Pemerintah RI Lebih Percaya Pembangunan oleh Jepang Dibandingkan China
Jumat, 28/09/2012 15:24 WIB

Jakarta - Adanya beberapa proyek mangkrak yang dijalankan China, rupanya memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah RI. Hal ini berbanding terbalik dengan proyek yang dijalankan perusahaan Jepang yang diberikan jaminan oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC).Demikian disampaikan Deputi bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S. Priatna dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (28/9/2012)."Tidak seperti China yang menang, lalu banknya macam-macam sehingga pada akhirnya minta jaminan dari pemerintah, padahal awalnya tidak pakai jaminan dengan pemerintah. Dengan JBIC tidak demikian," ungkapnya.

Dedy mengharapkan semua negara yang mau melakukan investasi ke Indonesia memiliki lembaga penjamin seperti Jepang. Dengan demikian, pembangunan di Indonesia bisa dilakukan dengan cepat."Saya ingin kalau negara China, Korea, Jerman semua negara bisa mengikuti seperti Jepang, JICA dan JBIC, itu saya kira pembangunan di Indonesia akan cepat sekali," jelasnya.Dedy menambahkan dengan penjaminan yang diberikan JBIC tersebut, perusahaan Jepang yang masuk ke proyek di Indonesia merupakan perusahaan yang benar-benar berniat menanamkan investasi dan telah mempelajari mengenai masa depan proyek tersebut."Baik infrastruktur besar yang akan ke Indonesia maka dia akan konsultasi dulu dengan JBIC, setelah JBIC oke maka dia akan ikut tender, sewaktu dia menang maka JBIC akan biaya, selebihnya masalah administrasi," paparnya.

Menurut Dedy, JBIC sudah masuk ke proyek pembangunan Metropolitan Priority Area (MPA). Proyek pembiayaan terbesar yang dilakukan JBIC yaitu proyek PLTU Jawa Tengah sebesar US$ 3,5 miliar.Kemudian, JBIC juga minat untuk membiayai proyek Kereta Api di Kalimantan Tengah, PLTU 3x600 MW Mulut Tambang di Sumatera Selatan dan Water Supply di Semarang."Itu sudah pasti dengan JBIC," tegasnya.
[url]http://finance.detik..com/read/2012/09/28/152447/2043418/4/pemerintah-ri-lebih-percaya-pembangunan-oleh-jepang-dibandingkan-china?f991104topnews[/url]

Proyek Infrastruktur, RI Pilih Gandeng Jepang
Jumat, 28 September 2012 | 20:02 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Berdasarkan dari pengalaman beberapa proyek infrastruktur selama ini, pemerintah lebih suka bekerja sama dengan Jepang. "Tidak seperti China yang menang, lalu banknya macam-macam sehingga pada akhirnya minta jaminan dari pemerintah, padahal awalnya tidak pakai jaminan dengan pemerintah. Dengan JBIC (Japan Bank for International Cooperation (JBIC) tidak demikian," ungkap Deputi bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Dedy S. Priatna, Jumat (28/9/2012). Ia berharap negara-negara yang berminat untuk menanamkan investasinya di Indonesia, memiliki lembaga penjamin seperti Negeri Matahari Terbit ini. "Saya ingin kalau negara China, Korea, Jerman semua negara bisa mengikuti seperti Jepang, JICA dan JBIC, itu saya kira pembangunan di Indonesia akan cepat sekali," katanya.

