- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Kunjungan Rahasia ke ISRAEL: DPR & Golkar Tak Tahu Bdan Bertanggung Jawab
TS
s4nit0re
Kunjungan Rahasia ke ISRAEL: DPR & Golkar Tak Tahu Bdan Bertanggung Jawab
DPR Tak Tahu Kunjungan Tantowi ke Israel
Tuesday, 11 June 2013, 19:39 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mengatakan kunjungan Tantowi Yahya ke Israel tidak diketahui komisi. Dipastikannya, tidak ada dalam agenda komisi I melakukan kunjungan ke Israel. "Tapi harus dicek dulu kepada yang bersangkutan," ucapnya, Selasa (11/6).
Sementara itu, Tantowi mengakui memang melakukan kunjungan ke Israel pekan lalu. Kunjungan tersebut menurutnya untuk mengetahui proses perdamaian dengan Palestina yang tengah berlangsung. "Saya dan lima teman lain dari media, perguruan tinggi dan lembaga think tank diundang oleh Australian-Jewish Association berkunjung ke Israel selama empat hari," kata Tantowi saat dihubungi wartawan.
Dalam kunjungan tersebut, menurut Tantowi, dia dan rombongan dipertemukan dengan petinggi Israel. Mulai dari parlemen, pemerintahan, kalangan kampus, media dan masyarakat biasa.
Dalam berbagai dialog dengan beberapa kalangan di Israel, lanjutnya, dapat disimpulkan Israel belum berlaku adil terhadap Palestina. "Mana ada perdamaian tanpa keadilan. Kami mendapatkan kesan bahwa ada kekhawatiran di Israel kalau Arab Spring akan terus berlanjut dan berikutnya akan melanda negara seperti Jordania," ungkap politisi Partai Golkar tersebut.
Ia menganggap kunjungan tersebut sebagai tambahan informasi baginya. Serta Komisi I DPR yang sebelumnya telah melakukan kunjungan ke Palestina pada 2010 dan 2013 lalu.
http://www.republika.co.id/berita/na...towi-ke-israel
Indonesian delegation visits the office of Knesset Speaker Yuli Edelstein,
one of the few lawmakers to meet with the group on its secret trip to Israel
source pic: http://www.israelhayom.com/site/news...le.php?id=9875
Golkar: Tantowi ke Israel Bukan Mewakili Partai
Tuesday, 11 June 2013, 20:08 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus politisi dari Fraksi Golkar, Poempida Hidayatulloh, menyatakan kepergian anggota komisi I DPR RI Tantowi Yahya ke Israel bukan untuk mewakili Partai Golkar. "Tidak mungkin Golkar mengirim utusan ke Israel sebab Indonesia tidak mengakui adanya negara Israel, apalagi Golkar," katanya di Jakarta, Selasa, (11/6). Golkar, ujar Poempida, sebagai partai tentu saja harus mengikuti ketentuan negaranya. Kalau Indonesia tidak mau mengakui Israel, Golkar pasti mengikutinya. "Paspor orang Indonesia itu tidak bisa masuk Israel, tidak diterima di sana," katanya.
Kalau Tantowi mewakili DPR ke Israel sepertinya juga tidak mungkin. "DPR juga tidak memiliki kerja sama dengan Israel," ujar Poempida. Memang, ujar Poempida, Tantowi menjadi salah satu anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP). Badan tersebut memang menjalin kerja sama dengan parlemen luar negeri. "Namun tidak tahu ada tidak hubungannya dengan kunjungan Tantowi Yahya," ujarnya. Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan dengan Israel karena negara itu melakukan penjajahan terhadap Palestina, namun namanya politik luar negeri tidak bisa dibatasi ada tidaknya hubungan diplomatik."Untuk lebih jelasnya bisa diminta ke pihak yang bersangkutan," ujar Poempida.
http://www.republika.co.id/berita/na...ewakili-partai
Sikap DPR atas Israel selama ini ...
DPR Serukan Dunia Untuk Seret Israel Ke Mahkamah Internasional
05-Feb-2013
Akhir Januari 2013 lalu, sebuah Panel Pencari Fakta tentang Pemukiman ilegal Israel di Tanah Palestina yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB meminta Israel untuk berhenti membangun pemukiman ilegal mereka di Palestina. Isreal juga diminta untuk menarik lebih dari setengah juta pemukiman ilegalnya dari Tepi Barat jika Israel tidak ingin diseret ke Mahkamah Internasional karena kejahatan perang.
