Berita Krisis Ekonomi Uni Eropa Kali ini di alami oleh Siprus, Anggota Uni Eropa ini Setelah cukup lama bertahan di ujung krisis, akhirnya pada jumat 15 Maret 2013, Siprus menerima dana talangan ekonomi. Menteri keuangan negara-negara Zona Euro dan Badan Moneter Internasional (IMF) sepakat menyalurkanbailout € 10 miliar (US$ 13 miliar) untuk negara berpantai Laut Mediterania ini.



Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, deposan dengan simpanan lebih dari € 100.000 (US$ 131.000) di bank Siprus akan terkena potongan dana 9,9%. Sedangkan penabung dengan simpanan lebih sedikit, terkena potongan 6,75%. Seperti ditulis BBC, sebagai penukar, deposan mendapat kompensasi saham bank tempat ia menabung.

Siprus telah menempatkan kembali minat terhadap aset safe haven (Emas dan Perak), terlihat ada kegugupan pasar dalam menghadapi krisis Eropa ini, Warga Siprus yang khawatir dan marah melakukan hal logis. Mereka berduyun-duyun ke mesin ATM mencoba menarik duit kas sebanyak-banyaknya. Mereka menggunakan waktu yang tinggal sedikit. Parlemen akan mendebatkan sikap pemerintah hari ini. Andai parlemen kalah suara dibanding pemerintah, simpanan masyarakat Selasa besok bakal lebih sedikit dibanding hari Jumat.

Bagaimana Jika Krisis ekonomi Uni Eropa menjalar di Indonesia, masyarakat Indonesia sudah pernah mengalami sakit hati berkali-kali di bandingan warga Siprus. Gunting Syafruddin, Apakah anda masih mengingat kebijakan moneter yang mengundang pro dan kontra pada era 1950. Adalah Mantan Menteri Keuangan masa Soekarno-Hatta, Sjafruddin Prawiranegara pemilik kebijakan yang terkenal hingga kini tercatat dalam sejarah keuangan Indonesia.

Kebijakan pemotongan uang rupiah menjadi dua bagian ditujukan untuk dua tujuan. Bagian kiri dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dan bagian kanan dapat ditukarkan dengan obligasi negara berbunga tiga persen per tahun.

Presiden Soekarno pun memerintahkan Maladi, Menteri Muda Penerangan, untuk melakukan sanering kedua pada 25 Agustus 1959. Tak hanya itu. Simpanan giro dan deposito milik masyarakat dibekukan dan kemudian diubah menjadi simpanan berjangka. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pun didevaluasi 74,5%.

Akibat kebijakan itu, kekayaan rakyat yang dikumpulkan bertahun-tahun ludes dalam sekejap. Sementara masalah ekonomi tak juga membaik. Demikian pula posisi rupiah terhadap mata uang asing semakin terpuruk. Anehnya, pemerintah Soekarno justru kembali melakukan sanering ketiga pada 13 Desember 1965.Uang lama Rp 1.000 diganti uang nilai baru Rp 1.

Kebijakan itu membuat perekonomian Indonesia semakin kacau. Harga barang-barang terus meroket, bahkan inflasi sempat menyentuh 594%. Puncaknya terjadi pada 1966, ketika inflasi mencapai 635,5%. Rakyat pun kian menderita karena pendapatan mereka yang hanya US$ 80 per tahun habis dimakan inflasi. Buruknya perekonomian ini menjadi pendorong kejatuhan Orde Lama.

Di masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan sanering memang tak lagi dipergunakan. Namun di bawah Presiden Soeharto, rupiah beberapa kali didevaluasi. Tahun 1971, misalnya, kurs rupiah dipotong 10% menjadi Rp 415 per dolar. Kemudian lewat kebijakan Kenop 1978, dolar Amerika dipatok di level Rp 625. Maret 1983 nilai rupiah kembali didevaluasi dari Rp 700menjadi Rp 970 per dolarAS.

Ketika krisis moneter melanda Indonesia, 1997, pemerintah justru membiarkan rupiah mengambang bebas (free floating). Sikap ini berbeda dengan kebijakan pemerintah Malaysia yang mematok dolar AS pada level tertentu. Alhasil, nilai rupiah pun terpuruk. Apalagi setelah BI mencetak uang pecahan Rp 50.000. Puncaknya terjadi April 1998, ketika itu nilai rupiah rontok menjadi Rp 17.200 per dolar. Kirisis moneter ini membuat Pak Harto lengser.

Setelah reformasi nilai tukar rupiah relatif stabil. Namun pamornya telah jatuh terhadap sejumlah mata uang asing, terutama terhadap dolar AS. Terlebih sejak BI menerbitkan uang pecahan Rp 100.000 pada 1999. Maka jangan kaget bila kemudian rupiah dikelompokkan sebagai uang sampah dan tak bernilai, bersama sembilan mata uang lainnya.

Sumber