Kementerian Perdagangan membantah pasokan kedelai impor dikendalikan oleh segelintir pengusaha. Alasannya penerima Surat Persetujuan Impor (SPI) sebanyak 14 perusahaan, sehingga mustahil terjadi pasar tak setara atau cenderung monopolistis.

Lembaga Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menemukan fakta, klaim Kemendag terbantahkan hanya dari data SPI yang diterbitkan 28-30 Agustus lalu. Dari data itu diperoleh keterangan, tiga perusahaan importir menguasai 66,3 persen kuota mendatangkan kedelai dari Amerika Serikat.

"Data ini merepresentasikan kondisi pengaturan kuota impor di Indonesia. Ada satu perusahaan dapat kuota besar sekali. Memang ada 14 perusahaan, tapi yang lain kuotanya kecil-kecil," kata Direktur INDEF Enny Sri Hartati dalam jumpa pers di kampus Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (10/9).

Tiga besar perusahaan yang menguasai tata niaga kedelai adalah PT FKS Multi Agro yang berhak mengimpor 210.600 ton atau menguasai 46,7 persen. PT Gerbang Cahaya Utama 46.500 ton atau menguasai 10,3 persen dan PT Budi Semesta Satria yang berhak mengimpor 42.000 ton atau 9,3 persen.

Secara total, importir mengajukan 886.200 ton. Namun yang disetujui hanya 450.900 ton. Selain tiga besar itu, ada tiga perusahaan lain yang mendapat jatah impor 4-5 persen. Sisanya berkisar antara 2 hingga 0,6 persen.

Enny mempertanyakan mengapa lembaga pemerintah yakni Badan Urusan Logistik (Bulog) justru hanya mendapat alokasi 100.000 ton.

"Jatah Bulog jauh lebih kecil dari perusahaan yang besar itu. Dalam kondisi tidak seimbang ini, yang kita lihat adalah rusaknya sistem tata niaga," tuturnya.

Ekonom Didik J. Rachbini memiliki pendapat senada dan menyebut pemerintah kalah dari pelaku usaha. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan Kemendag memaksa importir mengatur stoknya supaya harga tidak bergejolak.

"Pemerintah seharusnya tahu siapa yang menguasai stok, toh tidak ada lonjakan permintaan kedelai yang berlebihan," kata Didik.

Selain itu, depresiasi Rupiah seharusnya tidak menjadi alasan meningkatnya harga jual. Sebab, pelemahan kurs hanya sekitar 11-12 persen, sementara kenaikan lonjakan harga kedelai di pasaran mencapai 30 persen.

Apalagi Didik mendengar bahwa pemerintah sampai melobi importir supaya menjual kedelai dengan harga Rp 8.000 per kilogram.

"Itu bukti dia bisa mengendalikan harga dan mengatur pasokan, jadi kartelnya malah sudah mengaku di depan," cetusnya.

http://www.merdeka.com/uang/impor-ke...akin-kuat.html

Ayo diusut dong KPK...biar ada saingannya tuh kasus sapi !!