Setelah wacana pembatasan dengan sistem Radio Frequency Identification (RFID) molor dari rencana awal, pemerintah memunculkan wacana baru dengan transaksi non tunai untuk pembelian BBM bersubsidi. Cara ini diyakini bisa mengontrol konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia.

"Sementara yang bisa dilakukan dengan cepat adalah kontrol dengan pembayaran BBM subsidi non tunai," ujar Wakil Menteri (Wamen) ESDM Susilo Siswo Utomo.

Susilo mengatakan, untuk sistem pembayaran non tunai ini, telah terbentuk konsorsium bank yang akan mendukung penerapan sistem ini. "Tinggal menunggu BPH Migas untuk segera keluarkan aturan itu (sistem pembayaran non tunai)," kata dia.

Selanjutnya, Kementerian ESDM akan mengeluarkan kartu khusus yang harus dimiliki oleh pemilik kendaraan dengan cara menyerahkan copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). "Di kartu itu terekam nama, alamat, nomor STNK. Saat gesek kartu, otomatis akan tercatat di bank. Dari situ ketahuan beli di mana saja, satu minggu beli berapa banyak,"jelasnya.

Hanya saja, pengadaan kartu khusus tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Untuk itu, jika kebijakan ini diterapkan, maka sementara menggunakan kartu debit atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

"Sementara kartu belum dicetak, pakai ATM dulu dan bank sudah siap. Tahap pertama kita rencanakan daerahnya Jakarta. Kita tes dulu," tegasnya.

Kementerian keuangan menyebut ide transaksi menggunakan kartu debit dipercaya lebih mudah dieksekusi untuk jangka waktu dekat, daripada bergantung atau menunggu penerapan RFID. Berdasarkan kajian kemenkeu, setidaknya maksimal akhir tahun ini program transaksi non-tunai sudah dapat diterapkan.

Lalu apa tanggapan masyarakat atas hal ini? Dwininta Widyastuti (24 tahun) mengatakan kebijakan penggunaan ATM untuk pembelian BBM bersubsidi justru lebih banyak mendatangkan buntung daripada untung. Pasalnya, meski di kota besar, masih banyak rakyat kecil yang belum terkena akses keuangan.

Dara asal Yogyakarta ini berpendapat, penggunaan ATM untuk pembelian BBM bersubsidi justru menyalahi aturan penyaluran dana subsidi yang seharusnya diperuntukan pada rakyat tidak mampu. "ATM kan biasanya dimiliki masyarakat ekonomi menengah ke atas," ujarnya pada merdeka.com melalui sambungan telepon, Selasa (24/9) malam.

Menurutnya, jika pemerintah memang serius agar subsidi BBM tepat sasaran, seharusnya pembelian BBM bersubsidi lebih baik menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah dibagikan pada saat kenaikan harga BBM Juli lalu. "Penggunaan ATM untuk pembelian BBM bersubsidi justru menyusahkan rakyat," tuturnya.

Senada dengan Inta, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Harry Azhar Azis melihat dampak kebijakan ini akan fatal dan berbahaya. "Secara tidak langsung pemerintah menyuruh rakyat miskin beli BBM non subsidi dan kelompok kaya diberi keringanan boleh membeli BBM subsidi," tegasnya pada merdeka.com.

Jika memang kebijakan ini masih dipaksakan oleh pemerintah maka Harry dapat memastikan bahwa pemerintahan saat ini tidaklah pro rakyat miskin. "Ini jelas perencanaan dan implementasi yang tidak pas," ucapnya.

Sementara, pihak Bank Indonesia (BI), selaku otoritas pengawas perbankan, mengaku belum memahami wacana pemerintah menerapkan aturan transaksi non tunai dalam pembelian BBM bersubsidi. Termasuk mewajibkan masyarakat menggunakan kartu debit atau uang elektronik untuk melakukan pembelian Premium dan Solar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah mengatakan BI perlu melakukan kajian lebih mendalam sebelum kebijakan ini diterapkan. Sebab, penggunaan kartu debit berkaitan erat dengan rekening pribadi pengguna. Sedangkan untuk mengetahui banyaknya penggunaan BBM, artinya pemerintah akan masuk ke data nasabah.

"Kalau kemudahan pembayaran, itu iya. Tapi kalau mengontrol pemakaian BBM itu gimana dia bisa masuk ke data nasabah? Yang bisa masuk hanya pengadilan dan kepolisian atau PPATK (selain bank yang bersangkutan). Rekening bank itu sangat rahasia. Masa untuk tahu penggunaan BBM, harus melibatkan kepolisian?," jelas Difi.

Kebijakan ini diakui bakal sulit diterapkan mengingat kantor cabang bank yang belum tersedia secara merata di seluruh Tanah Air. Untuk ketersediaan layanan perbankan, BI bersama perbankan memang sedang mengembangkan program Financial Inclusion atau kesetaraan akses perbankan di seluruh Indonesia, salah satu program yang sedang diuji coba adalah branchless banking.

"Cabang bank itu belum ada di beberapa daerah, seperti Halmahera. Kita memang sedang kembangkan Financial Inclusion," tutup Difi.

Gimana menurut agan sekalian? ane pribadi sih setuju banget. Selain itu, ane suka beli bensin full. Kan klo pakai debit card yang di-debit sesuai dengan yang dibeli. Ga ada istilah pembulatan.