2013-02-02 07:03:00
Anis Matta dan Prospek Elektoral PKS

Oleh Burhanuddin Muhtadi
Direktur Komunikasi Publik Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan penulis buku Dilema PKS: Suara dan Syariah (2012)


AKHIRNYA Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjatuhkan pilihan kepada M Anis Matta sebagai Presiden PKS yang baru. Ia menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang mengundurkan diri pascamunculnya skandal daging impor. Meski sempat alot, terpilihnya Anis Matta sebagai orang nomor satu di PKS sudah banyak diprediksi. Selain terlibat sejak awal berdirinya partai dan lama berkarier sebagai sekjen, Anis Matta dikenal sangat dekat dengan Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin yang dikenal sebagai godfather gerakan tarbiyah, terutama sepeninggal KH Rahmat Abdullah.

Banyak pihak yang menilai Anis ialah operator politik sekaligus penerjemah ide-ide besar Hilmi untuk membawa gerbong PKS sebagai partai terbuka. Dalam leksikon ilmu politik, strategi elektoral partai ditentukan melalui dua pendekatan: logika basis sosial dan kompetisi elektoral (Kitschelt, 1989). Logika basis sosial lebih menitikberatkan pada representasi partai terhadap ceruk pemilih tradisional yang selama ini menjadi pendukung partai. Logika kompetisi elektoral menempatkan PKS sebagai catch-all party yang berambisi meraup dukungan dari seluruh segmen pemilih.

Partai terbuka

Terpilihnya Anis memberikan sinyal penting bahwa pendekatan PKS ke depan tidak akan mengalami perubahan signifikan. Anis percaya bahwa PKS takkan mampu membukukan prestasi elektoral yang mencengangkan jika sekadar mengandalkan basis ideologis mereka. Pengalaman Pemilu 1999 memberi pelajaran penting ketika Partai Keadilan yang memakai logika basis sosial dengan mengeksploitasi isu-isu ideologis hanya mampu meraup dukungan 1,3%. Di banyak negara, partai-partai ideologis gagal menjadi partai besar, seperti kasus PAS (Partai Islam Se-Malaysia) dan Partai Hijau di Eropa dan Australia.

Dalam sistem multipartai ekstrem, perilaku pemilih dan spektrum ideologi partai mengikuti kurva normal yang diteorikan Anthony Downs dalam karya klasiknya, An Economic Theory of Democracy (1957). Dalam kurva normal, pemilih sebagian besar berdomisili di tengah. Pemilih bergerak menjauhi titik ekstrem kiri atau kanan. Dalam kondisi ini, perilaku politik partai dipengaruhi kompetisi elektoral yang tinggi, partai cenderung ke tengah (flight to the center) menyasar pemilih mengambang sambil menjauhi pemilih ekstrem yang jumlahnya sedikit. Tidak ada insentif elektoral menjadi partai ideologis. Partai-partai, termasuk PKS, berubah menjadi partai elektoralis yang memburu suara (vote-seeking party).

Untuk itulah, PKS mengubah pendekatan dengan lebih menargetkan segmen pemilih yang berada di tengah. Namun, PKS memodifikasi pendekatan elektoralis itu dengan tetap berusaha menjaga basis sosial mereka. PKS memakai apa yang disebut Bill Liddle dan Saiful Mujani sebagai strategi jalur ganda (double-track strategy).

Di satu sisi, PKS tetap memelihara framing konservatif melalui kebijakan yang proislamis di DPR dan aksi-aksi kolektif anti-Amerika Serikat dan Israel. Namun, di sisi lain, PKS, terutama sejak 2004, lebih banyak mengeksploitasi isu-isu nonislamis dengan menggulirkan tagline 'Bersih dan Peduli'. Melalui strategi itu, PKS diharapkan mampu mempertahankan ceruk pemilih lama sembari menarik pangsa pasar pemilih baru.

Pada Pemilu 2009, rebranding PKS sebagai partai bersih tidak begitu berhasil menarik pemilih kritis. Yang terjadi sebagian basis pemilih PKS hijrah ke partai lain, seperti ditunjukkan penurunan suara partai di kantong-kantong PKS. Namun, melalui eksperimen sebagai partai terbuka, PKS berhasil menaikkan suara di wilayah yang sebelumnya kering kerontang, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.

Krisis Terbesar

Menurunnya citra PKS sebagai partai yang bersih pada Pemilu 2009 disebabkan isu-isu yang kurang sedap terkait dengan rumor biaya mahar bagi pencalonan kepala daerah yang diusung PKS, terutama Adang Daradjatun dalam Pemilu Kada DKI Jakarta 2007 dan Inu Kencana di Pemilu Kada Payakumbuh 2007 (Padang Ekspress, 25/5/2007). Kontroversi juga menyertai munculnya Tamsil Linrung yang diajukan PKS sebagai caleg dari PKS apalagi kemudian dia juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran periode 2009-2014. Isu miring yang menyertai Tamsil terkait dengan alokasi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi.

Di bawah kepemimpinan Anis, upaya memulihkan citra partai yang bersih dari korupsi makin menemui jalan terjal dan berliku. Itu tak bisa dilepaskan dari tsunami politik yang menghantam PKS pascapenahanan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam skandal daging sapi impor.
Baru kali pertama kader PKS berurusan dengan KPK, tetapi sekali bermasalah langsung melibatkan pucuk pimpinan tertinggi partai sebagai tersangka. Publik mengalami disonansi sosial, ketika PKS sebagai partai Islam terbesar yang selalu berkoar-koar sebagai partai bersih dari korupsi justru menghadapi virus korupsi yang langsung mendera mantan Presiden PKS.

Prospek elektoral PKS di Pemilu 2014 akan sangat dipengaruhi kasus Luthfi Hasan. Pemilih mengambang yang kritis dan rasional akan semakin menjauhi PKS jika gagal memberikan sinyal perubahan positif setelah kasus daging impor. Terlebih lagi, episode skandal daging impor bukan tidak mungkin akan menyeret Menteri Pertanian yang notabene adalah kader PKS juga. Inilah krisis terbesar sejak PKS didirikan dan jika tak segera diantisipasi, bisa merontokkan elektabilitas partai.

Untuk itulah, PKS seharusnya melakukan langkah radikal memperbaiki citra dan komitmen partai dalam memberantas korupsi. Sebagai presiden baru, Anis Matta seharusnya tidak menyampaikan pidato yang mengesankan KPK sebagai alat politik bagi kepentingan politik tertentu. Tafsir politik semacam itu tidak banyak membantu PKS keluar dari krisis dan dijamin gagal memulihkan citra PKS yang terkoyak akibat skandal daging impor. (***)