Jakarta - Penentuan awal puasa dan hari lebaran kerap menjadi perbincangan hangat. Karena itu, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) meminta pendapat masyarakat soal masalah tersebut.

Hasilnya, menurut sebanyak 52,5 persen masyarakat Indonesia menginginkan pemerintah menentukan awal puasa dan hari raya jauh-jauh hari. Sedangkan yang memilih penentuan dilakukan mendekati hari H hanya 34,01 persen. Sedangkan yang tidak tahu sebesar 13,85 persen.

Survei tersebut dilakukan melalui quick poll pada 13-14 Agustus 2013. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 persen.

Peneliti LSI, Rully Akbar, mengatakan, hasil survei tersebut menggambarkan bahwa sebenarnya masyarakat menginginkan penentuan awal puasa dan lebaran tidak mendadak. Hal tersebut agar tercipta lebaran yang lebih terencana.

"Dan perdebatan atau polemik mengenai jadwal Ramadhan juga dapat diminimalisir," ujar Rully dalam konprensi pers yang bertemakan Peran Pemerintah Minimal Saja (penentuan hari raya) yang dilakukan LSI di kantornya di Jalan Pemuda no 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (18/8/2013).

Rully juga mengatakan, dalam hasil survei juga terlihat bahwa 51,08 persen masyarakat menyatakan pemerintah tidak perlu lagi terlibat dalam sidang isbat. Sebaliknya, hanya 36,50 persen masyarakat menginginkan pemerintah tetap membuat sidang isbat untuk menentukan awal puasa dan lebaran.

"Hal tersebut diperkuat bahwa hari raya lebaran merupakan kepercayaan warga yang tak perlu dicampuri pemerintah," imbuh Rully.

[url]http://news.detik..com/read/2013/08/18/141820/2333308/10/survei-lsi-525-persen-masyarakat-ingin-hari-raya-ditentukan-jauh-hari?n991102605[/url]