Wakil Ketua DPR RI bidang hubungan luar negeri, politik, hukum dan keamanan, Priyo Budi Santoso menyambut gembira ancaman terhadap Israel ini. “Ini merupakan tanda-tanda bahwa Dewan HAM PBB telah kembali mengayunkan palu godamnya kepada kejahatan yang telah dilakukan Israel. Masyarakat dunia telah letih menunggu terlalu lama sejak 1967 ketika Israel mulai secara sistematis merencanakan, mengkonstruksikan dan membangun pemukiman ilegal tersebut.” tandas politisi Partai Golkar ini.
Selanjutnya Priyo mengingatkan bahwa secara hukum HAM internasional, Israel adalah makanan empuk untuk dijadikan tersangka dan diseret ke meja hijau. “Sangat jelas di pasal 49 Konvensi Jenewa ke-4 dijabarkan bahwa negara agresor dilarang untuk mendeportasi atau memindahkan penduduk-penduduk sipil ke wilayah pendudukan mereka. Jadi pasal ini yang dilanggar oleh Israel sehingga dunia internasional harus bertindak mengadili penjahat perang yang satu ini.” tegas dia.
Ia mengakui sulitnya memberikan sanksi kepada Israel karena selama ini PBB selalu terpecah suaranya atas resolusi pemberian sanksi terhadap Israel terutama karena adanya veto yang dilakukan oleh beberapa Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. “Saya mahfum denga peta politik internasional yang masih berat sebelah. Tapi, kita tidak boleh patah arang. Israel adalah pihak dari Konvensi Jenewa jadi bisa saja diseret ke Mahkamah Internasional atas tindakan kejahatan perang yang mereka lakukan.” ungkapnya lagi.
Lebih lanjut Priyo menyerukan masyarakat internasional untuk bertindak menentukan nasib Israel selanjutnya. “Nah, sekarang bola sudah dilemparkan oleh Panel yang bernama lengkap International Fact-Finding Mission on Israeli Settlements in the Occupied Palestinian Territory ini. Meskipun laporan resmi dari kejahatan perang Israel ini baru akan dirilis pada 18 Maret 2013 nanti, namun pergerakan diplomasi untuk menyikapi laporan ini bisa digulirkan sejak detik ini.
Panel ini bekerja atas dasar Resolusi 19/17 yang diketok palu pada tanggal 22 Maret 2012 di Dewan HAM PBB. Legalitasnya sangat kuat sehingga tidak ada alasan untuk berdiam saja. “Saya akan meminta Pemerintah khususnya kepada Menteri Luar Negeri RI agar Indonesia menjadi negara terdepan mengkampanyekan tindak lanjut dari laporan ini secara hukum HAM internasional.” ujar Priyomenegaskan
http://www.dpr.go.id/id/berita/pimpi...-internasional
Pakai Alat dari Israel, DPR Kecam Lembaga Sandi Negara
Senin, 27 Mei 2013 19:08 wib
JAKARTA - Penggunaan alat pengacak sinyal (jammer) buatan Israel oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menuai protes, karena jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan luar negeri Indonesia. “Kami protes keras untuk hal ini. Ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri kita yang belum membuka hubungan diplomatik apapun dengan negara tak bertuan itu," ujar anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera usai rapat dengar pendapat dengan Lemsaneg di Jakarta, Senin(27/5/2013).
Selain persoalan penggunaan produk buatan Israel, Rapat Dengar Pendapat juga mengungkap sejumlah persoalan lain. Di antaranya masih banyaknya hal yang rentan dengan Pertahanan Negara lantaran kurang optimalnya pemanfaatan Lemsaneg oleh Lembaga/Kementerian RI. Ada kerentanan karena dokumen dan data negara tidak diamankan dengan sandi.
Dia mencontohkan hal tersebut terjadi pada kasus tidak terbangnya Garuda, kebocoran dokumen ujian negara dan data KPU, termasuk kebocoran di lembaga negara lainnya karena sangat sedikit yang menggunakan Lemsaneg untuk melindungi data mereka. “Betapa berbahayanya jika BPKP menerima laporan dari Gubernur dan lain-lain terkait laporan keuangan daerah atau negara dapat dilacak atau malah di hack/krack. Maka akan sangat telanjang negara ini di mata musuh atau negara lain," Mardani mengingatkan.
