Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat Ahmad Husein Alaydrus kembali mengkritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Dia tak sependapat dengan Jokowi yang hanya enam bulan menggratiskan uang sewa bagi pedagang kaki lima (PKL) di Blok G Pasar Tanah Abang.

Menurut Alaydrus, PKL Tanah Abang yang baru direlokasi ke Blok G harus digratiskan selama satu tahun.

"PKL Tanah Abang gak boleh hanya enam bulan tak dipungut retribusi, harus setahun lamanya," ujar Alaydrus kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/8).

Dia mengaku tak asal bicara soal menggratiskan PKL Blok G Tanah Abang selama satu tahun. Dia mendesak Jokowi agar memberikan keleluasaan lebih kepada PKL selama satu tahun.

"Kasihan kan PKL. Adaptasinya butuh proses, Jokowi maunya hanya enam bulan, kita maunya satu tahun," terangnya.

Selain itu, Alaydrus memberikan saran agar Jokowi juga memberikan subsidi kepada para PKL. Hal ini sama seperti masyarakat yang menerima subsidi kesehatan dalam program KJS.

"Kalau perlu PKL disubsidi APBD, PKL itu layak disubsidi. KJS kan triliunan, kok PKL gak bisa, dibantu subsidi silang kan bisa," kata Alaydrus.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi tidak menggratiskan kios di Blok G Pasar Tanah Abang kepada pedagang kaki lima (PKL). Tapi, enam bulan pertama Pemprov DKI menggratiskan untuk PKL sebagai bagian dari promosi.

"Bayar dong. Di jalan saja bayar sampai berjuta-juta, masak diberi kios enggak bayar, logikanya gimana," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis (1/8).

Menurut Jokowi, tujuan penggratisan sewa kios selama enam bulan itu untuk memberikan ruang kepada PKL. Jokowi tak ingin, dalam masa peralihan membebani PKL.

"Ya untuk promosi, itu kan masa transisi, mereka diberi ruang untuk transisi tidak dibebani karena mesti ada waktu transisi," jelasnya.


Sumber