Ada Kabar gembira nih, Polri akhirnya memberi lampu hijau bagi Polwan Muslimah untuk mengenakan pakaian Islami atau Jilbab. Bahkan Polri meminta langsung pada Rabbani yang merupakan perusahaan Busana Muslim terkemuka di Indonesia. nih beritanya gan...!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polri Selasa (18/6). Pertemuan yang diprakarsai oleh Komisi III ini mengundang Kapolri Jenderal Timur Pradopo beserta seluruh jajarannya.
Dalam RDP tersebut, anggota komisi III DPR RI dari seluruh fraksi menyampaikan seluruh gagasan dan kritiknya kepada Korps Tri Bata. Sejumlah isu vital terkait keamanan menjadi sentral pembahasan dalam diskui yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini.
Tak ketinggalan, isu seputar seragam Polri terutama berkenaan dengan penggunaan jilbab bagi Polisi Wanita (Polwan) muslim pun turut diutarakan sejumlah fraksi.
Dari pantauan Republika, dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Gedung DPR RI ini, nyaris seluruh fraksi meminta Kapolri untuk memperhatikan aspirasi anggotanya mengenai jilbab. Tidak hanya fraksi yang berdideologi islam, seluruh anggota partai di Komisi III pun ikut menuntut hal yang sama.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) kompak meminta Timur untuk segera mengubah peraturan terkait seragam Polri.
"Kebebasan baragama menjadi hak warga negara termasuk Polwan. Jangan dibatasi, harus diubah, buat aturan untuk berjilbab," kata Taslim dari fraksi PAN menyampaikan pendapatnya.
Anggota Komisi III lainnya, Achmad Yani mengatakan, Polri sebagai lembaga besar milik bersama mesti mamapu mewujudkan keinginan anggotanya dalam beragama. Tentunya, kata dia, aturan seragam Polri yang kini belum memberikan ruang bagi polwan untuk berjilbab dapat diubah sesuai konstitusi.
"UU mengamanatkan warganya agar diberikan jalan untuk beribadah. Saya yakin para petinggi Polri memiliki tingkat religiulitas yang tinggi, tentu akan sangat adil bila aturannya diubah," ujar Yani kader dari PPP ini.
Sejumlah partai nasionalis bahkan ikut mendesak Kapolri untuk segera membuat aturan baru terkait seragam dinas anggotanya. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Golkar, dan Hanura paling lantang meminta Kapolri merivisi aturan Polri terkait seragam.

BANDUNG, muslimdaily.net - Kapolri mengundang desainer Rabbani, Desi Kurnia Sari ke Mabes Polri untuk membicarakan desain hijab untuk Polwan pada Selasa (18/06). Tim desainer dan marketing Rabbani menghadiri undangan tersebut pada Kamis (20/06). Undangan ini menjadi berita baik bagi perkembangan hijab di dunia kepolisian dan militer Indonesia. Dalam perbincangan melalui pesan di jejaring sosial facebook, desainer yang akrab disapa Teh Desi ini menyampaikan beberapa berita terkini tentang hijab bagi Polisi Wanita di Indonesia kepada MuslimDaily.
Aktivis perempuan yang mengawali kiprahnya di KAMMI ini bercerita bahwa inisiasi kunjungan ke Mabes Polri sudah ada sejak Desember tahun 2011. “Saat itu tim Rabbani diminta mendesainkan kerudung untuk Polwan oleh salah satu anggota Mabes Polri yang bertugas dalam pengadaan seragam di kepolisian RI. Qodarullah waktu itu saya dari tim desainer yang dipercayai untuk mendesain kerudungnya,” kata Desi.
