Pemilu 2014, Nasib Prabowo Kian Gelap?
Minggu, 14 Oktober 2012 | 07:01 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Elektabilitas dan popularitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dibanding tokoh lainnya. Hanya saja, di depan mata berbagai ganjalan siap menghadang bekas menantu penguasa Orde Baru itu. Di Pemilu 2014 nasib Prabowo kian gelap? Boleh saja Prabowo Subianto unggul dalam seluruh riset lembaga riset politik di Indonesia. Namun, itu tidak berarti jalan Prabowo menuju Istana Kepresidenan linier. Berbagai hambatan siap menghadang di depan mata. Salah satunya, mimpi koalisi dengan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2014 mendatang kian terjal jalannya.

Setidaknya, pidato politik Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II di Surabaya mengisyaratkan kekecewaan terhadap pihak yang menjadi penumpang gelap dalam sukses Pemilukada DKI Jakarta yang memenangkan Jokowi-Ahok. "Di tengah-tengah rasa syukur dan bangga, kita masih juga menyaksikan bagaimana kemenangan Jokowi-Ahok telah membuka jalan bagi banyak pihak untuk mengklaim sebagai yang paling berjasa," kata Megawati, Jumat (12/10/2012).

Megawati melanjutkan, Pemilukada DKI Jakarta juga telah memberi jalan bagi penumpang gelap untuk menikmati sukses tanpa merasa terganggu secara moral. "Pilkada Jakarta juga telah membuka jalan bagi para 'penumpang gelap' untuk ikut menikmati sukses tanpa merasa terganggu sedikitpun secara moral," sambung Mega. Pernyataan Megawati Soekarnoputri ini sejatinya tidak jelas siapa yang dimaksud penumpang gelap dalam Pemilukada DKI Jakarta. Hanya saja, jika merunut rentetan peristiwa dalam Pemilukada DKI Jakarta yang memenangkan Jokowi-Ahok, sulit untuk menampik bila yang dimaksud penumpang gelap itu Prabowo Subianto.

Kenyataan ini pula, pernah dilontarkan politikus senior PDI Perjuangan Taufik Kiemas. Secara terbuka, Taufik mengaku jera melakukan koalisi dengan Partai Gerindra, karena insentif politik dalam Pemilukada DKI Jakarta justru diraih Gerindra. "Saya rasa kapok juga. Kami tidak mau jadi anak kecil. Untung Saiful Mujani ngomong, jadi bahagia juga kami ini," kata Taufik pada 24 September 2012 lalu. Pernyataan ini dipantik hasil temuan riset Saiful Mujani Research and Consulting yang digelar 7-11 September 2012 lalu, mengungkapkan mayoritas pemilih Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yakni sebesar 25 persen memilih Prabowo Subianto ketimbang Megawati Soekarnoputri yang dipilih 13 persen saja.

Selain faktor mitra koalisi dengan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2014 mendatang yang tak pasti, persoalan pelik lainnya yang dihadapi Prabowo Subianto adalah terkait syarat pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi parlemen sebagaimana diatur dalam UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Aturan ini saat ini ini digugat oleh Partai Gerindra di Mahkamah Konstitusi (MK).
http://nasional.inilah.com/read/deta...owo-kian-gelap

Terganjal UU Pilpres, Pencapresan Prabowo Makin Berat
Rabu, 26/09/2012 | 12:31 WIB

JAKARTA - Langkah Prabowo Subianto untuk bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 sepertinya akan semakin berat. Pasalnya, informasi yang dihimpun, partai koalisi yang tergabung dalam Setgab dan PDIP sepakat untuk formula pemilu tahun 2009. Presidential Threshold (PT) yang ditetapkan yakni parpol atau gabungan parpol yang memperoleh kursi 20 persen atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional.

Syarat pencapresan ini dirasakan cukup berat oleh parpol kecil di DPR yang juga akan mengusung capres seperti Partai Gerindra. Gerindra yang akan mencapreskan Prabowo Subianto pun terus menggalang dukungan untuk menurutkan syarat pencapresan setara dengan angka Parliamentary Threshold, agar semua partai yang lolos ke DPR RI bisa mencalonkan capres."Jadi presiden itu nggak gampang jenderal!" kata Wasekjen PD Ramadhan Pohan Rabu (26/9) tadi.

Memang diakui Ramadhan, Presidential Threshold kerap dijadikan batu sandungan untuk capres. Seperti peningkatan angka PT pada Pemilu 2009 lalu. Seperti diketahui sejumlah parpol koalisi yakni PD, PAN, dan PKB telah menyatakan sikap revisi UU Pilpres tidak harus dilakukan. Bahkan PKB mendorong syarat pencapresan dipersulit
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=b...cc509a6f75849b


PD Kepada Prabowo: Jadi Presiden Tidak Gampang Jenderal!
Rabu, 26/09/2012 09:50 WIB

Jakarta Partai koalisi mulai sepakat revisi UU Pilpres tidak mempermudah syarat pencapresan atau Presidential Threshold (PT). Apakah partai koalisi sedang menjegal langkah Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto? "Jadi presiden itu nggak gampang jenderal!" kata Wasekjen PD Ramadhan Pohan, menanggapi isu partai koalisi yang ingin menjegal pencapresan Prabowo. Hal ini disampaikan Ramadhan kepada detikcom, Rabu (26/9/2012).

