Perang sipil Sudan adalah konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintah Sudah yang berbasis di Sudan Utara melawan kelompok pemberontak di Sudan Selatan. Secara garis besar, perang ini bisa dibagi ke dalam 2 periode : periode pertama (1955-1972) & periode kedua (1983-2005) dengan fase gencatan senjata sementara antara 2 periode tersebut. Dari segi waktu, perang sipil Sudan juga disebut-sebut sebagai perang sipil terpanjang di Afrika & mungkin juga dunia karena berlangsung selama nyaris 40 tahun.



Background

Akar dari perang sipil Sudan bisa ditelusuri sejak wilayah itu masih menjadi jajahan Inggris sejak akhir abad ke-19. Saat itu, Inggris membagi Sudan menjadi 2 wilayah pemerintahan jajahan berdasarkan persebaran penduduknya : wilayah utara yang didominasi oleh etnis Arab yang memeluk Islam & wilayah selatan yang mayoritasnya merupakan etnis kulit hitam Afrika penganut paham animisme & Kristen.

Kebijakan pembagian wilayah Sudan oleh Inggris belum sampai di situ. Orang-orang Sudan yang ada di utara dilarang bepergian ke selatan & sebaliknya. Inggris sendiri mengklaim bahwa kebijakan tersebut berguna untuk mencegah penyebaran penyakit malaria dari selatan. Namun sebagai akibatnya, wilayah utara & selatan semakin terisolasi satu sama lain sehingga sikap sentimen & rasa saling tidak percaya antar komunitas pun disebut-sebut semakin meningkat.

Kendati secara sosial-budaya wilayah Sudan terbagi menjadi 2 yang semakin diperkuat oleh kebijakan administratif Inggris, Inggris dalam perkembangannya justru berniat memerdekakan Sudan Utara & Sudan Selatan sebagai 1 negara dengan kota Khartoum di Sudan Utara sebagai pusatnya. Rencana tersebut menimbulkan kekhawatiran di pihak selatan yang takut akan didominasi oleh komunitas dari utara, terlebih karena perwakilan mereka tidak diundang oleh Inggris saat perundingan untuk memerdekakan Sudan dilakukan.

Ketakutan masyarakat Sudan Selatan akan dominasi dari utara perlahan-lahan mulai terbukti. Dalam bidang birokrasi misalnya, dari 800 kursi administratif senior yang tersedia, hanya 6 kursi yang ditempati oleh perwakilan dari Sudan Selatan. Sudan juga menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negaranya kendati selama ini masyarakat Sudan Selatan memakai bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-harinya. Buntutnya, masyarakat Sudan Selatan pun menganggap bahwa pihak utara ingin mengucilkan pihak selatan dari pemerintahan Sudan secara perlahan-lahan.






Timeline of Conflict (Phase I)

1955 :sejumlah anggota Korps Ekuatorial - korps tentara yang awalnya dibentuk Inggris untuk menjaga keamanan wilayah Sudan Selatan - memulai pemberontakan di sejumlah kota di Sudan Selatan.

1956 : Sudan dimerdekakan dari tangan Inggris dengan Khartoum sebagai ibukotanya.

1958 : terjadi kudeta militer & pemerintah sipil Sudan berakhir. Sudan dikuasai oleh rezim junta militer.

1962 : Korps Ekuatorial melebur dengan milisi-milisi lokal Sudan Selatan lainnya menjadi kelompok milisi baru bernama Anyanya. Intensitas perang sipil mulai meningkat. Kendati demikian, Anyanya tidak bisa memaksimalkan kekuatannya karena Anyanya sendiri juga dilanda oleh konflik-konflik internal akibat sentimen antar etnis.

1964 : pemerintahan junta militer Sudan berakhir usai gerakan mogok massal yang dimotori oleh kelompok komunis Sudan. Pemerintahan baru yang berhaluan kiri didirikan.

1969 : terjadi perundingan damai antara milisi Anyanya dengan pemerintah Sudan pasca kudeta pemerintahan (lagi) yang dipimpin oleh Gaafar Nimeiry di tahun yang sama, namun perundingan berakhir dengan jalan buntu. Sudan mulai menambah jumlah tentara & mengimpor persenjataan dari Uni Soviet. Di lain pihak, milisi Anyanya mendapatkan stok persenjataan tambahan dari Ethiopia, Uganda, Israel (via Kenya), milisi Simba (Kongo), & perantauan Sudan di luar negeri.

1971 : milisi Anyanya melebur dengan kelompok-kelompok Sudan Selatan lainnya & membentuk kelompok baru bernama South Sudan Liberation Army (SSLM). Keberadaan SSLM mendapat dukungan penuh dari masyarakat Sudan Selatan.

1972 : kubu SSLM & pemerintah pusat Sudan berunding di Addis Ababa, Ethiopia. Hasilnya, tercapai kesepakatan damai & wilayah-wilayah selatan mendapatkan pemerintahan berotonomi khusus. Perang sipil Sudan (fase I) resmi berakhir.