JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ahok Center membantah telah mengelola bantuan perusahaan melalui corporate social responsibility (CSR) di Jakarta. Relawan Ahok Center, Bunyamin Permana, mengatakan tidak pernah menerima sama sekali bantuan perusahaan. "Sama sekali tidak pernah bantuan CSR itu kemari," kata Bunyamin kepada Kompas.com di Apartemen Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2013).

Menurut Bunyamin, bantuan CSR itu langsung dikelola oleh dinas terkait, yaitu Dinas Sosial DKI. Ia membantah Ahok Center telah mengelola bantuan CSR berupa televisi, kompor, dan sebagainya.

Dia mengatakan, anggota Ahok Center telah diperintahkan oleh Basuki untuk mengawasi pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia menuturkan, ada anggota Ahok Center bernama Dede yang bertugas mengawasi pembagian bantuan di Rusun Marunda.

"Jadi, bukan mitra kerja dan kita hanya membantu. Kita ditugaskan Pak Ahok, yang awalnya sebagai relawan, tapi akhirnya membantu masyarakat," kata Bunyamin.

Ahok Center merupakan sebuah LSM yang awalnya bernama Center For Democracy and Transparency (CDT) sejak tahun 2007. Namun, masyarakat lebih banyak menyebut LSM itu dengan nama Ahok Center dan bermarkas di Apartemen Juanda, Jakarta Pusat.

Nama Ahok Center muncul dalam keterangan pers yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI. LSM itu disebutkan sebagai mitra kerja CSR pada program Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI di Rusun Marunda.

Pengamat ekonomi, Faisal Basri, mempertanyakan keberadaan Ahok Center dalam pengelolaan dana CSR di dinas-dinas DKI. Menurutnya, Ahok Center tidak dibenarkan turut terlibat dalam pengelolaan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat umum tersebut.

Menurut Faisal, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap target CSR-nya, khususnya masyarakat yang terkena efek negatif dari kegiatan produksi perusahaan. "Tapi, itu (keberadaan Ahok Center) tetap enggak bisa. Ahok Center kan produk politiknya Ahok," kata mantan calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012 itu.

sumber

Basuki Gelontorkan Rp 30 Juta untuk Operasional Ahok Center

JAKARTA, KOMPAS.com - Center For Democracy and Transparency (CDT) atau lebih dikenal Ahok Center dibiayai oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Setiap bulan, diperlukan dana sekitar Rp 30 juta untuk operasional lembaga swadaya masyarakat itu. Dana itu diambilnya dari kocek pribadi Basuki.

"Berkisar Rp 30 jutaan lebih per bulan untuk biaya operasionalnya," kata Koordinator dan penanggung jawab CDT Natanael Oppusunggu saat ditemui di kantornya, Apartemen Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2013).

Ia mengatakan, gaji tujuh anggota CDT dibayar sesuai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta, yaitu Rp 2,2 juta. Sebelum Basuki menjabat sebagai anggota legislatif di DPR RI, lembaga itu telah resmi terbentuk, yakni pada 2007.

Sebagai pendiri bersama Basuki, Natanael mengatakan bahwa tujuan awal pembentukan CDT adalah melatih orang-orang jujur dan bersih yang bercita-cita menduduki kursi legislatif maupun eksekutif. Semua itu dibiayai oleh Basuki.

Tak sedikit dari mereka yang berhasil, banyak pula yang gagal. Setelah Basuki maju menjadi calon wagub pada Pilkada DKI Jakarta 2012 dengan berpasangan bersama Joko Widodo, LSM itu beralih fungsi menjadi posko pemenangan, selain posko yang berada di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat.

Kini, setelah Basuki menjadi Wagub DKI, LSM itu bertugas mengawal dan mengawasi program-program Pemprov DKI yang sedang berjalan. Tak hanya itu, mereka juga menerima keluhan-keluhan warga dengan berbagai syarat. Laporan warga itu harus disertai KTP DKI, kartu keluarga, dan surat kelurahan. Mereka kemudian membantu memberikan pelayanan sosial kepada warga.

