TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo keberatan dengan keputusan pemerintah pusat yang mengeluarkan kebijakan mobil murah. Pasalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC/low cost green car) akan semakin memperparah kemacetan di kota-kota besar, termasuk Jakarta.
Mantan Wali Kota Surakarta ini pun menyatakan bahwa dirinya telah mengajukan keberatannya secara formal ke pemerintah pusat. "Kami sudah menyurati ke Wakil Presiden," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa, 17 September 2013.
Menurut dia, selama ini pemerintah selalu meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, di satu sisi, ketika penataan untuk mengatasi kemacetan dengan menyiapkan moda transportasi massa, seperti bus sedang, mass rapid transit, dan monorel, pemerintah pusat malah mengeluarkan kebijakan LGCC. "Kita dikejar untuk menyiapkan infrastruktur agar cepat selesai, tapi kemudian datang mobil murah," tuturnya.
Kini, Jokowi berkomitmen untuk mengatasi kemacetan dengan menerapkan pembatasan pelat nomor ganjil-genap setelah bus sedang dan Transjakarta didatangkan pada November-Desember tahun ini. "(Kebijakan nopol ganjil-genap) tidak mungkin dipercepat. Sebelum bus datang, kita tidak bisa apa-apa, jadi alternatif transportasi harus ada," kata dia.
Setelah menerapkan kebijakan nomor polisi ganjil-genap, Jokowi juga akan menerapkan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP). "Dihajar dengan genap-ganjil dan ERP, termasuk pajak parkir yang tinggi," kata dia.
kalau menurut saya "saya setuhu dengan bapak jokowi karena kalo mobil murah maka akan banyak orang yang memakai mobil, memperparah kemacetan. justru seharusnya harga mobil dipermahal agar orang pakek moda transportasi umum" ini cuma usul
Spoiler for ada yang senada:
Quote:
Original Posted By sephmaroon►Ane juga ga setuju gan, tambah macet ntar jalanan indonesia
Quote:
Original Posted By kings.games►harusnya program mobil mahal bukan mobil murah
Quote:
Original Posted By Dhika4►ayo kita kritik terus pusat.
udah nambah kemacetan, pajaknya dihilangkan pula. mau dapet pemasukan dari mana tuh negara kalo ngilangin pajak ? yg ada malah membebani anggaran gara2 nambah subsidi bbm
kalo gitu khusus jabodetabek mending bikin tandingan aja deh dgn mengadakan bus murah
bus dgn mesin di bawah 4000cc bebas dari pajak, bus gandeng/tingkat dgn mesin max 6000 cc juga bebas pajak