TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah harga bahan bakar minyak, terbitlah penyaluran BLSM. Kebijakan ini akan segera menjadi strategi menaikkan pamor Partai Demokrat yang terpuruk. Namun, partai lainnya tidak akan membiarkan Demokrat untung sendiri.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia(LSI), Adjie Alfaraby mengakui, kenaikan harga BBM dan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin sebagai kompensasinya sudah pernah dilakukan Presiden SBY pada 2008 dan 2009 lalu.

"Kini, harga BBM dan BLSM terulang lagi di tahun 2013. Sangat mungkin dua program ini juga masih mewarnai politik Indonesia sampai 2014," ujar Adjie dalam diskusi, 'Politik Kebijakan BBM, BLSM dan Efek Elektoralnya,' di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

"Jika partai koalisi pemerintah lainnya tak melakukan klaim atas BLSM secara masif, Partai Demokrat yang akan mengeruk keuntungan elektoral atas BLSM. Setidaknya 49.45 persen publik menilai Demokrat paling berjasa," urainya.

Menurut Adjie, LSI memprediksi ada tiga skenario langkah politik yang dilakukan partai koalisi pendukung Pemerintahan SBY-Boediono atau partai oposisi yang menolak kenaikan harga BBM.

"Pertama, akan terjadi parade dukungan terhadap kebijakan BLSM. Semua partai koalisi pemerintah termasuk PKS akan berebut peran publik sebagai paling berjasa melakukan program BLSM," terang Adjie.

Kesuksesan Demokrat mengakumulasi keuntungan dari penyaluran BLT pada 2009, tak akan terjadi lagi karena itu akan merugikan partai koalisi. Sehingga mereka juga ingin mendapat keuntungan dari BLSM ini.

"Kedua, partai oposisi tetap pada sikapnya menolak kenaikan harga BBM, namun tidak tegas dan terbuka menyerang program BLSM. Bahkan, bisa saja mereka akan mendukung program ini dengan cara berbeda," tambahnya.

Adjie mencontohkan, bahasa dukungan partai oposisi lebih halus, semisal menggunakan bahasa publik yang populis dengan mengawasi penyaluran BLSM agar tepat sasaran dan lainnya. Pengalaman PDI P yang terlalu frontal menyindir BLT pada 2009 akan dijadikan pelajaran menyikapi BLSM.

Sementara strategi ketiga, PKS tetap melakukan peran gandanya. Boleh saja ia menolak kenaikan harga BBM meski masuk koalisi. Namun ia akan tetap mendukung program BLSM. Bahkan PKS akan berebut opini bahwa dirinya ikut berjasa di program ini lewat tiga menterinya yang mendukung BLSM.

Terkait munculnya isu SBY akan mengeluarkan tiga menteri PKS dari Kabinet Indonesia Bersatu II jelas tidak mudah. Jika itu dilakukan, justeru akan menjadi bumerang bagi Demokrat dan SBY. Yang ada PKS akan mendapat untung.


akan kah BLSM di jadikan senjata kampanye 2014.....
kita tunggu aja sandiwara politik di negri kita ini saudara2.....