Dia juga menilai alat komunikasi satelit negara juga sudah tidak memiliki standar dan tidak compatible lagi. Ditengah kondisi semacam ini, Mardani menyayangkan keinginan Kepala Lemsaneg untuk dapat melakukan presentasi di depan Presiden dan dihadiri lembaga negara lainnya untuk dapat membuat MoU menguatkan pertahanan sandi. “Masalah Sandi Negara jauh lebih penting dibandingkan presentasi dan MoU dengan lembaga lain. Presiden harus aware untuk hal ini. Kita pernah menjadi macan Asia, dan pernah mendunia sebagai penyelenggara KTT di tahun 1955. Eksistensi bangsa dan negara jauh lebih utama," katanya.
http://news.okezone.com/read/2013/05...a-sandi-negara
Sikap Kemenlu RI
Menlu RI Marty Natalegawa:Israel Sumber Masalah
Jumat, 04 Januari 2013, 18:13 WIB
Marty Natalegawa
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa menilai Israel adalah sumber masalah dengan Palestina. Menlu menyatakan isu kemerdekaan Palestina akan terus menjadi agenda prioritas diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Palestina merupakan elemen pertama politik luar negeri Indonesia. "Bersama masyarakat internasional lainnya, politik luar negeri Indonesia akan berupaya untuk meraih kemajuan lebih jauh atas apa yang telah dicapai pada tahun 2012, yaitu status negara peninjau negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," ujar Marty kepada wartawan di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (4/1).
Marty menjelaskan pihaknya terus mengupayakan status Palestina di forum-forum internasional. Salah satunya pada tahun lalu saat Indonesia menjadi tuan rumah Gerakan Non Blok (GNB). Indonesia menyerukan peningkatan status Palestina di PBB. Kini status Palestina meningkat sebagai negara pemantau non anggota di PBB. Kami juga terus mengupayakan Palestina di forum-forum dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), kata Marty. Usaha itu menurut Marty agar konsensus internasional mengenai masalah ini harus (tetap) dipertahankan.
http://www.republika.co.id/berita/in...sumber-masalah
-----------------------
Kalau delegasi ke Israel itu ternyata hanya kunjungan pribadi, hanya untuk jalan-jalan ke luar negeri sebagaimana biasanya kebiasaan anggota DPR selama ini, tidak layak mereka menamakan wakil rakyat Indonesia. Itu bisa dikatagorikan menjual nama bangsa dan negara, dan melanggar etika DPR. Padahal media Israel sampai menyebut kunjungan mereka sebagai delegasi Indonesia tingkat tinggi (high-ranking Indonesian delegation)
Tuesday, 11 June 2013, 19:39 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mengatakan kunjungan Tantowi Yahya ke Israel tidak diketahui komisi. Dipastikannya, tidak ada dalam agenda komisi I melakukan kunjungan ke Israel. "Tapi harus dicek dulu kepada yang bersangkutan," ucapnya, Selasa (11/6).
Sementara itu, Tantowi mengakui memang melakukan kunjungan ke Israel pekan lalu. Kunjungan tersebut menurutnya untuk mengetahui proses perdamaian dengan Palestina yang tengah berlangsung. "Saya dan lima teman lain dari media, perguruan tinggi dan lembaga think tank diundang oleh Australian-Jewish Association berkunjung ke Israel selama empat hari," kata Tantowi saat dihubungi wartawan.
Dalam kunjungan tersebut, menurut Tantowi, dia dan rombongan dipertemukan dengan petinggi Israel. Mulai dari parlemen, pemerintahan, kalangan kampus, media dan masyarakat biasa.
Dalam berbagai dialog dengan beberapa kalangan di Israel, lanjutnya, dapat disimpulkan Israel belum berlaku adil terhadap Palestina. "Mana ada perdamaian tanpa keadilan. Kami mendapatkan kesan bahwa ada kekhawatiran di Israel kalau Arab Spring akan terus berlanjut dan berikutnya akan melanda negara seperti Jordania," ungkap politisi Partai Golkar tersebut.
Ia menganggap kunjungan tersebut sebagai tambahan informasi baginya. Serta Komisi I DPR yang sebelumnya telah melakukan kunjungan ke Palestina pada 2010 dan 2013 lalu.
http://www.republika.co.id/berita/na...towi-ke-israel
Indonesian delegation visits the office of Knesset Speaker Yuli Edelstein,
one of the few lawmakers to meet with the group on its secret trip to Israel
source pic: http://www.israelhayom.com/site/news...le.php?id=9875
Golkar: Tantowi ke Israel Bukan Mewakili Partai
Tuesday, 11 June 2013, 20:08 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus politisi dari Fraksi Golkar, Poempida Hidayatulloh, menyatakan kepergian anggota komisi I DPR RI Tantowi Yahya ke Israel bukan untuk mewakili Partai Golkar. "Tidak mungkin Golkar mengirim utusan ke Israel sebab Indonesia tidak mengakui adanya negara Israel, apalagi Golkar," katanya di Jakarta, Selasa, (11/6). Golkar, ujar Poempida, sebagai partai tentu saja harus mengikuti ketentuan negaranya. Kalau Indonesia tidak mau mengakui Israel, Golkar pasti mengikutinya. "Paspor orang Indonesia itu tidak bisa masuk Israel, tidak diterima di sana," katanya.
