alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016753352/isei-ketinggalan-kereta-kritisi-otoda-duluan-presiden-amp-dpr-bikin-ruu-otoda-baru
ISEI Ketinggalan Kereta Kritisi OTODA. Duluan Presiden & DPR Bikin RUU Otoda Baru?
ISEI Ketinggalan Kereta Kritisi OTODA. Duluan Presiden & DPR Bikin RUU Otoda Baru?
JAKARTA, 2/10 - KONGRES ISEI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ketiga kanan) didampingi sejumlah menteri KIB II menerima buku hasil Pleno XIV Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 2010 dari Ketua Umum ISEI yang juga Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution (kiri) di Istana Negara, Selasa (2/10). Dalam pertemuan tersebut Ketua ISEI Darmin Nasution melaporkan gelaran Kongres XVIII ISEI di Yogyakarta yang dimulai 2-4 Oktober 2012 dengan tema 'Satu Dasawarsa Implementasi Otonomi Daerah'. FOTO ANTARA/Setpres-Haryanto/Spt/12.

KONGRES ISEI:
Plus-Minus Otonomi Daerah Jadi Topik Utama
Selasa, 02 Oktober 2012 | 21:08 WIB

YOGYAKARTA: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap Kongres Nasional ISEI ke-18 dapat menghasilkan usulan kebijakan konstruktif di bidang otonomi daerah.“Saya berharap kongres ini dapat menghasilkan usulan kebijakan yang berprospek ke depan. Terutama terkait isu-isu aktual yang relevan a.l. good governance, sumber daya manusia di level ekskutif dan legilatif, SDM di bidang pendidikan dan kesehatan, koordinasi pemerintah daerah dan antardaerah terkait pemekaran daerah,” katanya dalam sambutan pembukaan Kongres Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XVIII di Yogyakarta, Selasa (2/10).

Sultan menilai pelaksanaan otonomi daerah secara nyata memberikan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini tampak dari meningkatnya komitmen aparat daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik dan membaiknya kerja sama pemerintah kota/kabupaten dengan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. “Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kita juga tidak menutup mata adanya desentralisasi korupsi yang berjiwa predator dan money politics,” katanya.

Sultan juga berharap para sarjana ekonomi Indonesia yang tergabung dalam ISEI dapat turut menghasilkan buah-buah pemikiran yang diakui di level internasional. Menilik kebhinekaan Indonesia, tambahnya, ISEI harus mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran bidang ekonomi yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjunjung nilai sejarah lokal, kekayaan budaya dan produksi lokal. “Para ekonom ditantang menemukan sistem ekonomi lokal yang mungkin saja berbeda di masing-masing wilayah.” Dalam kongres yang berlangsung 2-4 Oktober ini, ISEI akan menggelar sidang pemilihan Ketua Umum ISEI periode 2012-2015 menggantikan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution yang menjabat sebagai Ketua Umum ISEI periode 2009-2012.
http://www.bisnis.com/articles/kongr...di-topik-utama


20 Oktober, DPR-RI Bahas RUU Daerah Otonomi Baru
Rabu, 03 Oktober 2012 , 04:09:00
MANOKWARI - Komisi II DPR-RI dan pemerintah dalam hal ini kementerian terkait,diantaranya Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Kemenkum dan HAM mengagendakan pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) Daerah Otonom Baru (DOB) pada 20-24 Oktober 2012. Para tahap pertama pembahasan tersebut,akan dibahas 9 RUU.

Terkait dengan rencana pembahasan RUU DOB tersebut,Tim Penataan Daerah Otonomi Daerah,Otsus dan DPOC Kemendagri datang ke Manokwari. Mereka akan berada di daerah ini selama 3 hari, 2-4 Oktober untuk melihat langsung wilayah calon Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) dan Pegunungan Arfak (Pegaf).

Bupati Manokwari, Bastian Salabay berharap, pada tahap pertama pembahasan RUU DOB ini, Mansel dan Pegaf termasuk didalamnya. ‘’Mansel dan Pegaf harus dibahas pada tahap pertama. Ini harga mati. Semua persyaratan sudah dilengkapi, apa lagi yang kurang. Masyarakat sudah sangat siap menyambut pemekaran,’’ tandas Bupati dihadapan Tim Penataan Daerah Otsus dan DPOD Kemendagri.

