Kementerian Pertanian secara resmi tidak lagi memiliki peran besar dalam tata niaga impor daging sapi. Nantinya, fungsi penentuan importir dan jatah setiap pengusaha kembali ke tangan Kementerian Perdagangan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi mengatakan, kebijakan ini merupakan keputusan rapat di Kemenko Perekonomian. Kementan sudah sepakat hanya akan menentukan kebutuhan impor dalam setahun.

"Seperti keputusan rakor di menko kita perlu menjalankan perubahan. Sudah ada perubahan fundamental dalam perizinannya, untuk rekomendasinya akan global diberikan Kementan, kemudian kemendag yang menentukan tata niaganya," ujarnya di kantornya, Kamis (18/7) malam.

Sistem ini berarti mengembalikan peran Kemendag seperti dua tahun lalu. Sejak 1 Oktober 2011, kendali impor daging paling besar berada di Kementerian Pertanian.

Berbekal Peraturan Menteri Pertanian No 50 tahun 2011, Kementan berhak menentukan kuota impor daging secara detail, termasuk jatah setiap perusahaan. Sementara sektor perdagangan hanya mengatur status importir terdaftar dan surat persetujuan impor.

Untuk tata niaga semester dua tahun ini, akan dijalankan sesuai aturan lama. Namun, prosesnya menurut Bachrul akan diiringi sedikit penyesuaian. Apalagi perizinan impor daging kini sudah dilakukan satu pintu, berpusat di Kemendag.

"Sementara ini proses impor masih yang lama, tapi ada perubahan sedikit, misalnya penentuan kebutuhan. Perdagangan akan memiliki porsi cukup besar berdasarkan permintaan pasar," ungkapnya.

Bachrul sekaligus menuturkan bahwa mulai 2014, kemungkinan besar kendali tata niaga sudah sepenuhnya berada di Kemendag. Dia menjanjikan proses tata niaga impor tidak akan kacau balau seperti tahun ini.

"Masa transisi sementara sampai Desember, mulai tahun depan kita akan melakukan reformasi," tegasnya.

Original Posted By LoE_Seifer►

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mendukung penuh rencana penyederhanaan proses impor daging sapi di Indonesia. Selama ini untuk mengimpor daging sapi harus meminta izin yang ruwet dan memakan waktu yang lama.

Hal ini tercermin ketika Perum Bulog meminta izin impor daging sapi untuk stabilisasi harga ketika puasa dan sebelum Lebaran.

Bukan hanya itu, Dahlan juga terlihat kaget ketika mengetahui bahwa, selama implementasi impor daging ini, kementerian pertanian bisa menentukan siapa importirnya. Padahal, seharusnya itu adalah tugasnya kementerian perdagangan.

"UU mengatakan harus ada rekomendasi pertanian. Terjemahan UU ternyata bisa diubah. Selama ini Kementan sampai harus menentukan siapa importir nya ternyata UU bisa tidak sejauh itu," ucap Dahlan di kantornya, Jakarta, Rabu (17/7) malam.

Menurut Dahlan, dalam penyederhanaan izin importasi sapi, kementerian pertanian seharusnya hanya memproteksi karantina dan menentukan jumlah berapa besar daging sapi yang bisa diimpor.

"Kementan cukup proteksi karantina, dari segi jumlah juga jangan sampai mengganggu peternak dalam negeri. Lebih dari itu biar Kemendag. Kementan mengamankan karantina jumah. Untuk siapa yang impor Kemendag saja," tutupnya singkat.

sumber