusahaan pelat merah itu.

Sementara, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan bahwa ia sudah menandatangani tambahan alokasi gas sebesar 4 MMSCFD untuk PLN Sumatera Utara. Ia menuturkan, jika tambahan pasokan gas ini sudah mengalir, PLN akan dapat menghidupkan PLTU Belawan yang memang memakai bahan bakar gas. Ada tambahan pasokan listrik sekitar 20 MW dari sini. Beberapa pembangkit yang prosesnya sudah berjalan itu antara lain, pembangkit listrik Nagan Raya yang akan selesai Oktober 2013 dengan kapasitas 110 MW.

Sedangkan pada 2014 mendatang ada beberapa pembangkit baru dengan total kapasitas 690 MW yang dijadwalkan mulai beroperasi. Pembangkit-pembangkit itu adalah, PLTU Nagan Raya 2 (110 MW, Februari 2014), PLTU Pangkalan Susu 1 (200 MW, Maret 2014), PLTU Pangkalan Susu 2 (200 MW, Mei 2014), serta PLTMG Arun (180 MW, Desember 2014).

Masih ada lagi pasokan listrik dari panas bumi. Jika pembangunannya lancar, PLTP Sarulla akan mulai beroperasi pada tahun 2016. PLTP Sarulla secara bertahap akan menambah pasokan listrik di Sumatera Utara sebesar 110 MW pada 2016 dan terus meningkat menjadi 220 MW pada 2017. (eh)

http://m.news.viva.co.id/news/read/448945-sumut-krisis-listrik--dahlan-iskan-tuding-gubernur-lama

Gatot ini lemot juga, dulu ketika sesudah Syamsul Arifin dipenjara bukannya memberi ijin ke PLN utk segera bangun di Asahan, malah sibuk kampanye demi jadi gubernur di periode berikutnya. Rasain tuh dipimpin SAPI PKS.