Jum'at, 04 Oktober 2013 | 05:24 WIB
TEMPO.CO, Jakarta--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo punya cara sendiri untuk mencegah terjadinya korupsi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Caranya, kata dia, dengan membangun sistem di pemerintahan.

Dia memberi contoh soal lelang jabatan camat dan lurah, Kartu Jakarta Sehat, serta Kartu Jakarta Pintar. Menurut dia. Sistem yang terbuka membuat masyarakat bisa menilai jalannya suatu program.

"Coba kalau tidak dibuka, bisa tidak masyarakat mengawasi siapa yang kebagian berobat gratis?" kata dia setelah meninjau Waduk Ria Rio, Kamis, 3 Oktober 2013. "Kalau sakit baru datang ke Pak RT apa tidak susah namanya?" kata dia.

Oleh sebab itu, hal paling penting adalah membangun sistem. Dengan begitu potensi terjadinya korupsi bisa diminimalisir. Selain itu, sistem yang sudah dibangun juga harus dikontrol, diawasi oleh atasan dan diperbaiki. Itu pula yang menjadi alasan Jokowi gemar blusukan dan inspeksi dadakan.

Jokowi menanggapi terbongkarnya berbagai kasus korupsi di sejumlah lembaga negara. Tak tanggung-tanggung, pejabat terasnya yang tertangkap basah melakukan korupsi. Salah satu yang paling anyar adalah tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di rumahnya pada Rabu malam.

http://www.tempo.co/read/news/2013/1...di-Pemprov-DKI

untuk melihat adanya korupsi ato gak secara lebih jelas, emang harus ada keterbukaan. klo ditutup, berarti ada yang disembunyikan