Gan, kira kira ada ngak peraturan perundangan yg dapat dipakai sebagai alas hak utk camat / lurah mengambil tindakan menarik kembali / membatalkan surat keterangan ganti kerugian yg mereka terbitkan?

Casenya, mereka 'silap' menerbitkan skgr tanpa crosscek ke lapangan. Langsung percaya begitu saja dgn pak RT. padahal dijebak oleh pak RT. Terima kasih.