Tajuk Suara Radio

SUARARADIO- Kita sangat prihatin. Melihat kehidupan berbangsa sekarang ini diwarnai dengan rapuhnya perlindungan terhadap kaum minoritas. Hingga kini bangsa ini belum mampu menegakkan Konstitusi UUD 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya Pasal 28 E ayat : (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memiliki pekerjaan, memilih kewarganaegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Semangat kerukunan bangsa mestinya kongruen dengan prinsip kesetiakawanan sosial nasional. Definisi kesetiakawanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Balai Pustaka diartikan sebagai ; “perasaan bersatu, sependapat dan sekepentingan”. Bila ditambahkan dengan kata sosial maka kesetiakawanan sosial berarti “adanya solidaritas sosial, tenggang rasa yang sanggup merasakan perasaan sesamanya, ditunjukan dalam toleransi kepada orang lain serta bersedia mengulurkan tangan apabila diperlukan”. Pada saat ini bangsa Indonesia belum menemukan makna yang terdalam tentang arti Kesetiakawanan Sosial.
Proses demokratisasi di Indonesia belum mampu memperbaiki kualitas HAM. Menurut pakar demokratisasi Jack Lively, dalam bukunya yang berjudul Democrazy, menyatakan bahwa persoalan krusial yang dihadapi dalam proses demokratisasi di negara berkembang adalah persoalan minoritas. Kelompok minoritas menjadi apa yang disebutnya ”exluded permanent minority” karena proses pengambilan keputusan selalu menenggelamkan mereka.
Padahal, proses pengambilan keputusan demokratis adalah mayoritas suara, bahkan dengan simple mayority sekalipun akan sah menjadi sebuah keputusan. Masalahnya adalah, apakah semua sendi kehidupan bernegara harus didegradasi dengan mengabaikan batasan konstitusi ? Ataupun dengan memberi tafsir baru atas konstitusi meski melanggar kontrak bersama sebagai satu bangsa ? Inilah dilema proses demokrasi yang sangat memilukan kelompok minoritas.
Konstitusi di negeri ini begitu mudahnya dibelokkan tafsirnya. Jika batas terakhir bernama konstitusi masih bisa dibelokkan dan mungkin diabaikan, lalu apalagi batas terakhir yang bisa menjadi pertahanan kebersamaan sebuah bangsa yang sangat plural seperti Indonesia . Jika level pengambilan keputusan adalah hal-hal yang bersifat domain publik, maka prosedur mayoritas wajar diterapkan. Tetapi jika prosedur itu diterapkan untuk memberi makna lain terhadap kehidupan berbangsa dan tafsir baru atas ideologi, maka yang terlanggar adalah konstitusi dan pada gilirannya melenyapkan perasaan bersama sebagai satu bangsa.
Tragedi pilu yang sering menimpa kaum minoritas akhir-akhir ini menunjukkan semakin tidak tolerannya masyarakat di negeri ini. Kalau sudah demikian program kesetiakawanan sosial nasional menjadi kosong makna dan hanya menjadi basa-basi kenegaraan. Kondisinya semakin menyedihkan melihat respons Pemerintah Daerah yang takut menegakkan hukum. Bahkan pada level bawah, sering aparat pemerintahan justru memberi peluang dan memberi angin bagi tindakan anarkis. Belum lagi jika kita menimbang hadirnya Peraturan Daerah yang sangat memojokkan kaum minoritas. Menurut catatan ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), perda jenis tersebut ada ratusan jumlahnya dan dalam berbagai bentuk. Realitas politik seperti diatas jelas merupakan pencederaan terhadap kebersamaan sebagai satu bangsa.
Tidak bisa dimungkiri lagi, kini keberagaman dan pluralisme di Indonesia justru menjadi semacam realitas yang memilukan bagi kaum minoritas. Jika dulu, ketika menghadapi musuh bersama dalam bentuk penjajahan atau kolonialisme, maka keberagaman menjadi kekuatan pemersatu. Tetapi sekarang ini keberagaman bukan lagi kekuatan pemersatu, tetapi menjadi ancaman bagi kelompok minoritas.
( Salam Jabat Erat, Hemat Dwi Nuryanto, Founder Suararadio.com )

http://www.suararadio.com/2012/09/04...aum-minoritas/