Kalau Tantowi mewakili DPR ke Israel sepertinya juga tidak mungkin. "DPR juga tidak memiliki kerja sama dengan Israel," ujar Poempida. Memang, ujar Poempida, Tantowi menjadi salah satu anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP). Badan tersebut memang menjalin kerja sama dengan parlemen luar negeri. "Namun tidak tahu ada tidak hubungannya dengan kunjungan Tantowi Yahya," ujarnya. Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan dengan Israel karena negara itu melakukan penjajahan terhadap Palestina, namun namanya politik luar negeri tidak bisa dibatasi ada tidaknya hubungan diplomatik."Untuk lebih jelasnya bisa diminta ke pihak yang bersangkutan," ujar Poempida.
http://www.republika.co.id/berita/na...ewakili-partai
Sikap DPR atas Israel selama ini ...
Quote:
DPR Serukan Dunia Untuk Seret Israel Ke Mahkamah Internasional
05-Feb-2013
Akhir Januari 2013 lalu, sebuah Panel Pencari Fakta tentang Pemukiman ilegal Israel di Tanah Palestina yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB meminta Israel untuk berhenti membangun pemukiman ilegal mereka di Palestina. Isreal juga diminta untuk menarik lebih dari setengah juta pemukiman ilegalnya dari Tepi Barat jika Israel tidak ingin diseret ke Mahkamah Internasional karena kejahatan perang.
Wakil Ketua DPR RI bidang hubungan luar negeri, politik, hukum dan keamanan, Priyo Budi Santoso menyambut gembira ancaman terhadap Israel ini. “Ini merupakan tanda-tanda bahwa Dewan HAM PBB telah kembali mengayunkan palu godamnya kepada kejahatan yang telah dilakukan Israel. Masyarakat dunia telah letih menunggu terlalu lama sejak 1967 ketika Israel mulai secara sistematis merencanakan, mengkonstruksikan dan membangun pemukiman ilegal tersebut.” tandas politisi Partai Golkar ini.
Selanjutnya Priyo mengingatkan bahwa secara hukum HAM internasional, Israel adalah makanan empuk untuk dijadikan tersangka dan diseret ke meja hijau. “Sangat jelas di pasal 49 Konvensi Jenewa ke-4 dijabarkan bahwa negara agresor dilarang untuk mendeportasi atau memindahkan penduduk-penduduk sipil ke wilayah pendudukan mereka. Jadi pasal ini yang dilanggar oleh Israel sehingga dunia internasional harus bertindak mengadili penjahat perang yang satu ini.” tegas dia.
Ia mengakui sulitnya memberikan sanksi kepada Israel karena selama ini PBB selalu terpecah suaranya atas resolusi pemberian sanksi terhadap Israel terutama karena adanya veto yang dilakukan oleh beberapa Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. “Saya mahfum denga peta politik internasional yang masih berat sebelah. Tapi, kita tidak boleh patah arang. Israel adalah pihak dari Konvensi Jenewa jadi bisa saja diseret ke Mahkamah Internasional atas tindakan kejahatan perang yang mereka lakukan.” ungkapnya lagi.
Lebih lanjut Priyo menyerukan masyarakat internasional untuk bertindak menentukan nasib Israel selanjutnya. “Nah, sekarang bola sudah dilemparkan oleh Panel yang bernama lengkap International Fact-Finding Mission on Israeli Settlements in the Occupied Palestinian Territory ini. Meskipun laporan resmi dari kejahatan perang Israel ini baru akan dirilis pada 18 Maret 2013 nanti, namun pergerakan diplomasi untuk menyikapi laporan ini bisa digulirkan sejak detik ini.
