WELCOME






JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, terkait renegosiasi perbandingan beban pengembalian pinjaman antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk keberlanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT), diharapkan dapat menemui titik terang. Mengingat, saat ini Jakarta membutuhkan transportasi massal dalam mengurai kemacetan lalu lintas.

Namun, pertemuan itu ternyata masih belum menghasilkan keputusan, sehingga nasib MRT masih mengambang. Pembangunan MRT ini pun terancam molor. Awalnya, pembangunan MRT ini ditargetkan akan dimulai pada akhir 2012 atau awal 2013. Pada tahun 2016 pun telah ditargetkan MRT koridor Selatan-Utara yang menghubungkan Lebak Bulus-Bundaran HI telah dapat dinikmati warga Jakarta.

Untuk melanjutkan proyek ini, Jokowi mengaku masih harus berhati-hati, terutama yang menyangkut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena pihak pengelola yang mengerjakan megaproyek tersebut adalah BUMD, yaitu PT MRT Jakarta.

"Wong sudah lama, tapi sampai sekarang belum ada yang berani memutuskan, kok saya yang baru lima minggu disuruh-suruh memutuskan," kata Jokowi, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (4/12/2012).

Jokowi memaparkan, proyek MRT telah dikaji sejak tahun 2005 dan planning blue print-nya sudah selama 20 tahun. "2005 sampai sekarang sudah berapa tahun? Sudah tujuh tahun. Kemudian blue print dan perencanaan sudah 20 tahun yang lalu. Kemudian saya baru lima minggu sudah dikejar-kejar, yah saya pengennya cepat. Maraton terus ini, setelah ini kejar lagi," ujarnya.

Jokowi pun membantah tindakannya yang sampai detik ini masih menggantung keberlanjutan proyek MRT. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan sebagai salah satu proses kehati-hatiannya karena menyangkut APBD dan proyek bernilai 15 triliun. "Jadi ini tidak bisa tergesa-gesa. Jadi tadi yang dibicarakan hanya mengenai equity sharing atau investment sharing-nya memang belum, karena baru awal, belum rampung. Lha ini yang penting itu, hati-hati. Kesimpulannya, harus hati-hati!" tegasnya.

Sikap kehati-hatiannya kepada megaproyek MRT ini, kata Jokowi, akan terus berlanjut dengan semakin banyaknya usulan dan masukan kepadanya, terutama masukan-masukan dari pemerintah pusat, salah satu contohnya dari Menteri Keuangan.

Terkait pertemuannya dengan Agus Martowardojo, Jokowi pun mengaku kalau masih belum ada deal terkait penurunan beban pengembalian pinjaman dari Pemprov DKI kepada JICA. Selama ini disepakati bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menanggung 58 persen pengembalian pinjaman, sementara pemerintah pusat menutup 42 persen sisanya dalam bentuk hibah. Jokowi ingin merenegosiasikan kembali komposisi tersebut. Ia menginginkan agar pemerintah pusat membantu membayarkan 70 persen utang kepada JICA dan Pemprov DKI hanya menanggung sekitar 30 persen.

"Belum ada sebuah titik temu karena memang ini sudah ditandatangani dari dulu. Saya datang untuk renegoisasi dan itu harus melibatkan banyak pihak, karena dulu yang ikut kan juga banyak. Mulai dari Bappenas, Kemenhub, JICA, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Pemprov DKI, dan semuanya," kata Jokowi.

Sementara itu, dengan porsi tersebut, Jokowi menghitung harga tiket yang akan ditanggung tiap penumpang akan mencapai Rp 38 ribu untuk sekali jalan. Harga tiket itu dinilai tidak feasible, mengingat di negara lain saja harga tiketnya hanya sekitar US$1 atau sekitar Rp 10 ribu. Permasalahan harga tiket itu pula yang membuat Jokowi mengusulkan supaya porsi investasi tersebut diubah menjadi 70:30.

"Menyangkut harga tiket. Kalau pakai sekarang ketemu harganya Rp 38 ribu. Kalau mau Rp 10 ribu, maka Rp 28 ribu disubsidi. Kan berat," katanya.

Ia pun akan berusaha terus dan bersikeras agar beban yang dikenakan kepada pemerintah pusat harus lebih besar daripada beban Pemprov DKI. Jokowi merencanakan pertemuan bersama Kemenko Perekonomian yang dapat menemukan semua pihak yang terlibat dalam megaproyek tersebut dan kembali melakukan renegosiasi.

"Yang namanya proyek apapun kalau bisa direnegosiasi, saya akan berusaha direnegosiasi sampai mentok, termasuk MRT. Kalo mentok, baru nanti akan diputuskan. Wong ini masih banyak peluang regenoisasi. Pokoknya pengennya pemerintah pusat lebih besar dari kita," ujarnya.

Seperti diketahui, MRT Jakarta ini terdiri dari Koridor Selatan-Utara yaitu Lebak Bulus-Kampung Bandan dan Koridor Timur-Barat yang masih dikaji pembangunannya. Untuk koridor Selatan-Utara, pembangunannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama yang membentang sepanjang 15,7 kilometer akan menghubungkan Lebak Bulus-Bundaran HI dengan 13 stasiun yang terdiri dari tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah. Pengoperasiannya ditargetkan sekitar akhir 2016.

Sedangkan tahap kedua akan melanjutkan jalur Selatan-Utara dari Bundaran HI-Kampung Bandan sepanjang 8,1 kilometer, yang ditargetkan beroperasi 2018. Pemprov DKI terus mengkaji rencana pembangunan MRT ini, terutama menimbang adanya sanksi materi dan imaterill apabila pembangunannya molor atau batal dilaksanakan.

Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), tercantum bahwa jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal, maka akan dikenakan kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari. Bunga itu selanjutnya menjadi beban Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat.

Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal, maka konsekuensinya, moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar. Sebab, dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun.



[url]SUMBERhttp://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/04/22192660/Proyek.MRT.Bakal.Molor.[/url]