Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan
memasukan satu syarat tambahan bagi
Keluarga Miskin (Gakin) penerima Kartu
Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas), yakni kepala keluarga Gakin
yang tidak merokok. Tambahan syarat ini
cukup beralasan, karena tidak sedikit Gakin
yang kepala rumah tangganya adalah
perokok. Kepala keluarga lebih
mengutamakan kebutuhan “hisap asap”
daripada memberikan konsumsi gizi yang
baik bagi anak-anaknya. Bagaimana mau
memperbaiki kesehatan anak dan Gakin,
jika salah satu anggotanya masih menjadi
perokok aktif.
Gakin penerima kartu Jamkesmas yang
kepala rumah tangganya perokok akan
sangat menghambat dalam upaya
perbaikan dan peningkatan kualitas
kesehatan, terutama gizi anak yang lebih
baik. Karena konsumsi rokok yang
demikian tinggi pada rumah tangga miskin,
anak-anak balita mengalami malnutrisi. Ini
disebabkan orang tua mereka lebih
mengutamakan membeli rokok daripada
membeli makanan yang bergizi untuk
anak-anaknya. Karena itu, gagasan Dinas
Kesehatan DKI Jakarta tersebt patut
didukung dan perlu diadopsi oleh propinsi
lain, termasuk Jawa Timur.
Menurut Sekjen KOMNAS Perlindungan
Anak, Arist Merdeka Sirait, dari angka
kematian balita sebesar 162.000 per tahun
sesuai data Unicief 2006, konsumsi rokok
pada Gakin telah menyumbang 32.400
kematian setiap tahun atau hamper 90
kematian balita per hari. Hal ini ditegaskan
dengan Survey tahun 1999-2003 yang
menemukan, pada lebih dari 175.000 Gakin
perkotaan di Indonesia yang di survey, tiga
dari empat keluarga (73,8 persen) adalah
perokok aktif.
Studi sejenis tahun 2002-2003 pada lebih
dari 360.000 rumah tangga miskin
perkotaan dan pedesaan membuktikan,
kematian bayi dan balita lebih tinggi pada
keluarga yang dengan orangtua merokok
daripada tidak merokok. Kerugian yang
diderita anak akibat merokok tidak hanya
permasalaan malnutrisi. Ketika mereka
meranjak remaja, kembali rokok menjadi
suatu pokok persoalan yang mendera
mereka kerena mereka menjadi target
sasaran iklan rokok.
Perilaku merokok pada sebuah keluarga
mengakibatkan gizi buruk pada anak karena
orang tua lebih mengutakaman membeli
rokok dibandingkan dengan membeli
beras, telor, ikan, dan manakan bergizi
lainnya. Belanja rokok telah menggeser
kebutuhan terhadap makanan bergizi yang
esensial untuk tumbuh kembang anak
balita.
Sampai saat ini kasus gizi buruk di Jatim
masih belum tertangani secara serius dan
tuntas. Ini dibuktikan dengan jumlah anak
balita dengan gizi buruk yang masih cukup
besar. Berdasarkan data yang dikeluarkan
Dinas Kesehatan tahun 2006, jumlah anak
balita yang terkena gizi buruk dan
berpotensi busung lapar sudah menyentuh
angka cukup fantastis, yakni mencapai 2,1
juta atau tepatnya 2.156.367 yang tersebar
di 38 kab/kota.
Dari 38 kab/kota di Jatim, daerah yang
terdeksi gizi buruk paling parah ada di
Kabupaten Jember yang mencapai 153.633
balita diikuti Kabupaten Malang dengan
149.747 balita dan Kota Surabaya 94.481
balilta. Sedangkan yang paling rendah
adalah Kota Blitar dengan 11.665 balita.
Sayang dari data tersebut tidak disebutkan,
berapa balita yang sudah masuk dalam
kategori busung lapar (marasmus
kwashiorkor) dan berapa balita yang
meninggal dunia. Jika kondisi ini tidak
mendapat perhatian yang serius dari
pemerintah, maka lost generation akan
semakin terancam.
Tingginya angka balita yang bergizi buruk
tentunya akan berpotensi meningkatkan
angka kematian balita. Dalam hal angka
kematian bayi, Indonesia (31/1.000
kelahiran) hanya lebih baik dibandingkan
dengan Kamboja (97/1.000) dan Laos
(82/1.000). Jika dibandingkan dengan
negara-negara lain, kita masih tertinggal.
Singapura dan Malaysia memiliki angka
kematian bayi amat rendah, masing-
masing 3 dan 7 per 1.000 kelahiran. Ini
menunjukkan besarnya perhatian negara
itu terhadap masalah gizi dan kesehatan
yang dihadapi anak-anak.
Tepat sasaran
Ketika Pemerintah propinsi atau daerah di
Jatim akan memberikan kartu Jamkesmas
atau Jamkesda sebaiknya tidak sekedar
diberikan kepada keluarga yang masuk
kategori miskin, tapi juga miskin plus kepala
rumah tangganya tidak merokok. Sehingga
pemanfaatan Jamkesda akan lebih tepat
sasaran dan lebih produktif. Pemberian
kartu Jamkesda yang diberikan kepada
Gakin tanpa persyaratan non perokok akan
kontraproduktif dengan upaya pemerintah
dalam memperbaiki dan meningkatkan
kualitas kesehatan Gakin.
Peningkatan kualitas kesehatan, terutama
perbaikan gizi buruk bagi anak Gakin
melalui pemanfaatan kartu Jamkesda harus
didukung dengan kesadaran para orang tua
untuk tidak menghancurkannya, yakni
dengan mengkonsumsi rokok. Para orang
tua Gakin perlu diberikan pemahaman yang
baik tentang akibat konsumsi rokok yang
tinggi akan berakibat buruk pada kesehatan
anak dan keluarganya. Jamkesmas yang
dimiliki Gakin akan sia-sia belaka, jika masih
ada para orang tua Gakin yang menjadi
perokok aktif.
Orang tua Gakin harus bertekad untuk
berhenti merokok, selain akan merusak
ekonomi keluarga – karena uang yang
diperoleh orang tua Gakin bukan
dimanfaatkan untuk membeli makanan-
makanan yang bergizi buat keiuarga dan
anaknya, tetapi digunakan untuk membeli
rokok- juga akan menggerogoti kesehatan
anak dan keluarga Gakin.
Karena itu, gagasan untuk memberikan
kartu Jamskekas untuk Gakin plus non
perokok sangatlah tepat. Pemberian kartu
Jamkesmas untuk Gakin perokok hanya
akan menimbulkan masalah baru.
Pemberian itu tidak akan menyelesaikan
masalah kesehatan Gakin, justru akan
menimbulkan dan bahkan melanggengkan
masalah yang menimpa Gakin. Gakin yang
ingin merubah kondisi kesehatannya agar
lebih baik, haruslah memiliki perilaku hidup
sehat, yakni dengan berhenti atau tidak
merokok.
Dan salah satu upaya untuk menumbuhkan
kesedaran hidup sehat bagi Gakin, perlu ada
ketegasan dan intervensi kebijakan dari
pemerintah. Salah satunya dengan
menambah satu syarat bagi penerima kartu
Jamkesmas, yakni Gakin tersebut orang
tuanya tidak merokok. Dengan demikian,
harapan pemerintah untuk menigkatkan
kualitas hidup Gakin tidak akan sia-sia