alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5087461ee974b43e4e000000/jawa-barat-banyak-bikin-aturan-yang-diskriminatif-terhadap-perempuan
Jawa Barat Banyak Bikin Aturan yang Diskriminatif terhadap Perempuan
http://www.pikiran-rakyat.com/node/208186

Jawa Barat Banyak Bikin Aturan yang Diskriminatif terhadap Perempuan

Quote:Jabar Rajin Keluarkan Perda Diskriminatif


Minggu, 21/10/2012 - 15:11
BANDUNG, (PRLM).- Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama sebagai daerah yang terbanyak mengeluarkan kebijakan diskriminatif. Berdasarkan kajian Komisi Nasional (Komnas) Perempuan hingga Agustus 2012, terdapat 53 kebijakan diskriminatif yang tersebar di 9 kab/kota. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Neng Dara Affiah dalam diskusi yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Komnas Perempuan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar Jalan Malabar, Kota Bandung.

Berdasarkan daerahnya, kebijakan tersebut tersebar di Bandung (1), Bekasi (4), Bogor (4), Cianjur (8), Cilacap (1), Cirebon (2), Depok (1), Garut (3), Indramayu (3), tingkat provinsi (1), Karawang (1), Kuningan (1),Purwakarta (1), Sukabumi (11), Tasikmalaya (11). Kebijakan diskriminatif ini ada yang berkaitan dengan busana atau kontrol tubuh (6), kriminalisasi atau prostitusi (7), pembatasan kebebasan hak beragama (13), pencitraan atau politisasi identitas (24), tenaga kerja (3).

Komnas Perempuan menyerukan agar semua aturan diskriminatif segera dicabut. Neng mengatakan kebijakan yang diskriminatif bisa memporak-porandakan isu kebangsaan karena mendiskriminasi warga negaranya khususnya kelompok minoritas. Dalam hal ini, baik minoritas secara agama, etnis, dan kekuasaan. Sementara itu, sekalipun perempuan secara jumlah mayoritas tetapi secara kekuasaan, perempuan termasuk minoritas karena pengambil kebijakan sebagian besar laki-laki.

Padahal, seharusnya warga negara disampaikan Neng berhak memperoleh akses yang sama dengan warga negara lain yang hidup di Jabar ini. “Dampak negatif bagi perempuan minoritas, mereka kesulitan mendapat akses dibanding perempuan yang mayoritas. Misalnya sejauh mana aspirasi mereka terserap secara baik, karena sekarang sudah dikasi tanda misalnya mana yang pakai jilbab, mana yang tidak pakai jilbab. Yang tidak pakai jilbab misalnya dianggap kelompok liar dan diabaikan sedangkan yang mayoritas cukup dominan,” kata Neng.

Kebijakan yang diskriminatif dicontohkan dalam beberapa perda terkait prostitusi. Neng mengatakan perempuan dilarang melakukan praktik kerja sebagai prostitut tetapi mereka tidak diberikan akses yang layak untuk mendapat hak ekonomi seperti pekerjaan. Sehingga mereka tidak punya akses kehidupan. Pada sisi lain, Neng juga mengatakan perda yang dibuat pemerintah ini juga tidak berjalan karena implementasinya tidak terlihat.

Komnas Perempuan berharap peraturan daerah yang ada tidak boleh bertentangan dengan konstitusi seperti UUD 1945, yang menjadi payung hukum di Indonesia. Dalam UUD 1945 semua warga negara memperoleh hak yang sama dan dijamin kebebasan beragamanya. “Semua pasal dalam UU 1945 ini sangat tidak diskriminatif tetapi turunan-turunannya justru tidak sesuai lagi dengan payung hukumnya. Aturan-aturan yang ada justru menonjolkan kepercayaan agama tertentu,” kata Neng.

Komnas Perempuan saat ini bekerja sama dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) dan kementerian hukum dan HAM (kemenkumham) agar menginstruksikan kepala daerah mencabut kebijakan yang diskriminatif. Meski begitu, Neng menyadari adanya otonomi daerah sering kali menghambat pemerintah pusat melakukan intervensi. Sementara itu, pemerintah daerah yang diingatkan akan kebijakan diskriminatif justru sering kali berkilah bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan prosedur.

