Menkeu : Harga BBM Naik Setelah 17 Juni
JAKARTA - Pergulatan panjang rencana kenaikan BBM bersubsidi kini memasuki babak akhir. Pemerintah sudah bertekad bulat menaikkan harga BBM, sebagian besar fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sudah memberi lampu hijau.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah kini tinggal menunggu pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2013 menjadi undang-undang oleh DPR, pada sidang paripurna Senin mendatang (17/6).

"Jadi, (harga) BBM akan naik setelah tanggal 17 (Juni). Saya tidak tahu tanggal (pasti) nya karena itu sepenuhnya wewenang presiden," ujarnya kemarin (14/6).

Pembahasan RAPBN-Perubahan 2013 kini memang memasuki tahap final. Setelah kemarin pemerintah dan Badan Anggaran DPR merampungkan pembahasan draft rancangan undang-undang (RUU), hari ini meskipun libur, pemerintah dan Badan Anggaran DPR akan kembali bertemu.

Agendanya adalah penyampaian pendapat akhir mini fraksi sebagai sikap akhir, pendapat pemerintah, dan penandatanganan draft RUU. Draft inilah yang Senin nanti (17/6) akan dibawa ke sidang paripurna.

Menurut mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut, pengesahan RAPBN-Perubahan 2013 menjadi urgent karena disitu terdapat belanja pemerintah terkait program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, salah satunya adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Kesepakatan pembahasan terakhir dengan Badan Anggaran, BLSM diberikan selama empat bulan," katanya.

Awalnya, pemerintah mengusulkan BLSM senilai Rp 150 ribu per kepala keluarga miskin per bulan selama lima tahun. Namun, dalam pembahasan anggaran belanja, akhirnya periode pemberian BLSM dipangkas menjadi hanya empat bulan.

"Dampak inflasi dari (kenaikan) BBM ini sekitar empat bulan. Dulu pemerintah usul lima bulan itu untuk jaga-jaga Puasa dan Lebaran," jelasnya.

Menjelang pengesahan APBN-P 2013, beberapa konsekuensi rencana kenaikan harga BBM mulai bermunculan. Salah satunya kenaikan tarif transportasi. Untuk mencegah kenaikan tarif yang cukup tinggi, pemerintah pun menetapkan batas maksimal kenaikan tarif adalah 20 persen. Pemerintah juga berniat mengajukan tambahan subsidi sebesar Rp 300 miliar.

Meski waktu pengesahan APBN-P 2013 sudah mepet, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menegaskan pengajuan subsidi transortasi tersebut masih bisa dilakukan. "Masih bisa mengajukan dan menambah anggaran sebelum APBN-P diketok,"ujar Firmanzah saat dihubungi Jawa Pos kemarin (14/6).

Firmanzah menegaskan, beberapa Kementrian juga anggarannya bertambah. Diantaranya Kemensos dan Kemendikbud. Penambahan anggaran tersebut terkait dengan program kompensasi kenaikan harga BBM.

"Kemensos itu nambah anggarannya karena ada program raskin dan program perlindungan sosial lainnya, sementara Kemendikbud harus menambah karena ada program beasiswa bagi siswa miskin sebagai bentuk kompensasi pengurangan subsidi BBM,"jelasnya.

Firmanzah melanjutkan pemerintah pusat memang meminta penghematan anggaran di seluruh Kementrian dan Lembaga. Namun, penghematan anggaran tersebut tidak berlaku bagi program-program pemerintah yang berkaitan upaya menyejahterahkan rakyat.

Seperti program penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. "Jadi yang dikurangi ya anggaran-anggaran untuk perjalanan dinas dan sejenisnya,"katanya.

Sementara terkait penyusunan APBN-P 2013, Firmanzah menyatakan di dalamnya terdapat program penyesuaian harga BBM secara terbatas dan terukur. Hal tersebut dimaksudkan agar subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

"Langkah ini diambil agar subsidi menjadi lebih tepat sasaran, mengedepankan azas keadilan, dan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan karena selama ini subsidi BBM banyak yang tidak tepat sasaran sehingga perlu dikurangi, dan dialokasikan ke program-program yang lebih tepat sasaran," kata Firmanzah.

