VIVAnews - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Effendi Choirie, menegaskan bahwa pesatnya pertumbuhan dan perkembangan gerakan kelompok Islam radikal dapat menjadi ancaman bagi negara dan ideologi Pancasila. Itu sebabnya, kata Gus Choi, perlu melakukan deradikalisasi di tengah masyarakat.

"Banyak kelompok radikal tapi yang menonjol adalah yang menggunakan nama Islam. Perkembangannya pesat, baik radikal Islam dalam konteks ideologis maupun radikal islam dalam konteks fisik," ujar Choirie di DPR RI, Jakarta, Rabu 27 April 2011.

Choirie menjelaskan, kelompok radikal Islam fisik misalnya yang diprakarsai oleh organisasi yang ketika unjuk rasa sambil membawa senjata dan melakukan kekerasan. Sementara kelompok radikal Islam ideologis juga perkembangannya pesat karena media massa juga memberi tempat.

Menurut Choirie, gerakan radikal yang pertumbuhannya pesat itu bisa mengancam Ideologi pancasila. "Menurut saya, karena pertumbuhannya yang luar biasa, ini ancaman buat Pancasila, ancaman buat negara kita," kata Choirie.

Karena, menurut Choirie, negara Indonesia yang didirikan oleh para proklamator dengan konsep di dalamnya mencakup kekuatan Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. "Jadi bukan mendirikan negara Islam," kata Choirie. "Bukan sekuler, bukan juga yang agama, tetapi negara yang menghormati agama," kata Choirie.

Choirie menambahkan, NU sendiri pada tahun 1936, sebelum kemerdekaan RI, telah menyatakan Indonesia Darussalam. "Artinya negara damai, bukan negara Islam," kata Choirie.

Oleh karena itu, lanjut Choirie, program deradikalisasi menjadi penting. Tetapi menurutnya yang melaksanakan program deradikalisasi itu bukan hanya pemerintah. "Kalau yang melaksanakan hanya pemerintah itu tidak akan efektif. Karena Pemerintah pasti pendekatannya kekuasaan, keamanan, tidak bisa persuasif.

Yang bisa melaksanakan program deradikalisasi itu, lanjutnya, adalah organisasi masyarakat. "Seperti Muhammadiyah, NU, pondok-pondok pesantren, kelompok Islam di kampus-kampus. Ini yang harus melaksanakan program deradikalisasi itu, mereka harus masuk ke desa-desa dan kelompok-kelompok Islam memberi penjelasan," kata Choirie.

Tak hanya selesai di situ. Menurut Choirie, gerakan radikal juga harus dilihat dari faktor latarbelakang ekonomi dan kemiskinan. Karena pada umumnya orang yang melakukan gerakan radikal adalah miskin dan memiliki pemahaman agama yang dangkal.
• VIVAnews