Memang diakui Ramadhan, Presidential Threshold kerap dijadikan batu sandungan untuk capres. Seperti peningkatan angka PT pada Pemilu 2009 lalu. "Dulu Pak SBY dikuyo-kuyo, dikeroyok oleh lawan-lawan politik. Bu Ani kokoh mengawal, alhamdulillah semua tekanan, hantaman, menjadikan SBY dan PD semakin matang dan hebat. Sikap itu layak diteladani Prabowo, kata Ramadhan. "Kalau dulu PT tinggi memang riil untuk hadang SBY. Nah yang ada sekarang ya penerusan saja. Untuk yang nyapres sekarang ya tidak perlu ada yang merasa diganjal menuju Pilpres 2014 segala," lanjutnya.

Menurut Ramadhan, harusnya justru semua capres termasuk Prabowo tertantang. Bagaimanapun capres harus kuat menghadapi tantangan apapun, termasuk tingginya syarat pencapresan. "Kalau ada yang merasa terhalang, ya mawas dirilah, jadi capres sebenarnya harus tough dan tidak cengeng. Tapi kalau ada yang lemah hati dan tidak kuat mental ya derita lo,"tandasnya.

Seperti diketahui sejumlah parpol koalisi yakni PD, PAN, dan PKB telah menyatakan sikap revisi UU Pilpres tidak harus dilakukan. Bahkan PKB mendorong syarat pencapresan dipersulit. Menurut sumber detikcom di internal Setgab koalisi, partai koalisi bahkan dengan PDIP telah sepakat untuk mempertahankan angka Presidential Threshold untuk menahan langkah Prabowo Subianto. Kalau mengikuti formula pemilu tahun 2009, Presidential Threshold (PT) yakni parpol atau gabungan parpol yang memperoleh kursi 20 persen atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional. Memang syarat pencapresan ini dirasakan cukup berat oleh parpol kecil di DPR yang juga akan mengusung capres seperti Partai Gerindra. Gerindra yang akan mencapreskan Prabowo Subianto pun terus menggalang dukungan untuk menurutkan syarat pencapresan setara dengan angka Parliamentary Threshold, agar semua partai yang lolos ke DPR RI bisa mencalonkan capres.
[url]http://news.detik..com/read/2012/09/26/095030/2036726/10/pd-kepada-prabowo-jadi-presiden-tidak-gampang-jenderal[/url]

Pernah Dicekal Masuk AS:
Prabowo Emoh Minta Visa ke Amerika
Sabtu, 13 Oktober 2012 | 06:55 WIB

TEMPO.CO, Washington DC - Calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, ternyata masih ditolak masuk ke Amerika Serikat. Soal ini dipastikan adiknya yang juga pengurus Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. "Prabowo belum dapat visa ke Amerika," kata Hashim ketika ditanya mengapa Prabowo tidak hadir dalam peresmian Pusat Studi Kajian Ekonomi Baru Sumitro Djojohadikusumo, atau The Sumitro Djojohadikusumo Center for Emerging Economics in Southeast Asia (SDCEESEA), di Center for Strategic and International Studies, Washington DC, Selasa, 9 Oktober 2012.

Menurut Hashim, kakaknya terakhir mengajukan aplikasi visa pada 2003 lalu dan ditolak. Sejak itu, dia emoh mengajukan permohonan baru. "Gengsi dong, kami kan punya harga diri," katanya sambil tertawa. Menurutnya, isu visa ini tak akan mempengaruhi pencalonan Prabowo pada pemilihan presiden 2014 depan. "Prabowo masih bisa ke Beijing, Moskow, atau Teheran," kata Hashim.

Hashim mengaku siap menjelaskan posisi Prabowo dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang dituduhkan kepadanya. Dia mengaku akan senang jika ada yang menanyakan masalah ini dalam forum-forum Banyan Tree Leadership Forum yang akan diadakan The Sumitro Djojohadikusumo Center for Emerging Economics in Southeast Asia (SDCEESEA) sebanyak 10 kali setiap tahunnya. "Kalau ada yang bertanya di sana, saya akan jawab," katanya dengan mantap.
http://www.tempo.co/read/news/2012/1...isa-ke-Amerika

---------------

Begitulah emmang jalan menuju kursi RI-1 itu seharusnya diraih, tidak gampang! Dulu Sukarno saja, sampai berkali-kali masuk bui penjajah, baru akhirnya dipercaya langsung oleh rakyat untuk memipin NKRI. Tapi sebagai seorang penganut Islam yang taat, saya yakin Prabowo tidak gampang terpengaruh dengan semua halangan dan rintangan seperti itu, sekali pun negara besar tak merestuinya. Ada sebuah keterangan di dalam al-Qur'an dalam hal kekuasaan itu, yaitu bahwa pada hakekatnya setiap kekuasan (power) itu, Tuhan yang Maha kuasa yang punya hak preogratif penuh untuk memberikannya pada seseorang, dan kemudian mencabutnya kembali, bila Dia kehendaki, silahkan saja cek di qs.3:26 ...