Karena itu, Mantan Dekan Fakultas Ekonomi UI itu menyambut baik keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI yang mematok besaran anggaran subsidi BBM, elpiji (LPG), dan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebesar Rp 199,850 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dari RAPBN-P yang diajukan sebelumnya, yakni sebesar Rp 209,915 triliun.

Begitu juga terhadap keputusan Badan Anggaran DPR menyangkut alokasi anggaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 9,3 triliun. Jumlah tersebut lebih hemat Rp 2,3 triliun dari anggaran sebelumnya yang dipatok Rp 11,625 triliun.

Sementara, anggaran tambahan untuk raskin tetap Rp 4,3 triliun, bantuan siswa miskin (BSM) sebesar Rp 7,5 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 0,7 triliun.

Dengan adanya realokasi anggaran itu, kata Firmanzah, pemerintah lebih memiliki anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi, penyediaan dan ketersediaan air bersih di pedesaan.

"Yang mana ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan utk perbaikan kualitas hidup mereka," imbuh dia.

Sementara itu, Mabes Polri mulai memetakan sejumlah wilayah rawan keamanan jelang kenaikan harga BBM. Ada dua hal yang diantisipasi, yakni unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM dan penimbunan BBM. Pengamanan di sejumlah wilayah bakal diperkuat, termasuk obyek vital seperti SPBU.

Operasi bersandi Dian 2013 yang dimulai sejak 10 juni lalu mulai membuahkan hasil. Sejumlah Polda telah melaporkan kondisi di wilayah masing-masing, termasuk lokasi-lokasi yang dicurigai bakal menjadi tempat penimbunan BBM. Polisi sudah siap mengungkap seandainya lokasi tersebut nanti benar-benar menjadi tempat menimbun BBM.

"Dengan alasan keamanan, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan di mana kawasan-kawasan yang rawan itu," terang Kabagpenum Mabes Polri Kombespol Agus Rianto di kantornya kemarin. Salah satu penyebabnya, modus penimbunan BBM saat ini makin bervariasi sehingga sulit dilacak.

Beberapa kasus sudah berhasil diungkap. Di Jawa Timur misalnya, Maret tahun lalu polisi mengungkap penimbunan BBM oleh PO AKAS di Probolinggo. Mereka menggunakan bis yang dimodifikasi untuk membeli solar dalam jumlah besar di sejumlah SPBU di Jember.

Beberapa hari kemudian, terungkap pula modus penimbunan BBM dengan menggunakan drum yang diapungkan di sungai.

Ada pula SPBU di Pasuruan yang menimbun BBM di tangki pendam. Lokasi tangki pendam itu tidak dilaporkan ke Pertamina, hingga akhirnya digerebek polisi. Penimbunan BBM itu dilakukan jelang momen kenaikan harga BBM 2012 yang akhirnya batal dilaksanakan.

Belajar dari pengalaman tahun lalu, polisi kini makin aktif melacak lokasi yang dicurigai bakal menjadi tempat menimbun BBM.

Agus menuturkan, tidak banyak petugas yang diterjunkan dalam operasi kali ini. "Untuk satgas kami siapkan 3.500 personel di 31 Polda. Sedangkan, untuk operasional lainnya sesuai tugas rutin," lanjutnya.

Mekanisme pengerahan pasukan itu teknisnya diserahkan kepada masing-masing Polda. Sebab, setiap daerah tentu berbeda kondisinya. Satgas diterjunkan untuk melacak lokasi penimbunan BBM dan mengamankan SPBU baik secara terbuka maupun tertutup.

Sejumlah polda pun sudah memulai pengamanan. Di Polda Metro Jaya misalnya, selama masa rawan jelang dan setelah kenaikan harga BBM, anggota dilarang cuti. Sementara, Polda Jatim menempatkan dua petugas di setiap SPBU.