Walau begitu, Neng juga mengatakan di Jabar juga terdapat 21 kebijakan kondusif bagi pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan korban kekerasan atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Kebijakan ini terdiri dari 7 kebijakan terkait layanan perempuan korban kekerasan dan 14 kebijakan tentang anti perdagangan orang.

Semantara itu Anggota Divisi Perempuan AJI, Catur Ratna Wulandari juga mendorong para wartawan yang memproduksi berita dapat memberi pemahaman positif bagi masyarakat terkait pandangan terhadap perempuan. Pemberitaan selama ini menurutnya masih menggunakan istilah yang bias gender atau memunculkan stereotip negatif tentang perempuan. Untuk menghadapi kebijakan yang diskriminatif, wartawan diharapkan bekerja sesuai kode etik, bijak dalam memilih narasumber, dan memperhatikan diksi (pilihan kata) dengan menghindari pemberian label pada perempuan. (A-199/A-147)***


karunya... perempuan Jabar di kampungnya didiskriminasi, sudah gitu banyak yang terpaksa jadi TKI atau terjebak korban trafficking...

paling gampang memang mengatur-atur perempuan, daripada menghadapi masalah real ekonomi dan sosial.

Ini perlu dipikirkan warga Jawa Barat, terutama urang Sunda (termasuk saya), apakah selama ini kita berbudaya seperti itu terhadap perempuan? Ataukah ada pola pikir yang harus diubah dan diluruskan?

Jawa Barat juga menjelang pemilihan umum... Semoga siapapun yang terpilih bisa memperbaiki nasib kaum perempuan Jawa Barat. Secara objektif.
Quote:Original Posted By InRealLife
http://www.pikiran-rakyat.com/node/208186

Jawa Barat Banyak Bikin Aturan yang Diskriminatif terhadap Perempuan



karunya... perempuan Jabar di kampungnya didiskriminasi, sudah gitu banyak yang terpaksa jadi TKI atau terjebak korban trafficking...

paling gampang memang mengatur-atur perempuan, daripada menghadapi masalah real ekonomi dan sosial.

Ini perlu dipikirkan warga Jawa Barat, terutama urang Sunda (termasuk saya), apakah selama ini kita berbudaya seperti itu terhadap perempuan? Ataukah ada pola pikir yang harus diubah dan diluruskan?

Jawa Barat juga menjelang pemilihan umum... Semoga siapapun yang terpilih bisa memperbaiki nasib kaum perempuan Jawa Barat. Secara objektif.


Budaya mendiskriminasikan perempuan? Moga2 pemerintah jawa barat bisa lebih terbuka pemikirannya.
Udah melarang perempuan ini itu, trus menyalahkan mereka yang terpaksa bekerja diluar jalur karena sedikitnya jalan terbuka bagi mereka untuk bekerja dan mencari uang emoticon-Cape d... (S)
contohnya gmn c?
ko ane ga ngerasa ada perbedaan perlakuan
Quote:Original Posted By InRealLife
http://www.pikiran-rakyat.com/node/208186


karunya... perempuan Jabar di kampungnya didiskriminasi, sudah gitu banyak yang terpaksa jadi TKI atau terjebak korban trafficking...

paling gampang memang mengatur-atur perempuan, daripada menghadapi masalah real ekonomi dan sosial.


Perempuan Jawa Barat yang jadi TKI dan pegang duit sendiri bukannya justru lebih otonom ya? Bebas dari keharusan ikut penghasilan suami.

