JAKARTA - Praktik kotor pungutan liar (pungli) masih belum hilang dari lembaga pemerintah. Bahkan di instansi dalam naungan Kementerian Agama (Kemenag) sekalipun. Seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Irjen Kemenag Muhammad Jasin mengungkapkan, jumlah pungli di seluruh KUA di Indonesia mencapai angka fantastis, yakni Rp 1,2 triliun. "Jumlahnya memang besar karena punglinya tidak main-main,"papar Jasin di Jakarta, kemarin (26/12).

Jasin memaparkan, pungutan liar tersebut terjadi ketika ada pasangan yang mendaftar ke KUA untuk menikah. Dari proses pendaftaran tersebut, biasanya para penghulu minta jatah atau ongkos. Biaya sebenarnya hanya Rp 30 ribu. Tapi, para penghulu nakal itu mematok tariff Rp 500 ribu.

"Kalau kita akumulasikan dalam setahun ada sekitar 2,5 juta pasangan menikah. Kalau dikalikan Rp 500 ribu, hasilnya ya mencapai Rp 1,2 triliun," kata Jasin.

Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengakui sulit meredam praktik pungli di KUA. Apalagi tidak sedikit KUA yang justru menargetkan para penghulunya untuk menarik pungli. "Jadi sudah dijatah, kamu sekian, kamu segini. Jumlahnya tidak main-main, sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan," ujarnya.

Praktik pungli makin marak karena belum adanya aturan yang jelas yang mengatur hal tersebut. Di samping itu, ada beberapa faktor yang mengakibatkan praktik pungli sulit dihentikan. Salah satunya terkait dengan budaya. "Sudah menjadi hal biasa kalau memberikan ongkos bagi penghulu, meski jumlahnya tidak lazim," kata Jasin.

Faktor lainnya adalah kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam. Banyak daerah pedalaman yang tidak bisa dijangkau dengan mudah. Tidak jarang, para penghulu tersebut terpaksa menggunakan perahu untuk menyeberang dari satu daerah ke daerah lain. Ada juga yang sampai harus naik turun gunung. Karena itu pula, ongkos yang dikenakan pada pasangan yang menikah cukup tinggi. "Itu dari mana duitnya? Kan tidak dibiayai negara. Makanya mereka akhirnya minta ongkos," terangnya.

Jasin menegaskan, saat ini pihaknya menyusun formulasi sebagai bahan pertimbangan kepada Menag. Jika disetujui, Menag akan meneruskan bahan formulasi tersebut kepada Presiden.

Pihaknya menyarankan agar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) KUA dapat dialokasikan sebagai real cost bagi penghulu. "Dengan begitu diharapkan bisa menghindari terjadinya suap dan gratifikasi seperti praktik pungli yang ada sekarang ini," kata Jasin. (ken/ca)

sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/12/27/...p-1,2-Triliun-

comment :
Ane sebagai warga indonesia yang beragama islam , TURUT PRIHATIN





JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) berusaha membangun image. Lembaga pimpinan Suryadharma Ali tersebut berupaya menertibkan rekening-rekening liar para pegawainya. Sebab, banyak rekening pegawai kemenag yang nilainya tidak wajar dengan transaksi mencurigakan.

Irjen Kemenag Muhammad Jasin mengakui, tidak sedikit pegawai kemenag yang memiliki rekening dengan nilai tidak wajar. Selain itu, transaksinya juga mencurigakan.

Karena itu, pihaknya bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). "Perjanjian kerjasama dengan PPATK ini sesuai dengan kesepakatan zona integritas yang wajib dipenuhi Kemenag," jelas Jasin di Jakarta, kemarin.

Dengan keterlibatan PPATK, kata Jasin, aliran dana yang menyimpang kepada sejumlah rekening pegawai Kemenag bisa ditelusuri. "Kita akan bekerjasama menelusuri rekening-rekening pegawai kita, di mana ada beberapa kemungkinan terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum di tubuh kementrian ini," jelasnya.

Mantan Wakil Ketua KPK itu menguraikan, pihaknya telah menemukan sejumlah nama di beberapa Direktorat Jenderal Kemenag yang diduga memiliki rekening tidak wajar. Temuan tersebut akan segera ditindak lanjuti PPATK. Nantinya, PPATK akan menelusuri sejumlah kejanggalan dalam rekening-rekening tersebut.

"Kita telusuri benar tidaknya penyimpangan terkait aliran dana tidak wajar tersebut. Misalnya background transaksi dari pengeluaran dana yang masuk ke rekening pribadi, kemudian penggunaan dana yang tidak jelas, pencairan dana ke luar negeri. Penelusuran ini kita harapkan berlangsung transparan dan akuntabel," urai Jasin.

Ketika ditanya jumlah pegawai yang terindikasi memiliki rekening tidak wajar, Jasin enggan mengungkapkan. Dia hanya menuturkan, jika jumlahnya cukup banyak.

Sampai saat ini, pihaknya sekedar menyebutkan inisial nama-nama pegawai yang diduga memiliki rekening mencurigakan. "Karena kita belum tahu, apakah benar rekening tersebut tidak wajar. Kalau sudah terbukti, pasti akan kita umumkan nama-namanya," urai Jasin.

Dia menambahkan, penelusuran rekening mencurigakan tersebut juga berlaku bagi promosi pengangkatan pejabat eselon I, II dan III. "Jika pejabat yang akan diangkat ternyata terbukti memiliki aliran dana yang menyimpang, maka pengangkatannya bisa dibatalkan," tambahnya.

Jasin menekankan, sejak dicanangkannya zona integritas di Kemenag, pihaknya terus berupaya memperbaiki pelayanan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Salah satunya termasuk masalah kekayaan pegawai.

Karena itu, Jasin akan mulai menertibkan kembali pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di tubuh kementriannya. "Memang masih banyak pegawai Kemenag yang bandel dalam hal pelaporan LHKPN. Masih banyak yang tidak disiplin. Besok (hari ini, Red) akan kita umumkan siapa-siapa saja yang tergolong bandel dalam hal ini,"urainya.

Karena itu, sebagai upaya pencegahan, pihaknya akan menggelar sosialisasi ke berbagai daerah agar tidak melakukan transaksi yang dinilai mencurigakan dan menyimpang. "Kita akan melakukan pencegahan dengan sosialisasi di daerah-daerah, sehingga ke depan tidak ada lagi pegawai yang memiliki rekening mencurigakan," imbuh dia. (ken/nw)

sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/12/27/...-Mencurigakan-