Natanael menyebutkan, karena selama ini masyarakat tidak tahu dan lebih tahu nama Ahok, maka CDT pun disebut dengan Ahok Center. "Sebenarnya sama, cuma masyarakat bingung CDT itu apa. Ada ibu-ibu, nenek minta bantuan, Ahok-Ahok saja lah, Ahok Center. Ya itu nama populer," kata Natanael.

Natanael menegaskan bahwa Ahok Center tidak berada di bawah bendera partai politik tertentu. Tempat yang dijadikan kantor ini merupakan bekas markas relawan Jokowi-Basuki. Mereka baru pindah ke Apartemen Juanda Lantai Dasar pada Mei 2012 atas pemberian seorang relawan Jokowi-Basuki bernama Hendry. Sebelumnya, markas mereka berada di depan Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, yang kini menjadi markas PKPI, partai politik pimpinan Sutiyoso.

sumber

Ahok Center Menjembatani Basuki dan Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ahok Center muncul dalam pemberitaan media massa terkait kegiatan corporate social responsibility sejumlah perusahaan melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lembaga swadaya masyarakat ini menjadi kepanjangan tangan Basuki untuk membantu warga.

Saat Kompas.com mengunjungi kantor Ahok Center di lantai dasar Apartemen Juanda, Jakarta Pusat, tidak ada keramaian ataupun kesibukan luar biasa di kantor tersebut. Para anggota LSM itu baru akan aktif bekerja kembali pada 19 Agustus 2013. Relawan Ahok Center, Bunyamin Permana, menjelaskan, Ahok Center hanya merupakan sebutan atau nama beken dari Center For Democracy and Transparency (CDT). Nama Ahok diambil karena berhubungan dekat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selaku pendiri LSM itu.

"Yayasan ini milik Pak Ahok pribadi sejak tahun 2007. Setelah beliau menjadi Wagub, LSM ini diserahkan kepada Natanael," kata Bunyamin, Kamis (15/8/2013).

Natanael T Opposunggu merupakan staf khusus Wagub DKI, yang juga menjadi koordinator dan penanggung jawab Ahok Center. Dahulu, ruang Apartemen Juanda yang dijadikan kantor Ahok Center itu dijadikan tempat logistik dan menyimpan alat sosialisasi kampanye saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2012 berlangsung.

Bunyamin mengatakan, jumlah anggota CDT ada tujuh orang. Di kantor apartemen Juanda itu, ada dua anggota CDT, yaitu Andre dan Illa. Adapun anggota yang di bertugas di Balaikota, bernama Christine, Kamilus, Amin, Ikbal, Sakti, Suni, dan Michael. Tujuh relawan itu ada yang ditugaskan sebagai pengawas program kesehatan, rusun, dan sebagainya.

"Tujuannya seperti untuk membantu pendidikan sekolah, kesehatan, dan lainnya. Di sini tempat memberikan bantuan, bukan dari APBD, tetapi uang pribadi Pak Ahok," kata Bunyamin.

Setelah Basuki berhasil menjadi Wagub DKI, kata Bunyamin, LSM itu berfungsi sebagai penyalur bantuan yang tidak terjangkau oleh program pemerintah. Ketika ada keluhan siswa sekolah swasta yang tidak bisa membiayai buku dan sebagainya, mereka dapat mengadu kepada CDT.

Syarat agar keluhan itu dapat diproses adalah warga harus menyertakan surat dari kelurahan, beserta KTP dan kartu keluarga di Jakarta. Setelah itu, Natanael dan anggota lain melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengecek apakah data dan kasus yang dikeluhkan oleh warga itu benar terjadi atau tidak. Dengan survei di lapangan, kata Bunyamin, akan mencegah terjadinya penipuan dalam keluhan masyarakat.

"Kami juga membantu dalam bentuk pelayanan, tidak pernah dalam bentuk uang tunai. Misalnya, langsung membayarkan SPP ke sekolah swasta yang dimaksud," kata Bunyamin.

Ia menuturkan, semua bantuan itu murni uang pribadi Basuki. Basuki juga membiayai operasional LSM tersebut dari koceknya sendiri.

sumber


sayang banget kalau ampe bubar padahal sangat membantu banget.