alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/50c96d7a6312431640000003/dicap-korup-depok-minta-tolong-kpk
Dicap Korup, Depok Minta Tolong KPK
TEMPO.CO, Depok - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai standar lembaga antirasuah itu. Permintaan ini disampaikan Nur Mahmudi sebagai tanggapan atas hasil Survei Integritas Pelayanan Publik yang menempatkan Depok sebagai kota dengan penilaian terendah dalam pelayanan publik.

"Kami meminta KPK datang ke Depok dan menjelaskan serta memberikan pendampingan sehingga pelayanan publik yang kami berikan dapat sesuai dengan kriteria," kata Nur Mahmudi di Balai Kota Depok, Rabu, 12 Desember 2012.

Seperti diketahui, KPK menilai 16 daerah memiliki tingkat integritas publik terendah pada 2012. Penilaian ini didasarkan pada survei pengalaman responden terhadap tingkat korupsi dan membuka peluang terjadinya korupsi di daerah masing-masing.

Menurut Nur Mahmudi, KPK menggunakan delapan unsur integritas pelayanan publik dalam melakukan survei. Misalnya, kejujuran, efisiensi, produktivitas, kompetensi, kapasitas kepemimpinan, dan transformasi. Nur Mahmudi ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu agar penilaian nantinya bisa lebih objektif.

Nur Mahmudi mengatakan kriteria pelayanan publik versi KPK ternyata berbeda dengan versi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan). KPK melakukan survei pada tiga aspek, yaitu pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal, pihaknya memberikan 21 layanan publik pada masyarakat. "Jadi, bisa saja sektor lainnya justru memiliki nilai lebih baik," katanya.

Menurut Nur Mahmudi, menurunnya pelayanan publik di Depok diakibatkan oleh kekurangan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini, Depok hanya memiliki 7.000 orang untuk melayani 1,8 juta penduduk. Padahal, idealnya diperlukan 17.000 orang PNS. "Tapi kami terus melakukan upaya perbaikan pada masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (KPK)," kata dia.

http://www.tempo.co/read/news/2012/1...nta-Tolong-KPK

alasan trus,salah satu bukti lagi hasil kerja PKS
Kemarin Nur Mahmudi mengemis ke Jokowi, sekarang ngeles ke KPK. emoticon-Matabelo
Ini kenapa ya agan2? Kenapa sekarang jadi ngalem ke KPK?


(HT tgl 09/12/2012) Bokap ane pelatih timnas

Mercedes Benz resmi for sale kaskus official thread by Fendi Sinatra
Quote:Menurut Nur Mahmudi, menurunnya pelayanan publik di Depok diakibatkan oleh kekurangan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini, Depok hanya memiliki 7.000 orang untuk melayani 1,8 juta penduduk. Padahal, idealnya diperlukan 17.000 orang PNS. "Tapi kami terus melakukan upaya perbaikan pada masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (KPK)," kata dia.

memangnya 1,8 juta penduduk itu punya urusan yg sama pada saat yg bersamaan pula emoticon-Ngakak
trus angka ideal 17000 itu muncul dari mana ? emoticon-Bingung (S)
ooow.. itu to tujuan pak walkot naik motor ke KPK
Quote:Menurut Nur Mahmudi, menurunnya pelayanan publik di Depok diakibatkan oleh kekurangan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini, Depok hanya memiliki 7.000 orang untuk melayani 1,8 juta penduduk. Padahal, idealnya diperlukan 17.000 orang PNS. "Tapi kami terus melakukan upaya perbaikan pada masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (KPK)," kata dia.

walikota dodol, gak ngerti ilmu teknologi..lo pikir pelayanan cuma bisa dilakukan manual? pake sistem informasi lah, bikin sistem 1 pintu, jadi gk banyak tuh orang yg dibutuhkan
Quote:Original Posted By tukangpulu
walikota dodol, gak ngerti ilmu teknologi..lo pikir pelayanan cuma bisa dilakukan manual? pake sistem informasi lah, bikin sistem 1 pintu, jadi gk banyak tuh orang yg dibutuhkan


1 atap kali ganemoticon-EEK!
Quote:Original Posted By cuangede
TEMPO.CO, Depok - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai standar lembaga antirasuah itu. Permintaan ini disampaikan Nur Mahmudi sebagai tanggapan atas hasil Survei Integritas Pelayanan Publik yang menempatkan Depok sebagai kota dengan penilaian terendah dalam pelayanan publik.

"Kami meminta KPK datang ke Depok dan menjelaskan serta memberikan pendampingan sehingga pelayanan publik yang kami berikan dapat sesuai dengan kriteria," kata Nur Mahmudi di Balai Kota Depok, Rabu, 12 Desember 2012.

Seperti diketahui, KPK menilai 16 daerah memiliki tingkat integritas publik terendah pada 2012. Penilaian ini didasarkan pada survei pengalaman responden terhadap tingkat korupsi dan membuka peluang terjadinya korupsi di daerah masing-masing.

