JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI meluncurkan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) melalui call centre 119 yang mengintegrasikan sumber daya manusia serta fasilitas medis yang ada di Jakarta. Sistem call centre itu berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
"Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu melalui nomor 119 ini sudah diuji coba sejak (22/2/2013)," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati di Balaikota Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Pengguna dari masyarakat DKI, kata Dien, sudah sebanyak 3.611 panggilan hingga hari ini. Kegiatan SPGDT itu juga merupakan program Kementerian Kesehatan yang bekerjasama dengan asosiasi rumah sakit vertikal dan Dinas Kesehatan DKI.
Saat ini, sistem ini baru terintegrasi dengan sembilan RS, yaitu di RSUD Cengkareng, RSUD Koja, RSUD Tarakan, RSJP Harapan Kita, RSAP Harapan Kita, Ambulans Gawat Darurat DKI, RSUP Fatmawati, RS Cipto Mangunkusumo, dan RS Persahabatan.
"Melalui call centre itu, kita bisa tahu secara langsung kapasitas tempat tidur yang masih tersedia, juga ICU, NICU, Kelas III, II, I, VIP dan lainnya," kata Dien.
Dalam satu bulan kedepan, SPGDT Dinas Kesehatan DKI akan segera terkoneksi dengan 92 rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini ada empat operator yang bekerja 24 jam menerima panggilan telepon dari masyarakat.
"Begitu APBD cair, kita akan tambah peralatan dan petugas penerima telepon," katanya.
SPGDT juga melayani informasi nomor-nomor telepon Suku Dinas, rumah sakit, dan layanan ambulans. Integrasi data di tahap awal adalah informasi rekapitulasi data kapasitas ruang rawat yang tersedia di semua rumah sakit yang tergabung dalam sistem SPGDT secara real time.
Pada tahap selanjutnya, data yang diintegrasikan akan lebih mendalam dan kompleks dengan tujuan untuk menanggulangi situasi gawat darurat korban secepat mungkin. "Jumlah line yang ada di call centre Dinkes pada tahap awal adalah 4 seat. Namun, akan diperbanyak secara bertahap," kata Dien.