Dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Presiden (Pilpres) terdapat pasal yang mengatur tentang syarat capres minimal sarjana. PDI Perjuangan (PDIP) yang menjadi salah satu fraksi menolak revisi UU Pilpres yang disahkan, tak setuju jika syarat capres minimal sarjana.

Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, hal paling substansial dalam RUU Pilpres adalah terkait dengan Presidential Threshold (PT). PDIP mendukung jika aturan PT tetap 20 persen demi mendapatkan capres bermutu.

"Ini terkait dengan masalah presidential threshold. Ada usulan 3,5 dan ada yang ingin dipertahankan. Sikap kami kan ingin memilih calon selektif. Kalau presiden dan wakil presiden dipilih parpol, saya kira parpol juga harus ada dukungan kuat dari masyarakat yang signifikan. Kan pernah ajukan ke MK juga, saya kira komitmennya mulai dari situ," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/7).

Terkait dengan aturan capres yang minimal harus sarjana, menurut dia pendidikan tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa capres tersebut mendapat dukungan masyarakat. Dia menilai, yang terpenting adalah dukungan partai, sehat jasmani dan berpengalaman.

"Soal koalisi tunggu nanti di pileg. Termasuk syarat, memilih yang punya pengalaman, track record. Tidak menjadi tolak ukur (pendidikan), yang penting didukung parpol, sehat jasmani dan punya pengalaman memimpin," katanya menegaskan.

Anggota Komisi I DPR ini mengimbuhkan, untuk koalisi, yang jelas PDIP tak ingin berkoalisi apabila hanya bisa mengusung wapres. "Parpol kan idealnya mau capres, bukan cawapres," terangnya.