Bertempat di Aston Niu Hotel, Manokwari, Selasa (2/10) tim Kemendagri memaparkan rencana pembahasan RUU DOB. Hadir Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi,Bupati Manokwari,Sekda Papua Barat, Ir.M.L.Rumadas,MSi, Ketua MRPB, Vitalis Yumte dan sejumlah pejabat lainnya.

Direktur Penataan Daerah Otonomi Kemendagri,Drs Budiarto mengatakan, saat ini terdapat 19 RUU DOB yang merupakan hak inisiatif DPR-RI. Dan dijadwalkan pada 20-24 Oktober 2012, pembahasan tahap pertama akan dilakukan bersama-sama Komisi II DPR-RI dan kementerian terkait.

Direncanakan untuk tahap pertama ini,ada 9 RUU dari 19 yang akan dibahas. Budiarto tak menyebut,calon kabupaten/kota mana saja yang RUU-nya dibahas. Namun ia berharap, calon Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak dapat dibahas secara bersama-sama pada tahap pertama ini. ‘’Di Kemendagri akan diadakan sidang DPOB dulu, kemudian akan dibawa ke DPR-RI untuk dibahas,’’ ujarnya.

Pada pemaparannya, Budiarto menyatakan, berdasarkan persyaratan, calon Kabupaten Mansel dan Pegunungan Arfak sudah memenuhi untuk dimekarkan. Ada 4 faktor utama pemekaran yakni, jumlah penduduk, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan. ‘’Namun untuk syarat potensi daerah dan kemampuan keuangan, Pegunungan Arfak harus bekerja lebih keras,’’ tandasnya.

Ditanya wartawan soal,aspirasi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Budiarto memilih tak mau berkomentar. ‘’Kalau soal itu (Papua Barat Daya) saya no comment,’’ tutur Budiarto sambil meninggalkan wartawan.

Tim Kemendagri ini akan berada di Manokwari hingga Kamis,4 Oktober. Bersama Bupati, Ketua DPRD Manokwari, Dandim, Kafasharkan,tim Kemendagri meninjau wilayah calon Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak
http://www.jpnn.com/read/2012/10/03/...-Otonomi-Baru-

---------------------

Emangnya yang bisa dibuat organisasi ISEI sekarang apa sih? Nothing!
Semenjak ORBA runtuh, peran ekonom di Pemerintahan menurun drastis, dan kunci-kunci pemegang posisi strategis di pemerintahan, terutama di sektor perekonomian seperti Menko Perekonomian, ESDM, Industri, Ketenaga-kerjaan, Pertanian, BUMN, dan banyak lagi, justru dipegang orang non-ekonom dan bahkan politisi yang samasekali tak punya latar ilmu ekonomi. Terus sekarang bikin usul agar OTONNOMI DAERAH agar di revisi? Kongkritnya apa? Justru lebih kongkrit tindakan Presiden dan DPR yang sudah merumuskan RUU Otoda yang baru. Ketinggalan kereta eloe semua!
Otonomi Daerah dari Presiden ?
Selasa, 31 Juli 2012 08:43
oleh Ramlan Surbakti

Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah—untuk mengganti UU No 32 Tahun 2004—yang baru-baru ini diserahkan pemerintah kepada DPR menawarkan cara pandang baru.

Cara pandang baru di sini adalah dalam menjabarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi lagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Dari isi Bab II tentang Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 2) dapat disimpulkan, pemerintahan daerah sebagai ”penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem NKRI, sebagaimana dimaksud UUD 1945” adalah penyerahan sebagian kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif).