Menurut Nur Mahmudi, KPK menggunakan delapan unsur integritas pelayanan publik dalam melakukan survei. Misalnya, kejujuran, efisiensi, produktivitas, kompetensi, kapasitas kepemimpinan, dan transformasi. Nur Mahmudi ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu agar penilaian nantinya bisa lebih objektif.

Nur Mahmudi mengatakan kriteria pelayanan publik versi KPK ternyata berbeda dengan versi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan). KPK melakukan survei pada tiga aspek, yaitu pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal, pihaknya memberikan 21 layanan publik pada masyarakat. "Jadi, bisa saja sektor lainnya justru memiliki nilai lebih baik," katanya.

Menurut Nur Mahmudi, menurunnya pelayanan publik di Depok diakibatkan oleh kekurangan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini, Depok hanya memiliki 7.000 orang untuk melayani 1,8 juta penduduk. Padahal, idealnya diperlukan 17.000 orang PNS. "Tapi kami terus melakukan upaya perbaikan pada masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (KPK)," kata dia.

http://www.tempo.co/read/news/2012/1...nta-Tolong-KPK

alasan trus,salah satu bukti lagi hasil kerja PKS


walikota terbego yang pernah saya tahu.. emoticon-Embarrassment 7000 orang masih di bilang kurang emoticon-Smilie bilang aj anda tidak mengerti standar pelayanan yang bagus atau mungkin anda benar2 tidak peduli dengan standar selain makan pake tangan kanan emoticon-Smilie
tolol, coba eluh ke pemda depok, pada fesbukan semua
pasang target ke anak buah loe,
nanti gw dicap zionis lage
minta tolongnya sambil pencitraan ya tong? kagak bakal ngaruh lah emoticon-Ngakak
Quote:Original Posted By mmmengong


memangnya 1,8 juta penduduk itu punya urusan yg sama pada saat yg bersamaan pula emoticon-Ngakak
trus angka ideal 17000 itu muncul dari mana ? emoticon-Bingung (S)


Quote:Original Posted By tukangpulu


walikota dodol, gak ngerti ilmu teknologi..lo pikir pelayanan cuma bisa dilakukan manual? pake sistem informasi lah, bikin sistem 1 pintu, jadi gk banyak tuh orang yg dibutuhkan


THAT!!!
bener banget!

7000 org aja masi banyak yg masih bisa santai
gimana kalo ditambah

Quote:Original Posted By tukangpulu


walikota dodol, gak ngerti ilmu teknologi..lo pikir pelayanan cuma bisa dilakukan manual? pake sistem informasi lah, bikin sistem 1 pintu, jadi gk banyak tuh orang yg dibutuhkan


Repot gan kalau cuma satu pintu. Bisa desak-desakan kalau mau keluar masuk gedung. Kan nggak etis juga kalau harus loncat jendela. emoticon-Ngakak
ini sebenarnya plesetan aja, maksud pak nur.. dia minta tolong hasil penilaian KPK ini gak dipublikasikan emoticon-Embarrassment

Jadi malu ane, sebagai warga depok emoticon-Berduka (S)
7000 ga cukup? emoticon-Ngakak
masih pake batu buat ngerecord?
ada teknologi pake dong,komputer lu banting2 buat nulis emoticon-Ngakak kan pake teknologi yang penting emoticon-Ngakak
pejabat/pns indonesia kebanyakan alibinya nih emoticon-Big Grin
Quote:Original Posted By Ryokamazaky
7000 ga cukup? emoticon-Ngakak
masih pake batu buat ngerecord?
ada teknologi pake dong,komputer lu banting2 buat nulis emoticon-Ngakak kan pake teknologi yang penting emoticon-Ngakak
pejabat/pns indonesia kebanyakan alibinya nih emoticon-Big Grin


Mana mau si nur pake komputer?. Kan mereka sering demo untuk boikot produk israel.
Kebanyakan teknologi yang ada di dunia ini seperti komputer (prosesor intel) buatan Israel.

PKS...PKS partai munafik, yang diurusin masalah selangkangan dan jual ayat-ayat agama, hasilnya nol besar kalau jadi pemimpin.
minta didampingi..???

saya malah curiga wali kota ngajak negosiasi...

emoticon-Big Grin
Kalo gini mah ketahuan gak perhatikan anak buah kerjanya apa, atau berpura-pura ya.
Ayo orang Depok kalo ngurus ktp bayar berapa ?
kota depok rusak toh pemimpinnya ternyata?
emoticon-Bingung (S)
Ah tae lah tuh walikota, jabat 10 thn ga ada perubahan apa2...mall doank di banyakin...macet dimana2...kemaren ada jembatan ancur aje die ga tau...lo bangga2in dah tuh belimbing...tai lah....ane warga depok yg ga puas sm pemimpinan die...
×