TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Zulkieflimansyah, mengakui bakal menjadi komisaris PT Newmont Nusa Tenggara. “Itu usulan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat,” katanya kepada Tempo, Sabtu, 5 Januari 2013. Jika resmi menjabat, Zulkieflimansyah bakal menggantikan posisi pengamat energi Kurtubi.

Menurut Zulkieflimansyah, dirinya tepat untuk menggantikan Kurtubi karena sesama kelahiran Nusa Tenggara. Zulkieflimansyah yang berasal dari Sumbawa ini menilai jika komisaris berasal dari putra daerah akan lebih mudah membangun komunikasi dengan manajemen Newmont.

Langkah Zulkieflimansyah bukan tanpa rintangan. Posisinya sebagai anggota legislatif berpotensi menjadi aral untuk menduduki posisi komisaris. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, kunci ia menduduki jabatan komisaris tergantung kajian hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta manajemen Newmont. “Boleh tidak anggota DPR menjadi komisaris?”

Zulkiflimansyah meyakini konstitusi membolehkan anggota parlemen menjadi komisaris. “Tidak perlu mundur,” katanya. Hal ini diperkuat status Newmont yang belum menjadi perusahaan publik.

Dua tahun terakhir perdebatan mengenai perebutan 7 persen saham divestasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB menguat. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menginginkan sisa saham itu jatuh ke tangan pemerintah pusat. Adapun Gubernur NTB Muhammad Zaenul Majdi menginginkan saham tersebut bisa dikuasai pemerintah daerah.

Komisi Keuangan DPR ikut menghalangi langkah Menteri Agus. Alasannya, pembelian harus dengan persetujuan DPR. Zulkiflimansyah termasuk politikus yang cenderung berpendapat Newmont harus dikuasai oleh pemerintah daerah. Saat ini, pemerintah NTB berkongsi dengan MultiCapital, perusahaan Grup Bakrie, yang menguasai 24 persen saham Newmont.