Beberapa ayat dari Pasal 2 membuktikan kesimpulan tersebut. Pertama, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dalam sistem administrasi NKRI. Sistem administrasi negara hendaklah dibaca sebagai sistem pelaksanaan kebijakan publik (UU) alias eksekutif. Kedua, presiden dibantu para menteri untuk menjalankan urusan pemerintahan. Ketiga, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Keempat, dalam melaksanakan asas desentralisasi, presiden menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah. Sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah itulah yang tampaknya dimaksudkan sebagai otonomi daerah seluas-luasnya. Kelima, presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bab tentang Penataan Daerah juga menunjukkan betapa pembentukan daerah otonom adalah kekuasaan presiden. Setidaknya tiga hal membuktikan hal itu. Pertama, pemerintah pusat menetapkan desain besar penataan daerah yang berisi estimasi jumlah daerah, strategi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penyesuaian daerah, serta rencana pembentukan daerah baru untuk kepentingan strategis nasional (Pasal 19). Kedua, pemerintah pusat melakukan penataan daerah, yaitu pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan penyesuaian daerah (Pasal 6). Ketiga, setiap pembentukan daerah baru harus melalui tahap daerah persiapan selama tiga tahun yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Bab V tentang Urusan Pemerintahan (Pasal 20) yang membagi urusan pemerintahan menjadi tiga kategori (absolut, konkuren, dan umum) juga menunjukkan RUU ini adalah RUU tentang kekuasaan eksekutif. Termasuk urusan pemerintahan absolut adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, justisia, serta agama (Pasal 21). Urusan pemerintahan absolut ini sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat.

Cara pandang baru menafsirkan NKRI dengan pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang jadi urusan pusat, selain sebagai penerapan pendekatan administrasi publik tampaknya juga dilandasi suatu maksud agar presiden (dan para pembantunya) dapat mengendalikan semua kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai tujuan dan sasaran nasional yang ditetapkan presiden.

Pertanyaan dan gugatan

Berdasarkan RUU ini, kekuasaan presiden untuk mengendalikan pemerintahan daerah tak hanya melalui desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan, tetapi juga melalui dua cara lain. Pertama, daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota diberi status sebagai wilayah administratif. Dengan demikian, kepala daerah juga berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (Pasal 5) sebagaimana diterapkan selama Orde Baru berdasarkan UU No 5/1974. Kedua, penerapan pengawasan pemerintahan daerah yang bersifat preventif harus mendapat evaluasi (kata lain dari persetujuan) menteri untuk rancangan peraturan daerah provinsi, serta mendapat evaluasi dari gubernur—sebagai wakil pusat di daerah—untuk rancangan perda kabupaten/kota sebelum disahkan (Pasal 131).

Sejumlah pertanyaan mendasar perlu diajukan terhadap cara pandang baru ini.

Pertama, apakah pengertian desentralisasi yang digunakan dalam Pasal 2 Ayat (4) RUU Pemda tersebut (”dalam melaksanakan asas desentralisasi, presiden menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah”) sama artinya dengan pengertian pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 UUD 1945. Khususnya Ayat (5): ”Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat.”

Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada pengertian ”kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden”. Kalau mencermati pembagian kekuasaan negara yang diatur dalam UUD 1945, kekuasaan pemerintahan yang dipegang presiden adalah kekuasaan menjalankan undang-undang (eksekutif).

Di pihak lain, kalau mencermati Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 dapat disimpulkan: pengertian otonomi seluas-luasnya dalam Pasal 18 Ayat (5) niscaya bukan berasal dari kekuasaan eksekutif presiden. Kalau pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya berasal dari kekuasaan eksekutif presiden, pembentukan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota (sebagai daerah otonom, pembagian urusan pemerintahan, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah serta hubungan keuangan pusat dan daerah) tak perlu dengan UU. Cukup peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Apabila otonomi daerah seluas-luasnya berasal dari presiden sebagai pemegang kekuasaan menjalankan UU, pemerintahan daerah tidak perlu diberi kewenangan membentuk perda dan peraturan lain untuk menjalankan otonomi daerah dan urusan pembantuan berdasarkan prakarsa dan kondisi daerah.

Kalau urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD berasal dari kekuasaan eksekutif presiden, mengapa anggota DPRD dan kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten/kota harus dipilih melalui pemilihan umum? Sudah tentu akan lebih efisien apabila DPRD dihapuskan (karena tidak ada urusan yang bersifat substantif yang dapat diatur) dan kepala daerah cukup diangkat saja.

Kedua, sebagai lanjutan pertanyaan pertama, siapa yang menyerahkan ”otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat” kepada setiap daerah otonom?

Jawaban yang diberikan pemerintah dalam RUU tersebut adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 UUD 1945. Akan tetapi, jawaban yang diberikan oleh UUD 1945 bukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, melainkan pembentuk UU [Pasal 18 Ayat (1), Ayat (5), dan Ayat (7), Pasal 18A Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945]. Kita tahu, lembaga negara yang memiliki kekuasaan membentuk UU bukan presiden melainkan DPR (Pasal 20), walaupun setiap pembahasan RUU wajib melibatkan dan mendapatkan persetujuan Presiden. Karena itu, jawaban atas pertanyaan tadi bukan presiden melainkan negara atau pemerintahan nasional.