Dulu saya baca buku antropologi soal perempuan pedagang pasar di Jawa. Rata2 perempuan yang pegang uang, justru lebih otonom dan setara dengan suaminya. Mungkin pemberdayaan perempuan Jawa Barat itu bisa dimulai lewat ekonomi mikro.
pernah ngerasa juga sih itu anak sekolah yang wajib pake kerudung. nah yang anak-anak sekolah minoritas kan ketara banggatemoticon-Cape d... (S)

serasa di marking aja

lagian kayaknya gk efek, sekolah kerudung...pulang ganti hot pants juga tuh banyakemoticon-Cape d... (S)
SABTU, 20 OKTOBER 2012 | 18:07 WIB
Perda di Jawa Barat Paling Diskriminatif

TEMPO.CO, Bandung - Aturan daerah di Jawa Barat paling diskriminatif di Indonesia. Dari catatan Komisi Nasional Perempuan, hingga Agustus 2012, ada 53 kebijakan diskriminatif yang tersebar di sembilan kota dan kabupaten. Di sisi lain, ada 21 kebijakan daerah yang kondusif terkait perempuan korban kekerasan dan perdagangan manusia.

Anggota Komnas Perempuan, Neng Dara Affiah, mengatakan, total tercatat 282 kebijakan daerah yang diskriminatif di Indonesia hingga Agustus 2012. Seluruhnya tersebar di lebih dari seratus kabupaten di 28 provinsi. "Jawa Barat yang teratas, termasuk paling gemar mengeluarkan kebijakan diskriminatif," katanya saat diskusi dengan Aliansi Jurnalis Independen di Bandung, Sabtu, 20 Oktober 2012.

Dari 53 aturan yang diskriminatif atau tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan di Jawa Barat, di antaranya tercatat masing-masing ada satu aturan, yaitu di Kota Bandung, Bekasi, Cirebon, Garut, Indramayu, dan Kota Tasikmalaya. Di Cianjur ada empat aturan diskriminatif, sementara tujuh aturan masing-masing didapat di Kabupaten Tasikmalaya dan Sukabumi.

Contoh kebijakan daerah yang tak setara kepada warganya itu, di antaranya, terkait masalah keagamaan, seperti penganut Ahmadiyah, pengaturan busana muslim di kalangan pegawai negeri, dan pengerahan tenaga migran perempuan. "Di Jawa Barat, aturan seperti itu diduga tak sengaja dibuat, namun berdampak pada kalangan tertentu," ujar Neng.

Menurut dia, aturan diskriminatif seperti itu mengucilkan kelompok minoritas. Di sisi lain, aturan daerah di Jawa Barat ada yang mendukung kesetaraan dan melindungi perempuan. Contohnya, 21 aturan terkait layanan perempuan korban kekerasan dan anti-perdagangan manusia.

Soal aturan diskriminatif tersebut, Komnas Perempuan menyatakan telah berkeliling ke berbagai daerah menemui musyawarah pimpinan daerah (Muspida), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, hingga mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung.

Tujuannya untuk memberi pemahaman dan pandangan tentang aturan yang setara bagi warga, juga mendorong pencabutan aturan diskriminatif yang marak sejak 2005. "Kemendagri masih kurang perhatian dibanding pencabutan aturan pajak dan retribusi daerah yang tidak sesuai," kata Neng.

Seorang aktivis perempuan, Prapti Wahyuningsih, mengaku pernah menjadi korban aturan diskriminatif itu. Ia pernah ditangkap petugas Satuan Polisi Pamong Praja di suatu daerah karena tak memakai jilbab, juga ketika pulang malam. "Saya juga pernah sengaja menyerahkan diri untuk dibina, ternyata oleh partai politik menjelang Pemilu 2009 lalu," katanya.

Anggota Divisi Perempuan Aliansi Jurnalis Independen, Catur Ratna Wulandari, mengatakan, hasil riset sementara AJI tentang media dan diskriminasi. Riset dari analisis isi pemberitaan di tujuh koran dan enam televisi itu menyiratkan kualitas pemberitaan belum banyak memberikan pemahaman positif bagi masyarakat terkait pandangan terhadap perempuan dengan sejumlah label yang dilekatkan. "Pemberitaan kebanyakan juga masih berdasar peristiwa, belum menjadi ide yang penting untuk ditulis," katanya.

ANWAR SISWADI

http://www2.tempo.co/read/news/2012/...-Diskriminatif


ikut meramaikan new kaskus di pagi hari. emoticon-I Love Kaskus


nggak tahu ini gan, kok jabar bikin peraturan macam-macam, bukannya malah fokus ke pembangunan daerah dan memajukan masyarakat.
emoticon-Cape d...
×