YOGYA (KR)- Wacana pemindahan ibu kota RI terus menggelinding dan mendapat tanggapan beragam. Dosen Fakultas Teknik UGM Dr Bagas ujilaksono, berpendapat, wacana pemindahan ibu kota muncul karena Jakarta
terendam banjir. Jika banjir surut, diyakini wacana itu akan hilang.

Terkait kemungkinan ibu kota pindah ke Yogya, Bagas tegas menolaknya. "Ini emosional dan impulsif, untuk apa ? Biarkan Yogya menjadi
pusat kebudayaan, pendidikan dan kota penelitian," ujarnya kepada KR, Jumat (25/1). Menurut anggota tim khusus Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) ini, fakta sejarah menunjukkan Yogyakarta pernah jadi ibu kota negara tahun 1948/1949 di saat Belanda kembali ingin menduduki Indonesia pasca Perang Dunia II. Dengan fakta sejarah itu bukan serta merta Yogya layak kembali menjadi ibu kota negara. Saat itu, katanya, Bung Karno tidak punya pilihan, karena wilayah RI memang tinggal Yogyakarta dan sekitarnya.

"Seandainya wilayah RI hanya tinggal Gunungkidul, pasti Bung Karno menjadikan Wonosari ibu kota. Apakah kemudian berarti sekarang ini Wonosari layak jadi ibu kota negara ? Wacana pemindahan ibu kota negara atau pusat pemerintahan hanya isapan jempol dan membuang energi untuk didiskusikan," katanya.

Bagas mengajukan alasan penolakan Yogya menjadi ibu kota RI. Menurutnya, bangsa ini perlu belajar dari kebangkrutan Jerman ketika harus memindahkan ibu kotanya dari Bonn ke Berlin, sebagai bagian utuh dari proses Jerman bersatu September 1990. Jerman diwajibkan melakukan di antaranya memindahkan tentara Rusia dari Jerman ke Rusia, membangun perumahan bagi tentara Rusia di Rusia.

"Wajar jika hingga hari ini Jerman masih terhuyung-huyung akibat beban yang luar biasa berat. Akankah Indonesia meniru Jerman ? Pemindahan ibu kota negara atau pusat pemerintahan dari Jakarta ke tempat lain, sangatlah tidak rasional. Ketika Indonesia dihantam krisis ekonomi tahun 1997, uang Rp 600 triliun lenyap untuk BLBI. Indonesia pada saat itu betul-betul sekarat," kata Bagas.

Jika ingin mengurai permasalahan Jakarta, ia usul pindahkan secara bertahap pusat bisnis dan kantor-kantor BUMN dari Jakarta ke tempat lain. Nantinya, Jakarta hanya sepenuhnya jadi pusat pemerintahan atau ibu kota negara. Langkah ini akan berimplikasi sangat luas dan sangat positif dalam mengurangi kesenjangan sosial antara pusat dan daerah. (Asp)-e

ePaper Kedaulatan Rakyat
http://krjogja.com/epaper/?edisi=201...01-26&fid=8936

dan KR online
http://krjogja.com/read/159634/indon...utan-jerman.kr

bantu