VIVAnews - Kementerian Luar Negeri Filipina meminta semua badan pemerintahan negara itu untuk tidak menyebut Sabah sebagai bagian dari Malaysia. Mereka meminta itu khususnya di saat klaim terhadap daerah yang kaya akan sumber daya alam itu masih ada. Selain itu, menurut Kemlu Filipina, hal itu diperkuat dengan edaran memorandum yang diteken oleh mantan Presiden Gloria Arroyo pada 20 Agustus 2008.

Dalam memorandum yang berjudul "Pedoman Terhadap Isu Yang Berkaitan dengan Borneo Utara (Sabah)", semua departemen pemerintah dilarang bersikap atau membuat pernyataan yang menyebut baik secara langsung atau pun tidak, serta mengakui kedaulatan negara asing lainnya atas kepemilikan Sabah. Dilansir laman Philstar, Rabu 27 Maret 2013, edaran nomor 162 itu masih berlaku hingga saat ini dan belum diubah. "Hingga saat ini edaran itu masih berlaku dan belum diamandemen," ujar Hernandez dalam jumpa wartawan kemarin.

Hernandez menambahkan sangat penting bagi semua institusi pemerintahan di Filipina untuk mematuhi edaran itu. "Ini disebabkan masih terdapat klaim terhadap daerah itu oleh warga kita, sehingga dengan mematuhi pedoman tahun 2008, kita memiliki sikap yang konsisten terhadap sengketa lahan di Sabah," ujar Fernandez. Hernandez pun menegaskan walaupun memiliki konflik sengketa dengan Malaysia, Filipina selalu berusaha untuk mempertahankan hak historis dan hukum terhadap Sabah.

Konflik sengketa lahan antara Malaysia dengan Filipina ini bermula ketika sebuah kelompok dari negara pimpinan Presiden Benigno Aquino itu mengklaim kedaulatan Sabah setelah terbengkalai selama puluhan tahun. Pemerintah Malaysia yang dianggap hanya sebagai administrator di Sabah masih terus membayar biaya sewa tahunan kepada pewaris Kesultanan Sulu, yang mengklaim dirinya memiliki kuasa terhadap daerah itu selama berabad-abad lalu.