Panel ini bekerja atas dasar Resolusi 19/17 yang diketok palu pada tanggal 22 Maret 2012 di Dewan HAM PBB. Legalitasnya sangat kuat sehingga tidak ada alasan untuk berdiam saja. “Saya akan meminta Pemerintah khususnya kepada Menteri Luar Negeri RI agar Indonesia menjadi negara terdepan mengkampanyekan tindak lanjut dari laporan ini secara hukum HAM internasional.” ujar Priyomenegaskan
http://www.dpr.go.id/id/berita/pimpi...-internasional
Pakai Alat dari Israel, DPR Kecam Lembaga Sandi Negara
Senin, 27 Mei 2013 19:08 wib
JAKARTA - Penggunaan alat pengacak sinyal (jammer) buatan Israel oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menuai protes, karena jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan luar negeri Indonesia. “Kami protes keras untuk hal ini. Ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri kita yang belum membuka hubungan diplomatik apapun dengan negara tak bertuan itu," ujar anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera usai rapat dengar pendapat dengan Lemsaneg di Jakarta, Senin(27/5/2013).
Selain persoalan penggunaan produk buatan Israel, Rapat Dengar Pendapat juga mengungkap sejumlah persoalan lain. Di antaranya masih banyaknya hal yang rentan dengan Pertahanan Negara lantaran kurang optimalnya pemanfaatan Lemsaneg oleh Lembaga/Kementerian RI. Ada kerentanan karena dokumen dan data negara tidak diamankan dengan sandi.
Dia mencontohkan hal tersebut terjadi pada kasus tidak terbangnya Garuda, kebocoran dokumen ujian negara dan data KPU, termasuk kebocoran di lembaga negara lainnya karena sangat sedikit yang menggunakan Lemsaneg untuk melindungi data mereka. “Betapa berbahayanya jika BPKP menerima laporan dari Gubernur dan lain-lain terkait laporan keuangan daerah atau negara dapat dilacak atau malah di hack/krack. Maka akan sangat telanjang negara ini di mata musuh atau negara lain," Mardani mengingatkan.
Dia juga menilai alat komunikasi satelit negara juga sudah tidak memiliki standar dan tidak compatible lagi. Ditengah kondisi semacam ini, Mardani menyayangkan keinginan Kepala Lemsaneg untuk dapat melakukan presentasi di depan Presiden dan dihadiri lembaga negara lainnya untuk dapat membuat MoU menguatkan pertahanan sandi. “Masalah Sandi Negara jauh lebih penting dibandingkan presentasi dan MoU dengan lembaga lain. Presiden harus aware untuk hal ini. Kita pernah menjadi macan Asia, dan pernah mendunia sebagai penyelenggara KTT di tahun 1955. Eksistensi bangsa dan negara jauh lebih utama," katanya.
http://news.okezone.com/read/2013/05...a-sandi-negara
Sikap Kemenlu RI
Menlu RI Marty Natalegawa:Israel Sumber Masalah
Jumat, 04 Januari 2013, 18:13 WIB
Marty Natalegawa
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa menilai Israel adalah sumber masalah dengan Palestina. Menlu menyatakan isu kemerdekaan Palestina akan terus menjadi agenda prioritas diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Palestina merupakan elemen pertama politik luar negeri Indonesia. "Bersama masyarakat internasional lainnya, politik luar negeri Indonesia akan berupaya untuk meraih kemajuan lebih jauh atas apa yang telah dicapai pada tahun 2012, yaitu status negara peninjau negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," ujar Marty kepada wartawan di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (4/1).
Marty menjelaskan pihaknya terus mengupayakan status Palestina di forum-forum internasional. Salah satunya pada tahun lalu saat Indonesia menjadi tuan rumah Gerakan Non Blok (GNB). Indonesia menyerukan peningkatan status Palestina di PBB. Kini status Palestina meningkat sebagai negara pemantau non anggota di PBB. Kami juga terus mengupayakan Palestina di forum-forum dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), kata Marty. Usaha itu menurut Marty agar konsensus internasional mengenai masalah ini harus (tetap) dipertahankan.
http://www.republika.co.id/berita/in...sumber-masalah
-----------------------
Kalau delegasi ke Israel itu ternyata hanya kunjungan pribadi, hanya untuk jalan-jalan ke luar negeri sebagaimana biasanya kebiasaan anggota DPR selama ini, tidak layak mereka menamakan wakil rakyat Indonesia. Itu bisa dikatagorikan menjual nama bangsa dan negara, dan melanggar etika DPR. Padahal media Israel sampai menyebut kunjungan mereka sebagai delegasi Indonesia tingkat tinggi (high-ranking Indonesian delegation)
Diubah oleh s4nit0re 11-06-2013 13:42
0
4.2K
39
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan