Analisa ini dimulai dengan sebuah pertanyaan: Seberapa solidkah persatuan dan kesatuan di dalam tubuh alat-alat pertahanan dan keamanan negara?

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Kondisi geografisnya yang terdiri dari pulau-pulau (archipelago) membuat negara ini pada hakikatnya sudah terpecah-pecah. Karakter demografinya juga selaras dengan kondisi geografis, ditambah dengan budaya dan psikologis orang asia/asia tenggara yang cenderung kolektif-kolegial membuat asimilasi antara demografi berbeda itu tidak maksimal. Karakteristik ini membuat Indonesia pada hakikatnya berdiri pada fondasi yang rapuh.

Kondisi demografi-sentris ini turut berpengaruh dalam pembentukan satuan-satuan di dalam alat-alat pertahanan dan keamanan negara, baik TNI maupun Polri. Personil dari satuan-satuan dalam struktur komando wilayah didominasi oleh putra daerah, walaupun pada level pimpinan sudah lebih plural. Di satu sisi, dominasi putra/putri daerah adalah sebuah hal yang logis, dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan, pengetahuan anak daerah akan karakteristik wilayahnya, maupun hubungan psikologis dengan warga masyarakat setempat, yang sangat penting dalam sishankamrata. Namun ibarat pedang bermata dua, semakin tajamnya ego kedaerahan, bisa membuat loyalitas kepada daerah/etnis/suku menjadi dominan, dibandingkan dengan loyalitas kepada satuan/komando.

Trend ini bisa dilihat dari sejarah pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia, sampai kepada peristiwa konflik horizontal di Maluku dan konflik pasca referendum di Timor Timur. Dalam semua peristiwa ini, sangat kelihatan bahwa loyalitas kepada satuan atau komando itu rapuh dan bisa dengan mudah dikuasai oleh loyalitas kepada suku/agama/daerah. Di Ambon sangat kelihatan bagaimana personil dari satuan-satuan organik mengafiliasikan dirinya dengan identitas tertentu; di Timor Timur, banyak putra daerah yang berbalik meninggalkan komando, dan memilih berafiliasi dengan identitas daerahnya. Hasil analisa trends ini juga menunjukkan bahwa hampir tidak ada pemberontakan yang dilakukan memakai identitas satuan (kecuali tentunya Resimen Tjakrabirawa, walaupun fakta dibalik peristiwa inipun masih kabur).

Presiden Soeharto sebagai seorang stragist yang tangguh sudah melihat Bhineka Tunggal Ika ini sebagai sebuah 'mission impossible', oleh karena itu maka dilakukanlah 'forced/arranged migration', yaitu transmigrasi. Walaupun demikian, asimilasi dalam proses transmigrasi ini juga tidak optimal dan di daerah-daerah tertentu malah menciptakan konflik antar budaya.

Menurut daku, TNI dan Polri sebagai alat HANKAM negara tidak imun dari potensi disintegrasi berbasis identitas. Trends yang ditunjukkan dari sejarah negara ini mendemonstrasikan bahwa disaat dihadapkan dengan pilihan berbasis identitas, maka personil satuan-satuan bisa meninggalkan loyalitas kepada komando, dan memilih loyal kepada identitas tertentu.

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena kalau dieksploitasi oleh musuh-musuh negara ini, maka akan dengan mudah Indonesia dikuasai, tanpa perlu menggunakan kekuatan militer (hard power) yang berlebihan.