Liputan6.com, Beijing: Cina mengeksekusi dua mantan pejabat pemerintah lokal karena menerima suap lebih dari seratus juta dolar AS, Selasa (19/7), demikian diberitakan kantor berita resmi Xinhua.
Xu Maiyong dan Jiang Renjie yang disebutkan sebagai anggota Partai Komunis, bekerja di kota-kota makmur di pesisir timur China yang berkembang, dihukum mati Selasa pagi, kata Xinhua, mengutip pernyataan Mahkamah Agung Rakyat.
Xu (52), wakil mantan Walikota Hangzhou, dijatuhi hukuman mati pada Mei karena menerima uang suap senilai 198 juta yuan (sekitar 30,6 juta dolar AS), melakukan penggelapan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dia terkenal karena gaya hidupnya yang mewah, kata media Cina dan menjelaskan bahwa para peneliti menemukan batangan emas dan perhiasan mahal di rumahnya. Dia juga memiliki sejumlah gundik diperkirakan mencapai belasan orang.
Sementara Jiang (62), mantan Wakil Walikota Suzhou, dijatuhi hukuman mati pada 2008 karena menerima suap lebih dari 108 juta yuan, kata media Cina.
Korupsi oleh para pejabat secara rutin disebutkan dalam pendapat umum sebagai sumber ketidakpuasan publik. Dalam pidato awal bulan ini untuk menandai 90 tahun lahirnya Partai Komunis, Presiden Cina Hu Jintao mengatakan bahwa perang anti-korupsi adalah kunci untuk "menang atau kalah dukungan publik dan hidup atau kematian partai".
Partai Komunis Cina telah berulang kali berjanji untuk membasmi pejabat yang korupsi, yang menjadi sumber utama ketidakpuasan publik pada saat perekonomian sedang berkembang pesat dan memberikan kesempatan pejabat senior untuk memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi.
Cina juga telah memecat bos Partai Komunis Shanghai yang kuat pada 2007, dan Menteri Perkeretaapian pada awal tahun ini. Namun para Kritikus mengatakan, perang terhadap korupsi terhambat oleh kurangnya sebuah peradilan yang independen. (ANT/mla)
sumber

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua delegasi misi dagang Selandia Baru, Izak Human, mengakui pendidikan berperan dalam menekan praktik korupsi di negara mereka yang berada di peringkat pertama Indeks Persepsi Korupsi 2012 menurut Transparency International.

"Ya, pendidikan memang salah satu aspek yang berperan dalam menekan angka korupsi di Selandia Baru, meskipun selain itu kami juga memiliki beberapa aspek lain," kata Izak, yang juga direktur Education New Zealand (ENZ) untuk Wilayah Asia Tenggara di Jakarta, Selasa (21/5).

Menurut Izak, selain pendidikan Selandia Baru juga memiliki aspek penunjang pencegahan praktik korupsi lain yaitu seperti kecilnya jumlah populasi mereka jika dibandingkan dengan Indonesia.

"Kami juga menjunjung tinggi sikap menghormati hukum selain juga menerapkan transparansi hukum serta pengadilan yang imparsial," ujarnya.

"Kepolisian di negeri kami juga merupakan aspek pendukung lain... di Selandia Baru warganya dapat datang kepada petugas kepolisian untuk permasalahan apapun," kata Izak menambahkan.

Izak juga menyebutkan bahwa di Selandia Baru petugas pelayan publik seperti dirinya diwajibkan untuk melaporkan selain seluruh kegiatannya, juga setiap kekayaan yang dimilikinya.

"Transparansi dan keterbukaan di Selandia Baru sangat tegas diberlakukan, rakyat dapat mengakses setiap data atau laporan yang dibutuhkan. Apabila mereka tidak bisa mengaksesnya, terdapat ombudsman yang memutuskan lebih lanjut apakah perlu dibuka atau tidak akses terhadap dokumen tersebut," kata dia.

"Hal-hal semacam itu, cukup efektif membatasi praktik korupsi terutama di tubuh pelayanan publik," ujar Izak.
sumber

coba para koruptor endonesia tinggal di cina, apa mereka masih berani melakukan korupsi?, hukuman mati?, seumur hidup?.. tua di hotel prodeo , atau ceritanya jika koruptor endonesia tinggal di selandia baru yang notabene negara dengan kasus korupsi terendah.. mendadak jadi peringkat pertama tertinggi