Dalam hal unjukrasa, Mabes Polri mengimbau agar massa tidak sampai berbuat anarkistis. Berapapun massa yang akan turun berunjuk rasa, polisi sudah siap mengamankan jika ada pemberitahuan sebelumnya.

"Unjuk rasa boleh, tapi perhatikan juga kepentingan yang lain," tambah mantan Kabidhumas Polda Papua itu. (owi/ken/byu)

PKS Tolak Harga BBM Naik Tapi Setuju BLSM
inilah..com, Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hampir merampungkan pembangunan APBN-P 2013 setelah sejumlah masalah krusial berhasil disepakati kedua pihak.

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR mencapai kesepakatan alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang menjadi bagian penting paket kompensasi dan perlindungan sosial untuk menolong kelompok masyarakat kurang mampu yang paling rentan terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Alokasi anggaran BLSM sebesar Rp 9,3 triliun atau lebih hemat Rp 2,3 triliun dari anggaran sebelumnya yang dipatok Rp 11,625 triliun. Sementara, anggaran tambahan untuk raskin tetap Rp 4,3 triliun, bantuan siswa miskin (BSM) sebesar Rp 7,5 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 0,7 triliun

“Penghematan ini dimungkinkan karena penyaluran BLSM sebesar Rp 150.000 perbulan yang semula lima bulan dipotong menjadi empat bulan,” kata Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6).

Mengenai dana penghematan anggaran BLSM sebesar Rp 2,3 triliun, menurut Ahmadi, akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan sebesar Rp 1,2 triliun.

Selain dialihkan untuk perbaikan infrastruktur pedesaan, dana hasil penghematan ini juga dialihkan untuk memenuhi permohonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang selama ini belum terealisasi. Namun untuk KPU, akan dibicarakan lebih lanjut dengan melibatkan Komisi II DPR.

Perubahan anggaran BLSM itu sudah disetujui semua fraksi di DPR, termasuk Fraksi PKS yang menolak harga BBM bersubsidi naik. Hanya saja, Fraksi PDIP menginginkan penyaluran BLSM hanya untuk tiga bulan.

Sementara tiga fraksi, yaitu FPKB, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura tidak hadir dalam pembahan anggaran BLSM itu. "(PKS) Sudah sepakat dengan pemerintah. (Gerindra) Tadi tidak ada. Kita sepakat kalau enggak hadir berarti setuju," ujar Ahmadi Noor Supit.

Dengan keputusan Banggar DPR tersebut maka kebijakan anggaran untuk BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi, saat ini tinggal menunggu hasil putusan Rapat Paripurna DPR yang sedianya akan digelar pada Senin (17/6) mendatang.

Didukung 6 Fraksi di DPR, Harga BBM Naik Pekan Depan

VIVAnews – Fraksi-fraksi di DPR telah menyatakan sikap resminya soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dari total 9 fraksi, 6 mendukung dan 3 menolak. Dukungan datang dari 5 partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pemerintah (Setgab), yakni Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PKB, ditambah satu partai di luar koalisi – Gerindra.

Sementara penolakan disampaikan oleh dua partai di luar koalisi, yaitu PDIP dan Hanura, ditambah satu partai anggota koalisi – PKS. Pembangkangan PKS terhadap koalisi ini menjadi tenaga tambahan bagi PDIP, namun tak cukup signifikan untuk menghadang kenaikan harga BBM dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 yang dijadwalkan berlangsung Senin pekan depan, 17 Juni 2013.

Pemerintah berencana mengumumkan kenaikan harga BBM itu satu atau dua hari usai rapat paripurna DPR soal RAPBN-P tersebut. “Kenaikan harga BBM segera setelah tanggal 17 Juni. Tapi soal tanggal pastinya, itu wewenang Presiden,” kata Menteri Keuangan Chatib Basri, Jumat 14 Juni 2013.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, pembahasan RAPBN-P 2013 pekan depan hanya membahas soal kompensasi seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bukan meminta persetujuan DPR soal kenaikan harga BBM. “Tidak perlu persetujuan DPR lagi (untuk menaikkan BBM) karena sudah ada alasannya dalam APBN 2013 yang dihitung tahun 2012,” kata Tifatul.

