Islamabad, Sigmanews- Menteri Luar Negeri Pakistan, Hina Rabbani Khar mengatakan prinsip Pakistan menyikapi sengketa Kashmir didasarkan resolusi PBB yang menyediakan penentuan kehendak rakyat Kashmir melalui jajak pendapat yang bebas dan adil.

Dalam jawaban tertulis di Majelis Nasional pada hari Senin, ia mengatakan resolusi persoalan Kashmir mengacu kepada prinsip dasar kebijakan luar negeri Pakistan. Dia mengatakan masalah Kashmir tetap menjadi pembicaraan dengan India. Dia mengatakan Pakistan akan melanjutkan secara moral, dukungan politik dan diplomatik untuk tujuan yang terbaik bagi rakyat Kashmir.

Menteri Luar Negeri Hina Rabbani Khar mengatakan bahwa Pakistan menunjukkan kepada dunia dengan bertanggung jawab terhadap meningkatnya ketegangan yang dipicu oleh India melalui pelanggaran yang berulang terhadap gencatan senjata di Garis Kontrol.

Dia menanggapi poin yang diajukan oleh pemimpin oposisi Ch. Nisar Ali Khan di Majelis Nasional mengenai isu tersebut.

Menteri Luar Negeri mengatakan Perdana Menteri India, Menteri Luar Negeri India dan Kepala Tentara India mengeluarkan pernyataan keras te tapi Pakistan tidak mengambil solusi yang akan mengarah meningkatnya ketegangan di garis konrol.

Dia mengatakan India sudah diberitahu bahwa insiden ini bertentangan dengan proses perdamaian yang ditempuh kedua negara. Hina Rabbani Khar meyakinkan DPR bahwa pemerintah bukan tidak menyadari berbagai tantangan yang berasal dari perbatasan timur.



Menteri Hukum Farooq Naek H. meyakinkan Dewan masalah ini akan menjadi perhatian dari Perdana Menteri.
Majelis Nasional diberitahu bahwa pemerintah sedang berupaya mengatasi masalah keuangan untuk mengimplementasikan proyek pipa gas Iran-Pakistan.

Sekretaris Parlemen untuk Urusan Luar Negeri Palwasha Khan mengatakan kepada DPR dalam sesi Tanya jawab bahwa sanksi PBB yang diberlakukan terhadap Iran tidak mencakup sektor energi Iran. Namun, sanksi AS dan Uni Eropa bagi Iran berlaku untuk minyak dan gas.

Sekretaris Parlemen mengatakan kita telah menandatangani Penjualan Perjanjian Jual dan Beli Gas dan Perjanjian untuk pembangunan pipa dalam wilayah Pakistan.

DPR diberitahu bahwa Iran telah mengusulkan untuk membuka pasar baru di perbatasan Pakistan-Iran.

Menteri Informasi Qamar Zaman Kaira telah menjamin bahwa pemerintah akan mengadopsi mekanisme hukum dan konstitusional bagi pembentukan pemerintah sementara di pusat dan provinsi.

Dia berbicara di Majelis Nasional pada Senin malam.

Dia juga mengatakan protes Komunitas Hazara di Quetta terbukti bahwa protes diam lebih efektif. (aq)

SUMBER