TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sering tidak memenuhi panggilan rapat di DPR. Bahkan, Komisi IX DPR melayangkan surat protes kepada Pimpinan DPR RI agar Dahlan memenuhi undangan rapat.

Namun, langkah Dahlan Iskan tidak memenuhi undangan rapat didukung oleh Komisi VI DPR selalu mitra kerja Kementerian BUMN kecuali panggilan dari Komisi VI.

Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartanto mengatakan Dahlan harus izin terlebih dahulu ke Komisi VI DPR jika ingin hadir di rapat komisi selain Komisi VI DPR. Sebelum mendapatkan Izin, Dahlan tak perlu memenuhi undangan DPR.

"Memang mekanismenya seperti itu, (artinya Menteri BUMN bisa tidak menghadiri rapat-rapat di komisi lain kalau belum ada persetujuan dari Komisi VI)," kata Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartanto di Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Politisi Golkar itu mengungkapkan aturan tersebut diatur dalam tata tertib DPR, bahwa Menteri BUMN hanya bermitra dengan Komisi VI DPR. Sehingga, Dahlan tidak diwajibkan menghadiri undangan komisi lain.

"Mekanismenya komisi yang bukan mitra meminta ijin dari komisi yang menjadi mitra dan berkaku untuk seluruh kementrian, bukan hanya kementrian BUMN," ujarnya.

Sebelumnya, Dahlan membantah jika kerap mangkir dari panggilan DPR. "Komisi VI saya engga pernah mangkir," kata Dahlan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/4/2013).

Mengenai alasan mangkir dalam rapat DPR, Dahlan enggan menjelaskannya. "Enggak usah di jelaskan, hari ini di Komisi VI saya selalu hadir," tutur Dahlan.

Nah lo jadi sebenernya yg ga tau tata krama siapa ya? Yang ga tau aturan siapa? Anggota DPR aja malah tidak tau aturan sendiri. Gimana mau peduli dengan kepentingan orang lain...