Habib Munzir: Puasa Tak Ikuti Pemerintah Batil
Tuesday, 09 July 2013 10:36


Habib Munzir Al Musawa (IST)

itoday - Pimpinan Majelis Rasulullah, Habib Munzir Al Musawa mengkhawatirkan seseorang menjadi kafir bila berpuasa tidak ikut penetapan pemerintah. "Sampaikan kepada keluarga dan teman-temanmu, jangan ada yang berpuasa besok (Selasa,09/07) karena batil," kata Habib Munzir dalam acara pengajian di Masjid Al Munawwar, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (08/07) malam.

Kata Habib Munzir, dalam menetapkan awal puasa harus mengikuti pemerintah. "Karena ditakutkan mereka yang memisahkan diri dengan mengambil keputusan puasa hari Selas (09/07) bila wafat maka akan wafat su'ul khatimah (wafat di luar Islam). Naudzubillah," tegas Habib Munzir.

Menurut Habib Munzir, memisahkan diri dari jamaah muslimin adalah kufur hukumnya. Habib Munzir mengutip hadits. "Jika kalian melihat hal yang tak kalian sukai pada penguasa kalian maka bersabarlah, karena yang memisahkan diri dari jamaah muslimin sejengkal saja, lalu ia wafat maka ia wafat dalam kematian jahiliyah." (Shahil Bukhori).
http://www.itoday.co.id/politik/habi...merintah-batil

Muhammadiyah Tegaskan Ulil Amri Bukan Hanya Pemerintah
Tuesday, 09 July 2013 09:40

itoday - Muhammadiyah menegaskan Ulil Amri itu bukan hanya pemerintah. Pemimpin ormas Islam ataupun ulama bisa disebut Ulil Amri. Demikian dikatakan, Ketua PP Muhammadiyah, Prof Yunahar Ilyas, Senin (08/07) menanggapi pernyataan Wamenag Prof Nasaruddin Umar bahwa ormas yang berbeda dengan pemerintah dalam penetapan awal puasa tidak taat Ulil Amri. Demikian dikutip dari website muhammadiyah.or.id.

Kata Yunahar, sejak dulu Muhammadiyah mengusulkan kepada pemerintah supaya mengurusi di luar aspek keagamaan. Misalnya menetapkan libur syawal berapa hari, masuk kerja dalam bulan Ramadhan. Menurut Yunahar, di Indonesia, posisi menteri agama merupakan jabatan Politik. "Bukan jabatan keagamaan, bukan dipilih berdasarkan kriteria ulama, namun hak prerogratif presiden dalam memilih menteri," tegas Yunahar.

Yunahar meminta pemerintah seharusnya menjadi wasit untuk menjadi penengah dalam masalah ini. "Kenyataannya posisi pemerintah menjadi pemain sendiri, menjadi wasit sendiri dan membuat aturan sendiri, sehingga terjadi ketidakprofesionalan atau fairplay," papar Yunahar
http://www.itoday.co.id/politik/muha...nya-pemerintah

Pengamat Intelijen: Perbedaan Ramadhan, Skenario SBY Adu Domba Umat
Tuesday, 09 July 2013 13:38

itoday - Penetapan awal Ramadhan 1434 H versi pemerintah, yang berbeda dengan Muhammadiyah, merupakan bagian dari skenario percobaan untuk menguji apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintah dapat diterima oleh umat Islam.

Analisis itu disampaikan pengamat intelijen Umar Abduh kepada itoday (09/07). "Perbedaan itu terkait skenario politik. Di PBNU ada mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali. As'ad memainkan skenario untuk menguji apakah SBY dan pemerintah dapat diterima umat Islam," tegas Umar Abduh.

Umar Abduh menegaskan, bahwa As'ad Said Ali merupakan kepanjangan tangan Susilo Bambang Yudhoyono. "As'ad itu kepanjangan tangan SBY. Orang-orang NU berani mengkritik keras Muhammadiyah karena ada As'ad di belakangnya. Ini otaknya As'ad. Dia biang kerok adu domba antar umat. Skenario ini untuk melihat siapa yang taat kepada SBY dan yang tidak," ungkap Umar.

Menurut Umar, penetapan awal Ramadhan versi pemerintah merupakan proyek Politik dengan mengambil keuntungan dengan adanya kekisruhan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. "Sikap Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) bagus dalam menghadapi provokasi NU. Din langsung menyerang ke SBY, dengan menyatakan SBY bukan Ulil Amri yang berhak mencampuri umat Islam. Di sisi lain, pernyataan Kiai Ghazali Masruri yang menyatakan 'hisab bukan dari Islam', itu pasti ada yang mengkompori. Ini ada pendekatan dari As'ad Said Ali ke Kiai Ghazali Masruri," pungkas Umar Abduh.
http://www.itoday.co.id/politik/peng...adu-domba-umat

Tokoh NU: Soal Ramadhan, Pemerintah RI Tak Bisa Bertindak 100% Sebagai Imam
Tuesday, 09 July 2013 14:40

itoday - Indonesia bukan negara agama, sehingga pemerintah tidak bisa bertindak seratus persen sebagai imam, dalam pengertian fikih. Pemerintah tidak bisa melarang ormas keagamaan menetapkan awal Ramadhan ataupun satu Syawal. Pendapat itu disampaikan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), KH Mustofa Bisri atau Gus Mus menanggapi pro kontra perbedaan penetapan awal Ramadhan 1434 H.

"Negara kita ini sudah 'disepakati' sebagai bukan 'negara agama', dan bukan negara sekuler. Karena bukan negara agama, maka pemerintah tidak bisa bertindak 100% sebagai imam dalam pengertian fekih. Pemerintah tidak bisa melarang ormas keagamaan mengikuti penetapannya. Sebaliknya karena bukan Negara Sekuler, maka Pemerintah ikut juga mengurusi soal agama sebatas dimungkinkan," tegas Gus Mus, melalui akun Twitter @gusmusgusmu.

Menurut Gus Mus, penetapan awal Ramadhan di Indonesia tidak bisa disamakan dengan penetapan di negara-negara Islam atau yang menggunakan fikih murni. Di negara Islam, tidak pernah pernah terdengar ada perbedaan penetapan awal Ramadhan, karena di negara tersebut hanya mengikuti penetapan dari yang berwenang atau Pemerintah. "Begitu Pemerintahnya menetapkan, orang tinggal melaksanakan, tidak ada yg mempersoalkan alasan Pemerintah, misalnya: apakah berdasarkan Hisab atau Ru'yah," tulis @gusmusgusmu.
http://www.itoday.co.id/politik/toko...0-sebagai-imam

-------------------------------

Gampang sekali mengkafirkan pihak lain yang tidak sepandangan dengan kelompoknya