Menurut Dedi dengan adanya penjaminan yang diberikan JBIC maka perusahaan-perusahaan Jepang yang menanamkan investasinya di Indonesia lebih memiliki komitmen. "Baik infrastruktur besar yang akan ke Indonesia maka dia akan konsultasi dulu dengan JBIC, setelah JBIC oke maka dia akan ikut tender, sewaktu dia menang maka JBIC akan biaya, selebihnya masalah administrasi," tuturnya. JBIC sendiri telah masuk ke proyek pembangunan Metropolitan Priority Area (MPA). Proyek pembiayaan terbesar yang dilakukan JBIC yaitu proyek PLTU Jawa Tengah sebesar US$ 3,5 miliar. Ia mengatakan JBIC telah menyatakan minatnya untuk membiayai proyek Kereta Api di Kalimantan Tengah, PLTU 3x600 MW Mulut Tambang di Sumatera Selatan dan Water Supply di Semarang. "Itu sudah pasti dengan JBIC," katanya.
http://ekonomi.inilah.com/read/detai...gandeng-jepang

AS pun Mengalami Pengalaman Buruk yang Sama dalam Memperkerjakan Investor dari China?
Obama Digugat Perusahaan China
Kamis, 04 Oktober 2012 , 12:30:00

RALLS Corps, perusahaan China di Amerika Serikat, menuntut Presiden Barack Obama karena telah membatalkan kesepakatan pembangunan pembangkit kincir angin. Dalam tuntutannya itu, pemerintah AS dituding melampaui otoritas mereka. Perusahaan swasta Ralls Corp mendapatkan empat proyek kincir angin di dekat fasilitas angkatan laut AS di Oregon awal tahun ini. Pekan lalu, Obama menandatangani perintah membatalkan kesepakatan itu. Ini pertama kalinya investasi asing dilarang di AS dalam 22 tahun terakhir. Dalam sebuah surat keberatan tertanggal 1 Oktober yang diajukan ke pengadilan wilayah Washington, Ralls Corp menjelaskan, “Obama bersikap tidak sesuai hukum yang berlaku dan tidak memberikan penjelasan mengenai pembatalan itu.”

Dewan penasihat Ralls Corps, Tim Xia, mengharapkan agar adanya transparansi dan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. "Ini akan menjadi kasus yang berat," kata Josh Zive, pengacara yang menangani kasus Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) dalam 10 tahun terakhir. CFIUS merupakan komite yang tugasnya memberi izin akuisisi jika dianggap akan membuat beralihnya kontrol aset strategis kepada pihak asing atau mengganggu keamanan nasional."Ada peluang kebebasan mengambil keputusan bagi setiap lembaga, tetapi dalam konteks keamanan nasional, akan membuat sulit untuk menang,” kata Zive.

Menurut pernyataan Gedung Putih, ada bukti tepercaya bahwa Ralls Corporation akan melakukan tindakan yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.Namun, menurut perusahaan itu, Obama tidak memberikan bukti apa pun untuk memperkuat dugaannya. Militer AS mengatakan mereka menggunakan pangkalan di Oregon untuk menguji pesawat-pesawat tanpa awak dan persenjataan perang elektronik lainnya. Pesawat tanpa awak mereka bisa terbang dengan ketinggian 60 meter di atas tanah dengan kecepatan 500 km/jam.

Larangan terhadap pembangkit kincir angin itu terjadi hanya beberapa pekan menjelang pemilihan presiden November nanti. Kelonggaran peraturan perdagangan yang dimiliki China atas AS menjadi fokus Obama dalam kampanye melawan kandidat dari Partai Republik Mitt Romney. Bulan lalu, pemerintahan Obama memasukkan keluhan resmi ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, menentang proteksi China atas industri mobil mereka.
http://www.jpnn.com/read/2012/10/04/...usahaan-China-

---------------

Kayaknya investor atau perusahaan pembangunan dari China belum siap mental dan belum memiliki budaya professional manakala harus bekerja di luar negaranya. Kebiasaan bekerja asal-asalan dan tak serius di dalam negeri, yang menganggap semua bisa diselesaikan dengan melakukan suap, tak selamanya bisa dilaksanakan dengan baik di negara lain, mungkin termasuk di Indonesia. Kalau di Amerika Serikat, selain hal diatas, mungkin pula akibat masalah politis dan keamanan nasional mereka. AS jelas khawatir bila teknologi militernya di 'copy paste' oleh teknisi China yang bekerja di proyek militer mereka. Hal sebenarnya wajar-wajar sajalah!