JAKARTA - Jakarta akan dijadikan sebagai proyek percontohan pelaksanaan BPJS di seluruh Indonesia. Sebab, pemerintah pusat merencanakan memberikan asuransi kesehatan kepada seluruh warga Indonesia dengan PT Askes (Persero) sebagai pengelola.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Askes telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) atau Jamkesda DKI.

"Kartu ini merupakan bagian dari pelaksanaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang dikelola PT Askes sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Sasarannya adalah masyarakat DKI Jakarta yang miskin, hampir miskin dan masyarakat DKI lainnya yang mau menggunakan Puskesmas dan fasilitas rawat inap di kelas III," ujar Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama melalui laporan tertulisnya kepada Okezone, Sabtu (2/3/2013).

Senada dengan Ahok, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Pemprov DKI Akmal Teher mengemukakan bahwa implementasi BPJS bukan hanya tanggung jawab Askes yang kedepan akan menjadi BPJS Kesehatan. Tapi seluruh stakeholder, termasuk masyarakat.

"Ini adalah sebuah momentum, dengan implementasi BPJS secara bertahap perubahan dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia akan semakin baik lagi. Baik pemerintah, rumah sakit, pelaku kesehatan, pendidikan, dan masyarakat harus siap dengan revolusi ini," terangnya Akmal.

Direktur Utama Askes Fachmi Idris juga turut menyambut baik apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Peran aktif DKI dalam mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya untuk Jaminan Kesehatan patut diapresiasi dan ditiru oleh provinsi lain.

"Ini menjadi angin segar, menjadi semangat kami sebagai BPJS Kesehatan. Jika Pemprov mendukung tentu kami akan lebih mudah menjalankan amanat besar ini. Pelaksanaan KJS ini akan memberikan pembelajaran yang sangat berharga untuk persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014," tutur Fachmi.

Jumlah sasaran peserta dalam program ini adalah 4,7 juta jiwa yang terdiri dari 1.2 juta jiwa peserta Jamkesmas dan sisanya sebanyak 3,5 juta jiwa penduduk DKI Jakarta lainnya. Dengan perhitungan premi per member per mounth (PMPM) Rp23 ribu, sehingga total anggaran sebesar Rp1,2 triliun. (wdi)

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama yang akrab disapa Ahok mengungkapkan, Pemprov DKI dan PT Askes akan melakukan uji coba terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan 1 Januari 2014.

Dia menjelaskan, yang diuji coba ialah alokasi anggaran premi asuransi kesehatan sebesar Rp23 ribu per orang per bulan cukup atau tidak membiayai perawatan kesehatan warga miskin di Jakarta.

"Dalam enam bulan implementasi Kartu Jakarta Sehat (KJS) dijadikan bahan evaluasi apakah premi yang DKI berikan sekarang sebesar Rp23 ribu cukup atau tidak. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam implementasi Jaminan Sosial untuk seluruh Indonesia melalui BPJS Kesehatan. Saat ini Kemenkeu menetapkan Rp15.500 untuk PBI, apakah itu cukup kita bisa lihat nanti," ujar Ahok melalui laporan tertulisnya kepada Okezone, Sabtu(2/3/2013).

Selain bisa mengevaluasi besaran premi, menurut Ahok KJS dapat mengevaluasi apakah sarana dan prasarana siap dalam implementasi BPJS Kesehatan. Juga Tarif Pelayanan kesehatan yang diatur saat ini apakah sudah ideal untuk diimplementasikan dalam BPJS Ke depan.

"Ini juga akan menjadi evaluasi, baik dari sisi aturan tarif saat ini, sisi kemampuan penyedia pelayanan kesehatan, premi, dan kesiapan masyarakat akan jaminan sosial. Bisa dikatakan KJS bukan hanya diperuntukkan untuk masyarakat Jakarta saja, tapi hasil dari implementasinya bisa dijadikan benchmark bagi implementasi jaminan kesehatan nasional," jelas Ahok. (wdi)