KEKERASAN seksual selama berkobar perang kini tidak lazim lagi di seluruh dunia dan mungkin mengalami penurunan, menurut periset Kanada dalam sebuah laporan yang menantang pendapat bahwa rudapaksaan makin sering digunakan sebagai senjata.
Studi oleh Human Security Report Project, sebuah pusat riset yang berafiliasi dengan Simon Fraser University di Vancouver, mengecam berbagai lembaga swadaya masyarakat dan media karena mengisyaratkan pelanggaran hukum ekstrem normal terjadi.

"Bukti tidak langsung mengisyaratkan (insidensi kekerasan seksual semasa perang) telah turun di seluruh dunia dalam dua dekade terakhir," ungkap laporan setebal 84 halaman berjudul "Sexual Violence, Education and War: Beyond the Mainstream Narrative."

Laporan itu menyatakan bahwa rudapaksaan dan berbagai pelecehan seksual semasa perang lainnya "terus menimbulkan ancaman besar," dengan menyebutkan contoh berbagai kejahatan mengerikan yang dilakukan di Republik Demokratik Kongo, Rwanda, wilayah Darfur di Sudan, Sierra Leone, Liberia dan Bosnia.

Namun para perist itu menyimpulkan bahwa insiden-insiden di negara-negara tersebut merupakan "pengecualian, bukan hal umum."

"Mayoritas besar kekerasan seksual pada asalnya bersifat domestik, dilakukan oleh anggota keluarga atau kenalan dekat--bukan oleh pemberontak, milisi atau pasukan pemerintah," ujar laporan tadi yang disiarkan di PBB.

Lingkungan

"Pelaporan media juga kerap menggambarkan kekerasan seksual semasa perang di negara-negara paling diamuk perang mengisyaratkan berbagai pelanggaran hukum ekstrem yang jadi berita utama media adalah hal yang wajar. Nyatanya tidak demikian," ujar laporan tadi.

Para periset menyebut, suatu fokus pada kekerasan seksual oleh para pejabat PBB dan berbagai LSM memusatkan pendanaan langka pada berbagai program untuk mengatasi problema yang terbilang langka itu.

"Dalam sebuah lingkungan sangat kompetitif -- jadi kompetitif disebabkan besarnya kebutuhan dan tidak memadainya pendanaan -- tindakan membesar-besarkan sesuatu tidak hanya berjalan, kadangkala merupakan satu-satunya hal yang akan menggusur pendanaan dari para donor yang mereka sendiri memiliki sumber daya sangat sedikit dan pemohon terlalu banyak," ungkap laporan itu.

Sementara itu para korban kejahatan seksual domestik -- dan kejahatan seksual kurang umum terhadap pria -- malah terabaikan, walaupun di zona-zona yang dikoyak-koyak perang "malah lebih banyak dibandingkan kekerasan seksual terkait konflik."

"Tidak seorang pun akan membantah bahwa di mana ada konflik maka kekerasan seksual dipergunakan berlebihan sebagai senjata politik," tegas direktur Human Security Report Project, Andrew Mack, dalam sebuah jumpa pers di PBB New York.

"Namun dalam berbagai konflik lain, hal yang dianggap sebagai strategis justru tidak strategis melainkan oportunistis," ujar Mack.

Lebih Baik

Dia menjelaskan, perbedaan itu penting, karena komandan militer bisa saja menghadapi sanksi dan penuntutan jika mereka kedapatan memerintahkan atau mengizinkan pasukan mereka melakukan rudapaksaan.

Informasi yang lebih baik dan tak seberapa berat sebelah diperlukan untuk mengembangkan berbagai kebijakan, termasuk langkah perdamaian diplomatis yang menurut laporan tadi telah terbukti efektif.

"Persetujuan-persetujuan damai dewasa ini lebih stabil daripada yang biasanya diasumsikan," papar laporan tadi.

Para peneliti juga menyebutkan dengan mengutip hasil sebuah studi Bank Dunia, bahwa level pendidikan di negara-negara yang dilanda perang kerap tidak turun disebabkan bermacam konsekuensi langsung konflik itu, seperti kehancuran gedung sekolah, tapi disebabkan kelemahan institusi negara.

"Konflik sangat mematikan telah berkurang dalam 50 hingga 60 tahun terakhir, dan kini makin sedikit konflik bersenjata di seluruh dunia dibanding pada masa puncaknya di awal 1990-an," lanjut laporan pusat penelitian tersebut.

Human Security Report Project (Proyek Laporan Keamanan Manusia) didanai berbagai lembaga di Inggris, Norwegia, Swiss dan UBS Optimus Foundation. (afp/bh)