Jakarta - Terungkapnya praktik suap yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan perusahaan minyak asing meneguhkan hasil kajian KPK di bidang pencegahan, mengenai adanya kartel minyak dan gas. Apa tanggapan Menteri ESDM Jero Wacik?

"Suruh bongkar saja kalau dia ada kartel," ujar Jero Wacik di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (14/8/2013) malam. Jero menghadiri rapat internal bersama sejumlah menteri untuk membahas pidato kenegaran presiden.

Ketika ditanya mengenai KPK membuka peluang untuk memananggil semua yang terkait, termasuk menteri ESDM, Jero mempersilakan.

"Serahkan kepada KPK yah," jawabnya singkat.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan kajian KPK di bidang pencegahan, menemukan adanya kartel minyak dan gas. Namun mengenai adanya level kongkalikong yang lebih luas seperti keberadaan mafia, Bambang menyatakan kajian KPK belum menjangkau hal itu.

"Studi kami belum menyebut secara kualitatif apa yang disebut dengan mafioso atau mafia," kata Bambang.

KPK, kata Bambang, juga sudah pernah berurusan dengan SKK Migas yang saat itu bernama BP Migas mengenai potensi kerugian negara.

"Tahun 2011 kita bisa menyelamatkan Rp 153 triliun potensi kerugian negara. Itu dari apa, membenahi sistem lifting minyak," ujar Bambang.

"Informasi liftingnya, kalau dulu tuh berbeda-beda. Antara yang dikirim ke pemerintah Indonesia dengan kenyataan di lapangan berbeda. Begitu dibikin sama, nyelametin Rp 153 triliun," sambung komisioner yang membidangi sektor pencegahan dan penindakan ini.