BALIKPAPAN – Delapan kota dan kabupaten di Kalimantan Timur secara tegas tidak sanggup mengikuti instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh agar menggelar ujian nasional (UN) hari ini, Kamis (18/4/2013). Ketidaksanggupan tersebut, sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kaltim melalui surat elektronik, sekira pukul 23.00 Wita.

"Alasan delapan daerah tidak sanggup instruksi itu hanya disampaikan melalui lisan, tidak tertulis pada jam 22.00, sehingga mereka khawatir pada aspek dasar hukumnya," kata Kabag Humas dan Protokoler Balikpapan Sudirman Djayaleksana, Rabu, 17 April, malam.

Selain itu pertimbangan lain, daerah tidak sanggup menggandakan 249 ribu lembar soal UN.Panitia UN khawatir, akan mengganggu psikologi siswa.

"Mereka bisa stres datang pagi karena menunggu hasil fotokopi sampai siang atau sore, baru ujian. Ini jelas mengganggu siswa dan khawatir kondusivitas kota juga terganggu," imbuh Sudirman.

Penundaan UN di Kaltim ini diputuskan usai menggelar rapat lanjutan Komisi X DPR RI, DPRD Kota, Kepala Dinas Pendidikkan, sejumlah pemerhati pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kaltim Musyarim, bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Kapolres dan Dandim.

"Jadi pak Kadis Pendidikkan Kaltim yang langsung menghubungi masing-masing Kepala Dinas kota dan kabupaten di Kaltim dan mereka menyatakan tidak sanggup kalau besok harus digelar," ujarnya.

Delapan daerah yang tidak sanggup menggelar UN besok di antaranya Balikpapan, Samarinda, Paser, Kubar, Berau, Tarakan, Nunukan. "Jadi pelaksanaan UN di Kaltim mulai Senin, 22 April 2013," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi X DPR, Kadisdik Kaltim Musyarim berkali-kali berhubungan via telpon seluler dengan Mendikbud. Dalam arahannya, Mendikbud, tetap menginstruksikan agar UN tetap diselenggarakan dengan menggandakan materi ujian secara fotokopi serta memundurkan jam pelaksanaan ujian.

Kebijakan Mendikbud tersebut, mendapat kecaman dari Komisi X maupun peserta rapat. Karena, mereka menganggap, Mendikbud memaksakan kehendak tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi jika UN tersebut dipaksakan dengan keterbatasan.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Balikpapan Subiyanto juga sependapat agar UN ditunda dan digelar bersamaan dengan UN SMP. "Ujian nasional tahun ini seperti lebaran. Berbeda. Kalau seperti ini tentu akan berakibat tidak baik bagi anak didik," katanya.

Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Kemendikbud untuk meminta pertanggungjawaban terkait karut-marutnya pelaksanaan UN. Namun kata Syamsul, DPR tidak memiliki kewenangan untuk menunda, karena sepenuhnya kewenangan Pemerintah.

"Ini akan menjadi bahan evaluasi kita, apakah tahun 2014 akan dilaksanakan UN lagi, melihat kondisi seperti tahun ini. Kami juga akan panggil Menteri untuk meminta pertanggungjawaban, ini kewenangan Pemerintah," kata Syamsul, Rabu malam di Balikpapan.

Samarinda - UN SMA/SMK dan MA yang sedianya digelar hari ini di Kalimantan Timur, diundur menjadi Senin (22/4/2013) mendatang karena kekurangan soal. Di Samarinda, tidak ada satupun sekolah yang menggelar UN, tapi hanya SMK.

Di SMA Katolik di Jl WR Supratman dan SMAN 1 Jl Bhayangkara, Samarinda, tidak ada aktivitas apapun. Sedangkan di SMKN 1 di Jl Pahlawan serta SMKN 4 di Jl KH Ahmad Dahlan, para siswa sedang mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS) Kompetensi sesuai jurusan SMK masing-masing.

"Di Samarinda, berdasarkan rapat seluruh sekolah bersama dengan Dinas Pendidikan dan Wali Kota Samarinda Syaharie Ja'ang sampai menjelang tengah malam tadi, UN diundur Senin (22/4/2013) atau sampai seluruh soal lengkap," kata Kepala SMKN 1 Samarinda Muhammad Fahrur Rozi, kepada detikcom, Kamis (18/4/2013).

Menurut Fahrur Rozi, seluruh SMK di Samarinda, saat ini menggelar UAS. Penundaan dan pengunduran jadwal pelaksanaan UN, sangat beralasan. Di SMKN 1 misalnya, masih kekurangan ratusan lembar soal. Sedangkan di SMKN 18 Jurusan Pariwisata yang berada 1 rayon dengan SMKN 1, juga tidak mendapatkan soal UN yang tepat.

"Di SMKN 18 Pariwisata, malah mendapatkan soal SMK Teknologi. Seharusnya mendapatkan soal sesuai jurusan Pariwisata," ujar Fahrur Rozi.

"Untuk mengatasi persoalan kekurangan soal, Pak Wali Kota Samarinda menegaskan tidak menginginkan soal difotokopi, melainkan menunggu kedatangan kiriman soal hingga benar-benar lengkap," tambahnya.

Sedangkan di Kutai Kartanegara, penundaan UN menjadi Senin 22 April 2013 mendatang. Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang dihubungi melalui telepon menyebutkan, hanya ada 24 sekolah dari 65 sekolah yang seharusnya mendapatkan soal UN.

"Hanya ada soal untuk 24 sekolah. Masih kurang 41 sekolah. Tidak mungkin kita distribusikan ke kecamatan dalam waktu sehari menjelang UN, meski saya sudah siapkan helikopter untuk mengangkut soal ke wilayah terjauh di Kutai Kartanegara," kata Rita, Kamis (18/4/2013).

"Helikopter siap, tapi apa yang akan dibawa, didistribusikan? Soalnya saja tidak ada. Ini wajah buruk dunia pendidikan, meresahkan siswa. Dengan kejadian seperti ini, saya jadi ragu kalau kemurnian soal tidak bocor," jelasnya.