JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta segera menindak hukum Wakil Presiden Boediono yang diduga terlibat kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Menurut anggota Komisi III DPR membidangi hukum, Ahmad Yani mengatakan, keterlibatan Boediono sudah terang benderang. Oleh sebab itu, perlu ada ketegasan dari aparat penegak hukum.

"BLBI sudah jelas, baik itu dari fakta-fakta persidangan menunjukkan keterlibatan Boediono," tandas Yani di Jakarta, tadi malam.

Dia menjelaskan, Boediono tidak dapat disentuh hukum karena rezim penguasa pasca orde baru selalu melindunginya. Pasalnya, kasus BLBI dan KLBI telah terjadi diputuskan pada 2005. "Rezim setelah Soeharto selalu menyelamatkan Boediono," tegasnya.

Selain itu, kata Yani, faktor lain yang membuat Boediono kebal hukum adalah intervensi asing sebagai back up mantan Gubernur Bank Indonesia ini. "Jelas ada back up asing. Dia kan agen neolib. Back up-nya bisa word bank dan IMF," ujarnya.

Dalam putusan MA 981K/Pid/2004 yang berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat tanggal 4 April 2003 No 2042/Pid.B/2001/PN.Jkt.Pst terhadap terdakwa mantan Direktur BI, Paul Soetopo Tjokronegoro menyebutkan bahwa Boediono bersama Hendraobudiyanto, Heru Seopraptomo, Mukhlis Rasyid, Haryono, dan J Soedrajad Djiwandono, secara berturut-turut melakukan serangkaian perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

Mereka dinyatakan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonokmian negara.

Boediono juga dinyatakan memberikan dan menyetujui pemberian fasilitas saldo debet yang menguntungkan lima bank seperti Bank Harapan Sentosa, Bank Nusa Internasional, Bank Nasional, Bank Anricoi dan Bank Uppindo.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad berkali-kali menyebutkan keterlibatan Boediono dalam kasus Century, namun baru sebatas pernyataan verbal. Harus cukup bukti untuk memproses hukum Boediono.

Boediono sering dituding menjadi salah satu sumber kegaduhan politik pada 2013 ini. Kalangan DPR pun menyatakan, Boediono terjerat kasus mega skandal Bank Century saat menjadi gubernur Bank Indonesia.

Timwas Century DPR telah memutuskan untuk terus mengawasi dan fokus terhadap penegakan hukum terkait tokoh utama, yakni Boediono yang diduga berperan besar terhadap pengambil kebijakan bailout century. Anggota Timwas Century dari Fraksi PKS DPR Fahri Hamzah, mengatakan, hasil pertemuan Timwas Century secara tertutup, Rabu (9/1) juga memutuskan tentang pengawasan penegakan hukum baik pidana korupsi dan non korupsi.

"Jadi keputusan pertama, fokus pada pengawasan empat hal: penegakan hukum, mencakup pidana korupsi oleh KPK dan non korupsi (Polri/Jaksa Agung), asset recovery, Antaboga dan paket UU keuangan/perbankan," katanya.

Bagi DPR, kasus skandal Century harus dituntaskan lewat Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang bakal berujung pada pemakzulan Boediono sebagai Wapres. Sejumlah politikus DPR mengusulkan HMP terkait dugaan pelanggaran hukum Wapres Boediono saat menjadi gubernur Bank Indonesia dalam kasus bailout Bank Century.

Namun semua itu baru ‘gertak sambal’ belaka, Sebab dalam kenyataan, tidak ada apa-apa, dan Boediono tenang-tenang saja. Melenggang bebas. Menurut KPK, penyidikan kasus dugaan korupsi pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century terus dipercepat. Sejauh ini, KPK tengah fokus pada pemberkasan tersangka Budi Mulya dan setelah itu bakal menetapkan tersangka baru dari oknum Bank Indonesia (BI).

Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, tidak lama lagi akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Budi Mulya dan hasil pemeriksaannya nanti bisa disimpulkan ada tidaknya keterlibatan orang lain.

SUMBER