Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan partai politik sebaiknya mendirikan badan usaha untuk biaya politik Pilpres 2014. Namun, badan usaha itu nantinya tidak boleh berkaitan dengan APBN dan juga berhubungan dengan tugas para pejabat negara dari partainya.

"Saya katakan badan usaha milik partai itu sama sekali tidak boleh berasosiasi dengan APBN. Dan tidak boleh berhubungan dengan pejabat-pejabat terkait yang berkaitan dengan tugas dan kekuasaan yang dimilikinya dalam partai," ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (13/3).

Pramono mengatakan pendirian badan usaha partai bertujuan agar sumber pendanaan parpol tidak mengarah ke tindak pidana korupsi. Sebab, publik dapat mengontrol kemana aliran dana parpol.

Kemudian, lanjut Pramono, dalam waktu tiga tahun badan usaha diwajibkan untuk go public atau sebagian sahamnya dimiliki oleh publik.

"Saya berpandangan bahwa segala sesuatu yang dimiliki publik akan jauh lebih mudah kontrolnya daripada secara tertutup dan tidak diatur," ujarnya.

Menurut Pramono, belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, banyak parpol mencari biaya operasional atau konsolidasi partainya, dengan cara tertutup.

"Baru ketahuan ketika tertangkap tangan oleh KPK. Tetapi modus yang mereka lakukan itu selalu berkaitan dengan pusat-pusat kekuasaan yang dimiliki oleh parpol itu," katanya.

Sebelumnya, Pramono mengatakan biaya politik menjelang Pilpres 2014 nanti akan meningkat. Berdasarkan penelitiannya, peningkatan itu terjadi pada tahun 2004 hingga 2009. Dari 2004-2009, peningkatan biaya politik 3,5 kali lipat, yakni Sekitar 500-800 juta pada waktu 2004 menjadi sekitar Rp 1,2-2 miliar untuk tahun 2009.

Hal itu akan tetap meningkat 2014 nanti karena belum adanya perubahan sistem politik dan sistem pendanaan partai politik menyebabkan bengkaknya biaya politik. Pramono memprediksi biaya pemilu akan lebih besar bagi perseorangan lantaran sistemnya tetap proporsional dan terbuka.

Sumber : http://www.merdeka.com/politik/pramo...dan-usaha.html