herman deh trit Jokowi-Ahok nggak bisa dibuka melulu,.

coba rekanprekan lihat RAPBD Jakarta 2013 yang sangat FOKEisme ini.

benar-benar gila duit dibuang seenaknya. Lihat saja anggaran bangun serat optik 300 miliar... WTH... kudu diajari opsi lease vs buy nih.

Efisienkan RAPBD Jakarta 2013


Terpilihnya Jokowi – Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 – 2017 membawa harapan baru akan perubahan Jakarta. Gubernur baru mampu memberikan harapan untuk menuntaskan segudang persoalan Jakarta yang selama bertahun-tahun tidak mampu diselesaikan. Pasangan pemimpin baru ini dipercaya masyarakat untuk menyelesaikan masalah kemacetan, banjir, pemukiman dan pelayanan publik lainnya. Kepercayaan masyarakat tidak datang begitu saja, terutama karena sosok Gubernur dan Wakilnya adalah para pejabat berprestasi di daerah yang mereka pimpin sebelumnya.

Akan tetapi harapan besar yang muncul di awal pemerintahan Jokowi – Ahok bisa musnah bila mereka tidak mampu melakukan efisiensi dan realokasi anggaran. Realokasi ini sangat penting karena proses perumusan APBD telah dimulai oleh Gubernur sebelumnya. Bila tidak mampu melakukan realokasi, maka program-program pembenahan Jakarta yang dijanjikan oleh Jokowi – Ahok terancam tidak terlaksana karena tidak ada anggaran yang tersedia.

Efisiensi anggaran juga sangat penting dilakukan agar program-program yang dijanjikan oleh Jokowi – Ahok bisa dilakukan. Memang Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang sangat besar dengan total APBD mencapai Rp. 44 triliun. Tetapi bila dana digelontorkan begitu saja tanpa perhitungan yang matang dan pengawasan yang ketat, maka pemerintah Jakarta akan membayar mahal untuk pengadaan barang dan jasa tanpa hasil yang optimal. Karena itu, meskipun waktu yang tersedia sangat sempit, pasangan Gubernur – Wagub baru harus segera mencermati satuan harga dan perkiraan biaya yang telah dibuat sebelumnya.

Dari analisis anggaran yang dilakukan oleh ICW dan Prakarsa, terdapat beberapa program dan mata anggaran yang bukan hanya terlalu mahal tetapi juga tidak perlu. Misalnya pengadaan seragam dinas hingga miliaran rupiah bisa dialokasikan untuk pembangunan fasilitas lain yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Juga pembangunan gedung untuk kepentingan birokrasi perlu ditunda karena selain itu hanya untuk kepentingan birokrasi juga tidak sejalan dengan keinginan Gubernur untuk menyatukan seluruh kantor dinas di lokasi Balai Kota. Hal ini juga terkait dengan efisiensi dan memudahkan komunikasi dan koordinasi.

Bila Gubernur mampu melakukan realokasi dan efisiensi maka akan tersedia dana dalam jumlah besar yang bisa dipergunakan untuk pembangunan rumah susun, penambahan armada busway, pencegahan banjir, pembuatan kartu pintar dan kartu sehat yang dijanjikan dalam kampanye. Selain itu, dengan efisiensi maka Pemda DKI tidak membutuhkan pinjaman dari pihak lain, bahkan dengan kapasitas fiskal yang besar Pemda DKI mampu menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh kota Metropolitan sehingga Jakarta setara dengan kota-kota metropolitan modern di negara maju.

Terkait dengan RAPBD DKI Jakarta 2013, maka ICW dan Prakarsa menyatakan
1. Setiap dinas Pemprov DKI harus menentukan sasaran, output utama dan prioritas anggaran sehingga capaian bisa terukur melalui audit kinerja maupun audit keuangan. Ketidakmampuan pencapaian mempunyai konsekuensi tegas pencopotan jabatan pimpinan dinas dan tindak pidana bila terjadi korupsi anggaran
2. Mata anggaran yang jumlahnya mencapai puluhan ribu sangat rawan penyelewengan melalui mark up maupun tumpang tindih kegiatan serta mengaburkan pengawasan, sehingga perlu disederhanakan sesuai dengan fokus dan prioritas utama yang akan dicapai Pemprov DKI
3. Perhitungan moderat pemotongan mata anggaran yang tidak perlu dan efisiensi anggaran akan menghemat RAPBD sekitar 30% atau Rp 13 triliun yang dapat direalokasikan untuk prioritas pembangunan rumah susun, mengatasi banjir, penambahan armada busway, pembuatan kartu pintar dan kartu sehat, dll.
4. Beberapa mata anggaran prioritas yang perlu dievaluasi misalnya :
a. Pengadaan kendaraan dinas, pembelian berbagai seragam dan pembangunan gedung untuk kepentingan birokrasi harus dievaluasi dan kalau perlu dibatalkan. Anggaran tersebut dipandang tidak menjadi prioritas dan lebih baik direalokasikan untuk kepentingan rakyat langsung.
a. Perlu efisiensi belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) dan perlu dilakukan audit terhadap penggunaan TALI. Bahkan, bila kantor Pemprov DKI dijadikan satu lokasi maka biaya TALI bisa dihemat dalam jumlah besar.
5. Pemprov DKI harus membuka akses informasi RAPBD pada publik, agar seluruh elemen masyarakat dapat mencermati dan mengawasi seluruh alokasi belanja Pemprov DKI. Proses penganggaran sebelumnya yang dilakukan secara tertutup harus diakhiri, karena hal ini membuat sebagian besar sumber daya justru dialokasi untuk kepentingan birokrasi daripada kepentingan masyarakat luas.