REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberpa pihak mengusulkan agar subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dihapus. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama termasuk salah satu orang yang mendukung.
Alasan pria yang akrab disapa Ahok ini mendukung penghapusan subsidi BBM adalah karena dianggap tidak terlalu dibutuhkan warga miskin.
"Saya setuju tidak ada subsidi BBM, karena warga miskin tidak butuh itu (BBM). Tapi, mereka lebih membutuhkan jaminan, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, tempat usaha dan jaminan harga sembako tidak naik," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).
Menurut Basuki, yang harus disediakan untuk warga miskin adalah transportasi dengan sistem yang baik, sehingga warga tetap dapat bepergian tanpa harus memikirkan harga BBM.
"Yang penting adalah kita sediakan sarana transportasi yang aman, nyaman dan murah. Jadi, warga tidak perlu pusing-pusing dengan kenaikan BBM dan tetap bisa pergi kemana-mana," ujar Basuki.
Selama ini, Basuki menilai subsidi BBM hanya menguntungkan bagi sejumlah pihak tertentu. Selain itu, lanjut dia, subsidi BBM selama ini juga masih belum tepat sasaran.
"Apalagi kalau diluar daerah, harga BBM sekitar Rp10.000 sampai Rp20.000, lalu stoknya juga sedikit, jadinya
langka. Sehingga, ada pihak-pihak tertentu yang untung," tutur Basuki.
Idealnya, Basuki mengungkapkan kenaikan harga BBM harus diiringi dengan ketersediaan jaminan-jaminan bagi masyarakat, sehingga tidak terasa begitu memberatkan.
"Kalau jaminan-jaminan sosial itu sudah bisa dipenuhi, maka kenaikan BBM tidak akan terasa terlalu berat bagi masyarakat. Kasihan juga kalau BBM naik, harga-harga lain ikut naik dan masyarakat tidak punya jaminan," ungkap Basuki.
Seperti diketahui, rencananya, harga BBM akan dinaikkan dari yang semula Rp4.500 menjadi Rp6.500. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menunggu hasil rapat sidang paripurna dengan DPR RI.