JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja Purnama menganggap Komnas HAM tidak mengerti arti dari hak asasi manusia. Mereka, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, malah membela orang yang menzalimi warga bantaran Waduk Pluit.


"Apa perlu saya kasih kuliah umum kepada mereka tentang arti HAM itu apa. Nanti kalau jadi kuliah umum, ya, saya jelaskan HAM itu apa kepada mereka," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Basuki mengungkapkan, sebenarnya Pemprov menyediakan rusun yang dilengkapi dengan kulkas, televisi, tempat tidur, serta meja dan kursi untuk makan. Saat mendengar hal tersebut, mereka sangat antusias dan berebut untuk bisa mendapatkan unit rusun.

Namun, ketika Basuki mengeluarkan surat perjanjian, mereka segera mundur satu per satu. Basuki menjelaskan, dalam surat perjanjian tersebut, warga akan dikenai sanksi kalau mereka menyewakan kembali rumah susun. Sanksi yang ada di surat perjanjian tersebut berupa kurungan penjara selama enam tahun.

Setelah membaca SP tersebut, warga banyak yang mengurungkan niatnya. "Ya, itu, kan, berati mereka mencoba untuk menyewakan kembali unit rusunnya. Kalau enggak, pasti mau kalau sudah disediakan unit rusun," kata Basuki.

Basuki melanjutkan, warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit kebanyakan ingin menyewakan kembali rumah susunnya. Untuk itu, mereka tidak mau melakukan negosiasi. Mereka mengangap sebagai orang yang dizalimi, padahal pada dasarnya, mereka sendirilah yang menzalimi orang lain.

Basuki menambahkan, warga bantaran Waduk Pluit tidak mau meninggalkan wilayah tersebut karena dibekingi oleh pengusaha. Untuk itu, Basuki merasa Komnas HAM membela orang yang salah dan membiarkan ratusan ribu warga Jakarta mengalami banjir jika musim hujan tiba.

"Hebatnya, mereka dibantu oleh Komnas HAM yang terhormat. Merasa melanggar HAM. Padahal, mesti ditinjau ulang, tuh, pengertiannya Komnas HAM tentang HAM," katanya.

Editor :
Ana Shofiana Syatiri

Komen ane :
semoga Komnas HAM mengerti siapa yang dibelanya kali ini.
perkataan seorang wakil gubernur ini sangat logis, udah baik banget dikasih televisi,kulkas,tempat tidur masa dibilang melanggar HAM
sementara itu tanah yang diduduki itu adalah tempat air dan milik negara yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat pula yaitu menampung air sehingga resiko banjir di jakarta dapat dikurangi.
Memang bener sepertinya ada provokasi di balik penolakan warga pluit tsb , semoga pemerintah bisa tetep tegas dan bisa membuat warga secara baik-baik pindah dari sana.