Jakarta - Fraksi Partai Demokrat (FPD)
menyetujui usulan agar gubernur dipilih
oleh anggota DPRD. Menurut FPD, dipilih
langsung oleh rakyat atau dipilih DPRD
memiliki nilai demokratis dan legalitas
yang sama.
"Setuju gubernur dipilih anggota DPRD,
nilai dmokratisnya tidak beda dengan
dipilih rakyat," ujar salah satu anggota
Komisi II dari FPD, Nanang Samodra
dalam raker bersama Mendagri di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat,
Senin (21/1/2013).
Sementara mengenai pilkada tidak satu
paket, atau pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah yang terpisah, FPD
juga setuju.
"Pemilihan Kepala Daerah yang tidak satu
paket, didasari oleh pertimbangan
Pasal 18 ayat 4 UUD Negara RI tahun
1945 hanya mengamanatkan
dilakukannya pemilihan kepala daerah
yakni gubernur, bupati dan walikota,"
Nanang menambahkan kondisi geografis,
demografis serta beban tugas untuk
daerah tertentu dimungkinkan memiliki
wakil kepala daerah lebih dari satu orang
guna mendukung kinerja dari seorang
kepala daerah. Tak hanya itu, FPD juga
menyetujui tiga poin dalam RUU Pilkada
yakni adanya persyaratan bagi calon/
kadindat untuk tidak memiliki hubungan
kekerabatan dari calon incumbent.
Kemudian juga tentang pengembalian
kewenangan penyelesaian sengketa
pilkada dari MK kepada MA, serta
pengaturan terkait pendanaan
penyelenggaraan pemilu kada.


note:
makin ancur negara sekarang, KKN terang2an.

sumber:
http://m.detik..com/news/read/2013/01/21/194654/2148869/10/fpd-dukung-pemilihan-langsung-gubernur-oleh-dprd