1. Nonton film porno

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Arifinto harus menerima hukuman dari partainya, karena dirinya tertangkap kamera sedang asyik nonton film porno saat rapat Paripurna DPR tahun 2011 silam. Arifianto mengaku tidak sengaja menonton film tersebut, karena ada seseorang yang mengirim link website ke smartphone miliknya.

Karena penasaran, Arifianto pun membuka link tersebut. Selain dipecat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Syuro PKS, dia juga mengundurkan diri sebagai anggota DPR. PKS mewajibkan Arifinto melakukan tobat nasuha, membaca istighfar 100 kali selama 40 hari, khatam Alquran selama 30 hari, dan bersedekah kepada 60 orang miskin.

2. Tertangkap kamera sedang tidur

Sebelum menjadi Menteri Olah Raga dan Pemuda (Menpora), Roy Suryo sempat menjadi olok-olokan warga Indonesia karena tertangkap kamera sedang tidur saat menjalani rapat paripurna. Padahal rapat tersebut tergolong penting karena sedang membahas wacana kenaikan BBM tahun 2012.

Meskipun demikian Roy mengaku tidur di saat rapat di skors. Dia juga menegaskan banyak anggota DPR yang lain memanfaatkan waktu istirahat pada kesempatan tersebut.

3. Banyak yang terkena kasus korupsi

Seharusnya, dengan gaji yang sangat tinggi dapat mengurangi hasrat anggota DPR untuk korupsi. Namun yang terjadi malah sebaliknya, banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi.

Sebut saja Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis. Politikus asal PDI Perjuangan ini menjadi tersangka kasus suap PLTU Tarahan, Lampung di KPK. Emir diduga telah menerima suap dari rekanan perusahaan PT Alstom sebesar USD 300 ribu. Akibatnya, politisi bertubuh gemuk ini harus mendekam di rumah tahanan KPK.

Ada juga rekan satu partai M Nazaruddin, yakni mantan anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh (Angie). Tidak tanggung-tanggung, janda almarhum Adjie Massaid ini terlibat dua kasus korupsi sekaligus. Yakni, korupsi pembangunan Wisma Atlet, Palembang dan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional. Akibat ulahnya, Angie harus mendekam di penjara selama empat tahun enam bulan dan denda Rp 250 juta.

Kasus yang paling parah dan mencederai umat Islam di dunia yakni korupsi pengadaan proyek Alquran yang dilakukan oleh Politikus Partai Golkar Zulkarnaen Djabar. Mantan anggota Komisi VIII DPR ini dijatuhkan hukuman hingga 15 tahun penjara. Selain itu, Zulkarnaen juga wajib membayar denda atas perbuatannya sebesar Rp 300 juta.

4. Plesiran 'tidak penting' ke luar negeri

Satu kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan dari para anggota DPR yaitu sering mengadakan kunker, atau lebih tepatnya plesiran ke luar negeri. Sekitar bulan November 2011, BK DPR terbang ke Yunani untuk studi tentang kode etik. Mereka berjumlah lebih kurang delapan orang. Usai melakukan kunjungan kerja, BK malah menyempatkan diri plesiran ke Turki.

Rombongan BK mengaku hanya transit di Turki. BK DPR juga menampik jika meminta untuk disuguhi tari perut, tarian khas di Turki saat berkunjung.

Sekitar April 2012, Komisi I DPR melakukan kunjungan ke empat negara Jerman, Polandia dan Afsel dan Ceko saat masa reses. Alasan mereka memasukkan Jerman ke dalam kunjungan itu untuk melakukan pengawasan pada kantor perwakilan RI di luar negeri sampai pada penjajakan kerja sama.

Selain itu anggota DPR juga plesiran ke Brasil dan Cina dan menghabiskan dana yang fantastis besarnya yaitu 1,6 miliar.

5. Sering bolos

Bukan hal yang luar biasa jika para anggota DPR bolos saat rapat paripurna. Namun mendekati Pemilu 2014, para anggota yang ingin menyalonkan diri kembali dalam pemilu legislatif akan sibuk mengurusi dapil mereka masing-masing.

Tidak tanggung-tanggung, dalam paripurna, anggota yang bolos mencapai ratusan. Bahkan anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibas Yudhoyono tertangkap kamera mencuri absen saat rapat sedang berjalan. Alhasil, Ibas pun mengundurkan diri dari anggota DPR.

6. RUU terbengkalai

Banyaknya anggota DPR yang bolos membuat rapat tidak maksimal. Alhasil Rancangan Undang-Undang banyak yang tertunda dan tidak diselesaikan tepat waktu.

Ketua DPR Marzuki Ali sampai meminta Badan Kehormatan memberikan sanksi, tetapi partai yang bersangkutan melalui fraksi juga dapat bersikap tegas kepada anggotanya yang kerap membolos.

"Sayangnya ketua DPR tidak ada hak untuk menghukum. Kalau saja ada UU mengatur kewenangan itu, sudah saya pecat-pecatin," ujarnya.