Pertanyaan ketiga, siapa yang dimaksud pemerintah pusat dalam Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945? Pertanyaan ini diajukan karena enam urusan pemerintahan absolut ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat dalam RUU ini. RUU ini mendefinisikan pemerintah pusat (dalam Ketentuan Umum) sebagai presiden dan wakil presiden, serta para menteri.

Pengertian yang sempit ini kurang tepat berdasarkan argumentasi konstitusional berikut. Kedaulatan NKRI ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, dan bahwa NKRI adalah negara hukum (Pasal 1 UUD 1945). Hal ini berarti sumber kekuasaan NKRI adalah rakyat dan kekuasaan NKRI diselenggarakan berdasarkan hukum.

Oleh karena itu, pembagian kekuasaan dalam NKRI haruslah berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Adapun yang dijalankan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif adalah undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai kekuasaan yudikatif dalam ”mengadili” perkara adalah undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif.

Artinya, ”politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, yustisia, dan agama” sebagai enam urusan pemerintahan absolut, tak mungkin sepenuhnya jadi kewenangan pemerintah pusat, dalam arti lembaga eksekutif. Sebab, penyelenggaraan semua jenis urusan itu (termasuk urusan pemerintahan absolut) harus berdasarkan kedua prinsip tadi: kedaulatan rakyat dan negara hukum.

Konkretnya, keenam jenis urusan pemerintahan absolut tersebut harus diatur dengan UU oleh para wakil rakyat untuk dapat dilaksanakan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) dan dapat digunakan oleh lembaga yudikatif dalam mengadili perkara yang menyangkut urusan tersebut. Kalau argumentasi konstitusional ini benar, yang dimaksud dengan pemerintah pusat dalam Pasal 18 Ayat (5) bukan hanya pemerintah dalam arti sempit (presiden, wakil presiden, dan para menteri), tetapi pemerintah dalam arti luas, yakni termasuk legislatif dan yudikatif.
[lanjut ke halaman berikutnya, gan]
Otonomi Daerah dari Presiden .....

Keliru memilih pijakan

Komentar terakhir adalah berkaitan dengan cara berpikir hukum terbalik dalam pengaturan penataan daerah dan pengaturan desain besar penataan daerah. Disebut terbalik karena pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan penyesuaian daerah otonom dilakukan dengan UU (Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 14), tetapi desain besar penataan daerah dilakukan oleh pemerintah pusat (Pasal 19).

Disebut juga berpikir hukum terbalik karena undang-undang menjalankan peraturan pemerintah. Baik pola dan arah desain besar penataan daerah maupun berbagai bentuk penataan daerah seharusnya diatur secara jelas dalam UU tentang Pemerintahan Daerah.

Selain harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, pembentukan daerah otonom baru juga harus melalui tahap daerah persiapan selama tiga tahun. Hanya daerah persiapan yang dinilai layak oleh pemerintah sajalah yang akan ditetapkan sebagai daerah otonom baru melalui UU. Pengaturan tentang daerah persiapan ini sepenuhnya dilakukan pemerintah dengan peraturan pemerintah. Ketentuan seperti ini tidak saja merupakan tindakan sepihak pemerintah yang ”mendikte” DPR, juga menutup kesempatan DPR mengajukan RUU terkait pembentukan daerah otonom baru. Tindakan yang dilandasi oleh niat yang baik sekalipun, tetapi melanggar UUD, tetaplah merupakan pelanggaran.

Dua kesimpulan dapat diajukan terhadap RUU Pemerintahan Daerah yang diajukan tersebut. Pertama, RUU itu bukanlah jawaban yang tepat tentang apa yang dimaksud dengan ”NKRI yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat”. Kedua, RUU Pemerintahan Daerah tersebut berangkat dari pijakan konstitusional yang keliru dalam menjabarkan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kekhususan setiap daerah.
(Ramlan Surbakti Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP Universitas Airlangga)
http://cetak.kompas.com/read/2012/07....dari.presiden
[url]http://www.perludem.or.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=820emoticon-Embarrassmenttonomi-daerah-dari-presiden-?&Itemid=125[/url]