Sabtu, 31/08/2013 06:27 WIB
Eddi Santosa - detikNews

Den Haag - Belanda akan meminta maaf untuk para korban standrechtelijke executies (eksekusi tanpa proses peradilan, red) selama perang kolonial di Indonesia.

Hal itu disampaikan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte seusai sidang kabinet di Binnenhof, Den Haag, Jumat atau Sabtu (31/8/2013) WIB.

"Permintaan maaf itu untuk kasus-kasus spesifik yakni eksekusi tanpa proses peradilan, bukan secara umum untuk Aksi Polisionil, jadi tidak ada pelanggaran atas kebijakan Belanda sejauh ini," ujar Rutte.

Permintaan maaf akan disampaikan oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia Tjeerd Feico de Zwaan pada 12 September 2013 akan datang di Erasmus Huis, Jakarta.

Sebanyak 10 janda korban eksekusi Sulawesi Selatan direncanakan akan hadir pada acara itu. Suami-suami mereka dieksekusi oleh tentara Belanda di bawah komando Kapten Westerling pada 1947, yang selanjutnya dikenal sebagai Peristiwa Pembantaian Westerling.

Pada awal Agustus lalu pengadilan Belanda telah memutus bahwa negara Belanda harus membayar ganti rugi kepada para janda ahli waris korban eksekusi masing-masing sebesar Euro 20.000 atau sekitar Rp 280 juta.

Ganti rugi serupa juga telah diberikan kepada para janda korban pembantaian Rawagede, Jawa Barat

Menurut PM Rutte, penyampaian maaf atas peranan Belanda selama perang kemerdekaan Indonesia mengacu pada pernyataan maaf pada 2005.

Saat itu Menlu Bernard Rudolf (Ben) Bot mengambil inisiatif untuk mengakui Indonesia merdeka pada 17/8/1945 dan meminta maaf.

"Belanda berada pada sisi sejarah yang salah dengan mencoba menghalangi kemerdekaan Indonesia dengan kekerasan," demikian Menlu Bot dalam pernyataannya seusai menghadiri upacara HUT Kemerdekaan RI ke-60 di Istana Merdeka, Jakarta.

Rutte akan berkunjung ke Indonesia dengan membawa sejumlah besar delegasi bisnis pada November akan datang,seperti disampaikan saat dia menghadiri resepsi diplomatik HUT RI pada 21/8/2013 baru-baru ini.

Pemimpin partai konservatif VVD tersebut tak mau menunggu sampai November untuk menyatakan maaf mengenai eksekusi.

"Adalah sangat penting bahwa pernyataan maaf ini secepat mungkin dilakukan dan Duta Besar adalah orang yang ditunjuk untuk itu," demikian Rutte.

Sebelumnya Menlu BelandaFrans Timmermans mengatakan bahwa dia sama sekali tidak keberatan untuk secara pribadi atas nama Belanda menyampaikan maaf untuk kejahatan perang. Dia juga menjanjikan untuk membawa hal itu ke sidang kabinet.

Namun menurut PM Rutte sudah disepakati bahwa kasus-kasus sama ditangani dengan cara yang sama pula.