APBN 2013 yang diketok tahun 2012 oleh pemerintah dan DPR memang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM apabila terjadi asumsi makro dalam APBN. Maka, ujar Tifatul, penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM menjadi tak relevan karena pemerintah bisa langsung menaikkan harga BBM tanpa berkonsultasi dengan DPR.

Indikasi tak terbendungnya kenaikan harga BBM ini terlihat dari rapat Badan Anggaran DPR dengan Kementerian Keuangan, Kamis 13 Juni 2013, yang telah menyepakati alokasi anggaran BLSM sebesar Rp9,3 triliun. Alokasi BLSM ini termasuk dalam pembahasan RAPBN-P 2013 yang akan dibawa ke rapat paripurna DPR Senin depan.

Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan seluruh fraksi yang hadir dalam rapat Banggar tersebut, termasuk PKS dan PDIP yang menentang kenaikan harga BBM, telah menyetujui alokasi anggaran BLSM Rp9,3 triliun yang akan didistribusikan selama empat bulan kepada warga miskin setelah harga BBM naik.

Namun Fraksi PDIP memberikan catatan, hendaknya penyaluran BLSM dilakukan hanya untuk tiga bulan. Sementara Fraksi Gerindra, Hanura, dan PKB tidak hadir dalam rapat Banggar tersebut. Gerindra secara terpisah mengatakan menolak BLSM meskipun mendukung kenaikan harga BBM.

Menkeu menyatakan, pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi karena neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit sebesar US$1,62 miliar pada April 2013. Salah satu hal yang medorong terjadinya defisit adalah karena adanya kenaikan impor migas sebesar 9,5 persen dari US$3,6 miliar pada Maret menjadi US$3,9 miliar pada bulan April.

“Oleh karena itu sangat mendesak untuk menaikkan BBM, karena hal ini menjadi penyebab impor migas,” ujar Chatib. Menurutnya, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi masyarakat tidak seimbang dengan produksi minyak Indonesia yang terus menurun ke depannya. Untuk itu kenaikan harga BBM diharapkan dapat mengendalikan konsumsi BBM masyarakat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meminta seluruh elit politik mendukung kebijakan kenaikan harga BBM yang menurutnya dilakukan dalam rangka menyelamatkan perekonomian negara. “Dengan kerendahan hati, saya mengajak sahabat-sahabat saya para elit politik untuk menomorduakan kepentingan politik praktis atau kepentingan politik menjelang Pemilu 2014,” kata dia.

Peta politik

Politisi Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, harga BBM pasti naik dengan atau tanpa dukungan PKS. “Suara kami, koalisi tanpa PKS, sudah 60 persen lebih di parlemen. Sementara oposisi di bawah 10 persen. Jadi tak berpengaruh apakah PKS mau bergabung dengan koalisi, atau jadi oposisi soal BBM ini,” kata Ruhut.

Untuk diketahui, anggota Fraksi Demokrat di DPR berjumlah 148 orang, Golkar 106 orang, PAN 46 orang, PPP 38 orang, dan PKB 28 orang. Total gabungan anggota kelima fraksi koalisi itu mencapai 366 orang. Sementara total anggota DPR dari seluruh fraksi berjumlah 560 orang. Dengan komposisi itu, sudah jelas fraksi pendukung kenaikan harga BBM menang telak di DPR.

Ini belum termasuk dengan dukungan Gerindra terhadap kenaikan harga BBM. Bila ditambah Gerindra yang berada di luar koalisi, maka jumlah dukungan anggota DPR terhadap kenaikan harga BBM akan meningkat menjadi 392 orang. Jumlah sebanyak ini tak mungkin didulang oleh fraksi-fraksi yang menentang kenaikan harga BBM.

