VIVAnews - Tuntut pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dinilai tak tepat sasaran, ratusan ibu berunjuk rasa di kantor Nur Mahmudi Ismail, Wali Kota Depok, Jawa Barat, Senin 8 Juli 2013.

BLSM diberikan pemerintah sebagai kompensasi dan perlindungan bagi warga masyarakat miskin atas kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Aksi ini sempat diwarnai kericuhan saat massa ingin bertemu dengan pejabat terkait dihalangi oleh barisan aparat Satpol PP.

Alhasil, aksi saling dorong hingga pelemparan botol air mineral tak dapat dihindari. "Banyak yang tak mendapat bantuan BLSM. Padahal kami ini orang kecil, rata-rata dari kami hanya buruh cuci," teriak Juminih, warga RT 03 RW 01, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok.

Tak hanya menuntut kejelasan BLSM, massa juga menuntut Dinas Pendidikan (Disdik) Depok yang dinilainya tidak pro rakyat. Sebab, warga menilai, banyak anak mereka memiliki nilai bagus namun ternyata tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri dengan dalih sekolah tersebut telah penuh.

"Saya heran kok malah yang nilainya tidak layak tapi masuk negeri," ucap Siti salah seorang warga. (umi)

http://metro.news.viva.co.id/news/read/427003-kecewa-pembagian-blsm--ratusan-ibu-serbu-kantor-nur-mahmudi

DEPOK - Ratusan ibu rumah tangga yang tergabung dalam LSM Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menyambangi kantor Balai Kota Depok memprotes Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Aksi dilakukan karena masih banyak ribuan warga miskin di Depok yang tidak mendapatkan BLSM.

Koordinator Aksi DKR Roy Pangarapan mengatakan, tugas negara memajukan kesejahteraan umum sehingga apa pun bentuk subsidi adalah hak rakyat. Apalagi, kata dia, banyak warga miskin, rentan miskin, dan hampir miskin yang tak mendapatkan BLSM.

"Akibat harga BBM naik, semua naik, semua kebutuhan pokok naik, mau puasa, biaya sekolah masuk, kehidupan rakyat tulis, daya beli merosot tajam," ujarnya dalam orasinya, Senin (08/07/2013).

Roy menambahkan apalagi data BLSM dari Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini carut marut. Karena itu, kata dia, Pemerintah Kota Depok untuk membuat terobosan bahwa rakyat miskin yang belum dapat BLSM agar mendapst subsidi lainnya.

"Apakah semua rakyat miskin dapat BLSM di Depok, banyak masyarakat miskin pemegang Jamkesda jelas - jelas warga miskin tak dapat BLSM, disinyalir hanya mereka yang punya Jamkesmas," tukasnya.

Rakyat, ungkap Roy, tak menghendaki dengan kenaikan harga BBM dengan dalih APBN menipis. Namun, Roy menuding hal itu hanya kebohongan dan pengkhianatan wakil rakyat.

"Subsidi itu adalah hak rakyat, Depok harus menggunakan APBD untuk terjun langsung berikan subsidi rakyat dalam bentuk lain," tutupnya.

http://news.okezone.com/read/2013/07/08/501/833448/protes-blsm-ratusan-ibu-geruduk-kantor-nur-mahmudi

SAPI emang bikin ngamuk dan kecewa.