Pada Selasa (18/06) Desi menerima telpon dari Utami, wakil Polri yang meminta desain jilbab tahun sebelumnya. “Ibu Utami mengabarkan bahwa jilbab untuk Polwan sedang proses ACC dari Kapolri. Kami diundang kembali untuk mempresentasikan desain jilbab sebagai acuan tertulis dalam peraturan seragam Polwan muslimah,” ujar fashion desainer yang memiliki satu putri ini. Pada Kamis (20/06) tim Rabbani menghadiri undangan meeting jilbab untuk Polwan yang diadakan oleh kapolri. Pada rapat tersebut Desi mempresentasikan desain yang cocok untuk aktivitas Polwan. “Saya juga meminta masukan-masukan dari para peserta rapat khususnya para Polwan tentang kenyamanan jilbab yang akan digunakannya kelak ketika desainnya sudah disetujui. Sempat juga dibicarakan warna jilbab yang cocok dengan pakaian Polwan,” papar Desi.
Desi juga menambahkan, “Diluar meeting saya sempat berbincang-bincang dengan Polwan-Polwan senior. Ternyata banyak dari mereka yang senior maupun yang baru, telah menggunakan jilbab selama bertahun-tahun. Namun, peraturan Kapolri yang saat itu baru mengeluarkan izin jilbab untuk Polwan Wilayah Aceh, mereka harus dengan rela melepas jilbabnya saat bertugas dan saat datang ke kantor. Saya sedih mendengarnya.” Para Polwan sangat merespon baik usaha masyarakat dalam mendukung hak Polwan berhijab. “Usaha sahabat-sahabat di media-media untuk mendukung Polwan berjilbab sangat membantu proses ACC keluarnya izin berjilbab untuk Polwan dari Kapolri. Namun, tentunya ini pula didukung oleh orang-orang yang bertugas di dalam yang juga menginginkan jilbab diperbolehkan untuk Polwan seluruh Indonesia,” tutur Desi.
Perizinan berjilbab di kalangan Polwan ternyata sudah menjadi isu di kalangan Kepolisian sejak 2003. Namun, isu ini mulai ramai diperbincangkan sejak 2005. “Banyak ujian dalam memperjuangkannya, sampai akhirnya Allah memberi jalan pada tahun 2013. Peran masyarakat di jejaring sosial yang ramai memperbincangkan serta mempermasalahkan mengapa Kapolri tidak memberi izin jilbab untuk polwan sangat membantu. Alhamdulillah bulan Juni menjadi bulan berkah. Kapolri memberi izin berjilbab untuk Polwan,” kata Desi.
Desain jilbab untuk Polwan sudah ada beberapa pilihan. Dari desain yang menutup dada serta ada kerah untuk menempel lencana, sampai jilbab langsungan yang bisa dilepas sebagai kemudahan Polwan saat harus memakai baret atau topi polisi. “Doakan saja, karena selain untuk keindahan, desain ini semata-mata hanya alat untuk memudahkan para Polwan muslimah dalam menggunakan pakaian yg syar'i,” ujar Desi. Penyelesaian desain ini masih akan berlangsung dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Putusan tertulis belum launching karena harus menunggu desain akhir jilbab yang disetujui sesuai dengan keperluan Polwan. Peraturan tersebut akan menjadi peraturan baku penggunaan jilbab untuk seluruh Polwan berjilbab di seluruh ndonesia.
Dalam hal jilbab ini Kapolri akan bekerja sama dengan TNI, PNS dan aparat-aparat lainnya. “Kabar baiknya, insyaAllah dalam aturan tertulis pakaian Polwan untuk muslimah akan dibuat longgar dan tidak ketat sehingga menutupi aurat dengan lebih baik. Semoga Polwan dengan pakaian yang baik akan lebih baik dalam bekerja untuk mencari keridhoan-Nya,” kata desainer yang kerap dipanggil Ummi Ayyesha.
Pada akhir pembicaraan Desi berujar, “Para muslimah dan tentunya saya, pasti sangat menginginkan desain jilbab untuk Polwan bisa sesuai dengan syariat. Namun, sampai saat ini desain masih harus dimasukan ke dalam pakaian agar tidak menghalangi lencana-lencana yang harus ditempel di kerah baju dan saku. Saya berharap besar ini adalah langkah awal bagi para polwan untuk tampil dengan seragam yg diridhai Allah SAW.[]linda