Di barisan penentang kenaikan harga BBM, anggota Fraksi PDIP berjumlah 94 orang, PKS 57 orang, dan Hanura 17 orang. Total jumlah anggota ketiga fraksi itu hanya 168 orang. Sedikitnya jumlah kekuatan mereka disadari oleh PDIP. “Kami sangat butuh banyak dukungan dari berbagai pihak,” kata politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka.

Ruhut mengatakan, andaikata voting terpaksa dilakukan di rapat paripurna DPR, partai koalisi pemerintah pasti akan memenangi pertarungan itu. “Apalagi di Setgab ada partai besar dan berpengalaman seperti Golkar. Jadi kami pasti menang,” kata Ruhut yang digadang-gadang jadi Ketua Komisi Hukum DPR itu.

Alasan dukung dan tolak

Gerindra adalah satu-satunya partai nonkoalisi pemerintah yang mendukung kenaikan harga BBM. “Kami setuju kenaikan BBM karena subsidi sudah terlalu besar. Alokasi subsidi BBM bisa dimanfaatkan untuk program masyarakat, terutama infrastruktur,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

Namun partai binaan Prabowo Subianto itu menekankan rawannya pemberian dana tunai BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Gerindra menganggap program tersebut rentan menjadi alat kepentingan politik penguasa menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.

Sementara itu, Hanura menolak kenaikan harga BBM maupun kompensasi BLSM. Partai pimpinan Wiranto ini berpendapat tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Hanura menuding kenaikan harga BBM hanya upaya pemerintah untuk menutupi kegagalan mereka mengelola keuangan negara.

Ketua Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan meskipun pemerintah dalam UU APBN 2013 punya kewenangan menyesuaikan harga BBM, namun itu dilakukan apabila harga minyak mentah domestik (ICP/Indonesian Crude Price) mencapai US$105 per barel. “Kenyataannya sekarang ini ICP hanya US$90 per barel,” kata dia.

PKS melalui Ketua Fraksinya di DPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan partainya tetap pada pendirian awal mereka menolak kenaikan harga BBM. Apalagi kenaikan ini dilakukan menjelang bulan puasa dan lebaran. Tanpa kenaikan BBM pun, kata PKS, harga barang-barang kebutuhan pokok sudah naik. Maka kini akan semakin naik.

Sementara PDIP menyatakan kenaikan harga BBM akan menyusahkan masyarakat. Rieke Diah Pitaloka mengatakan, harga BBM naik padahal baru sekitar 30 persen anggaran subsidi yang terpakai. “Maka ke mana sisa anggaran subsidi itu?” kata dia.

Ahok: Warga Jakarta TAK BUTUH subsidi BBM
VIVAnews - Pemerintah berencana menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bisa dinikmati rakyat miskin. Karena subsidi dirasa hanya menguntungkan masyarakat kalangan menengah atas yang memiliki kendaraan pribadi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, setuju dengan penghapusan subsidi BBM yang sebenarnya tidak dibutuhkan rakyat miskin. Kata dia, rakyat miskin hanya perlu jaminan harga sembako tidak naik

"Dari dulu Kita setuju dengan tidak ada subsidi ΒΒM yang dinikmati orang kaya. Orang miskin itu tidak butuh ΒBM. Orang miskin itu butuh jaminan harga sembako tidak naik," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juni 2013.

Menurut Ahok, Jakarta lebih butuh transportasi massal bagi masyarakat miskin, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan perumahan dan jaminan tempat usaha

"Jadi itu lebih penting. Kalaui ΒΒM tidak perlu karena sudah disediakan transportasi," katanya.

Ahok menyarankan, agar APBN digunakan untuk membangun sarana transportasi massal. Masyarakat miskin di Jakarta sangat membutuhkan transportasi umum yang terjangkau.

"Paling penting transportasi massal yang harus murah, nyaman, aman dan terjangkau. Jadi tranportasi umum itu jangan melebihi 10 persen gaji. Subsidi BBM selama ini hanya menguntungkan orang kaya," ujarnya. (sj)